DPRD Kabupaten Blitar Segera Selesaikan Pembahasan Ranperda

Kamis, 26 Mei 2019  21:26

DPRD Kabupaten Blitar Segera Selesaikan Pembahasan Ranperda
BLITAR (BM) – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif akan terselesaikan sebelum massa jambatannya habis.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon, menegaskan hal itu saat mengelar jumpa pers di ruang rapat DPRD, Jumat (24/5). Heri mengatakan, Ranperda usulan eksekutif dipastikan rampung sebelum jambatan anggota DPRD periode 2014-2019 habis. Karena itu, pihaknya akan berupaya secepatnya Ranperda bisa terealisasi tepat waktu.
 
"Pembentukan Ranperda adalah tupoksinya DPRD, meski waktu tinggal tiga bulan lagi, kami akan berusaha selesaikan tepat waktu sebelum jbatan kami usai, hal ini juga sesuai dengan pasal 149 dan pasal 150, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah desa. Sehingga fungsi legislatif untuk membentuk perda merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah " ungkapnya
 
Seperti diketahui sebelumnya, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Bupati Blitar mengajukan 4 ranperda untuk pembahasan dan diharapkan akhir Agustus 2019, sudah ditetapkan bersama DPRD dan Bupati Blitar.
 
Dalam rapat tersebut pihak eksekutif mengusulkan empat ranperda di antaranya Rancang Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, kemudian usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Penganggaran dan pengendalian Pembangunan Daerah, dan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum Daerah.
 
Lebih lanjut Heri juga mengatakan, dengan dibahasnya keempat ranperda tahun 2019 tersebut, DPRD Kabupaten Blitar telah melakukan pembahasan sebanyak 12 ranperda, meliputi empat ranperda yang masih dalam pembahasan dan 8 ranperda telah menjadi perda.
 
Selain Perda Non Anggaran, sampai akhir jabatan akan dilakukan pembahasan lagi 2 Ranperda Bidang Anggaran sebagai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
 
Masih kata Heri, pihaknya juga menjelaskan, usulan kedua Ranperda itu, menurutnya satu Ranperda Pertanggung jawabkan Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. (gun/udi)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>