Pansus DPRD Bahas Internal LKPj Bupati Sumenep

Senin, 01 Mei 2017  19:42

Pansus DPRD Bahas Internal LKPj Bupati Sumenep

H.Abd. Hamid Ali Munir, Ketua Pansus/ Wakil Ketua DPRD Sumenep

SUMENEP (BM) – Panitia Khusus (Pansus) penilai nota Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPj) tahun anggaran 2016, sudah melakukan evaluasi sesudahnya menggelar rapat internal membahas nota penyampaian LKPJ Bupati Semenep
Ketua Pansus yang juga Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Abd. Hamid Ali Munir, SH mengatakan, pembahasan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota pansus. “Dan itupun, sudah kami sampaikan di rapat paripurna saat itu,” ucapnya.

Menurutnya, Pansus LKPj itu bukanlah dianggap pekerjaan yang mudah dan atau sekadar progres report saja. Melainkan pembahasan secara detail serta menganalisa dengan cermat. “Jika masih dianggap ada yang kurang di dokumen tersebut, maka perlunya dilakukan perbaikan dan penambahan. Kami dari pansus semata-mata memberi masukan untuk sebuah perubahan dan kebaikan di Sumenep ke depan nantinya,” katanya.
 
Ditegaskan pula, posisi pansus dalam perkara LKPj itu memiliki tugas mengawasi dan berkewajiban untuk meneliti di sejumlah program yang sudah disepakati bersama bupati. Selanjutnya, menemukan materi apa saja yang perlu dibenahi di dalam isian dokumen itu. Dan bagaimana agar bisa melahirkan kebijakan-kebijakan strategis baru yang kemudian terangkum dalam poin-poin rekomendasi. Lebih lanjut, Hamid (sapaan akrab Wakil Ketua DPRD dari Politisi PKB H.Abd Hamid Ali Munir) menjelaskan,  pihaknya memberikan sepuluh poin rekomendasi. Dari sepuluh poin yang telah menjadi rekomendasi tersebut,  nantinya perlu mendapat perhatian khusus bagi Pemkab Sumenep.
 
Sepuluh poin itu, di antaranya upaya penyelenggara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dimaksimalkan, yakni pemenuhan sarana dan prasarana, pembangunan dan infrastruktur, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Termasuk, diefalitas pembangunan pedesaan dan perkotaan. Terutama dengan pengembangan bandara, baik di daratan dan kepulauan, harus benar-benar menjadi prioritas pencapaian visi Visit Sumenep Years 2018 bisa lebih maksimal. “Hal itu kan merupakan kebijakan, dan bagian dari fisi misi pemerintah yang mengarah pada RPJM Bupati,” tegasnya.
 
Ketua Pansus juga berharap, terkait dengan poin lima (5), yaitu program penciptaan wirausahawan muda yang selalu dilambungkan gaungnya, tentu saja bukan hanya mengejar target pencapaian proses inkubasi. Akan tetapi, proses itu harus terus dilanjutkan secara intens hingga wirausahawan muda benar-benar terbentuk secara profesional dan mampu menghasilkan produk baru serta bisa bekerja mandiri. 
 
Selain itu, yang juga menjadi poin penting kata Hamid, dan perlu pengawasan ketat yakni di saat saat pemerintah melakukan reformasi birokrasi sebagaimana menjadi amanah Undang-Undang ASN, tidak hanya dalam tataran berhasil menempatkan pegawai pada posisi-posisi tertertu. 
 
Artinya, mereka (PNS) harus ada regulasi yang jelas dan mampu mendeteksi kinerja para PNS di Kabupaten Sumenep, atau menggunakan sistem Base on data, Base on procedure, Bas on eselon. Dan tidak melakukan pergeseran karena kedekatannya pada penguasa. 
 
“Itu tidak boleh terjadi. Kami nanti akan memonitor serta melakukan pengawasan lebih ketat. Agar tidak terindikasi atau dugaan jual beli jabatan,” ungkapnya.
 
Ditambahkan pula, untuk langkah tahun berikutnya Pemkab Sumenep agar berupaya menempatkan belanja modal lebih besar dari belanja dan jasa di tahun sebelumnya. Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga diharapkan lebih transparan dan harus dibacakan di dalam rapat paripurna.
 
“Demi terciptanya investor agar mau menanamkan modalnya di Sumenep, harus pula dibuatkan regulasi yang mengutamakan perlindungan kepada para pihak investor. Memang itu perlunya keterbukaan yang terang benderang,” tandasnya. (sur) 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>