Berantas Narkoba dari RT/RW

Kamis, 15 Juni 2017  19:09

Berantas Narkoba dari RT/RW

Tajuk 16 Juni 2017

Perang terhadap narkoba telah lama dicanangkan Presiden Joko Widodo. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan jajarannya di tingkat daerah, dengan bersinergi dengan insitusi terkait telah menindaklanjutinya dengan berbagai langkah pencegahan maupun penindakan. 
 
Banyak pengguna, pengedar, hingga bandar narkoba ditangkap, bahkan sebagian di antaranya telah divonis hukuman mati. Namun, berbagai upaya itu belum mampu menumpas habis peredaran narkoba di Indonesia. Masih banyak kasus narkoba yang bermunculan.
 
Beberapa hari lalu, BNN malah menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur saat melakukan penggeledahan sel tahanan Haryanto Chandra alias Gombak yang merupakan jaringan narkoba Freddy Budiman. Di mana, di tempat tersebut petugas BNN menemukan CCTV, handphone, dan failitas lain, yang memungkinkan seorang tahanan bisa melakukan transaksi barang narkotika dengan pihak luar hingga mengkonsumsi sendiri.
 
Kejadian itu tentu sangat menyakitkan. Di tengah kerja keras BNN, jajaran Kemenkum Ham malah ‘lengah’ dengan tugasnya. Hingga munculnya kasus tahanan dengan fasilitas mewah tersebut. Bila ini tak ditindak tegas, pastinya bakal menjadi preseden buruk bagi pemberantasan narkoba di Indonesia.
 
Di tengah keprihatinan itu, ada hal menarik yang mungkin perlu dicontoh daerah lain, dan bisa menginspirasi BNN dalam hal pemberantasan narkoba. Yakni komitmen pemerintah kota Mojokerto bersama BNN, serta badan-badan otonom NU, untuk memberantas narkoba di wilayahnya dengan menempatkan ratusan kader anti narkoba hingga di tingkat RT/RW.
 
Bukan itu saja, Walikota Mojokerto KH Mas’ud Yunus bahkan bertekad membersihkan kota Mojokerto dari peredaran narkoba pada tahun 2019 mendatang.
 
Diakui, pemberantasan narkoba bukan hal mudah. Perlu komitmen semua pihak, dan parsitipasi seluruh masyarakat. Karena itu, gagasan dan komitmen yang muncul dari tingkat daerah ini, patut mendapat dukungan dan apresiasi. Kalau perlu, gerakan dari arus bawah itu bisa dijadikan percontohan, perlu ditularkan ke daerah lain.
 
Lebih dari itu, pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, seharusnya juga lebih keras lagi dalam upaya menumpas peredaran narkoba. Sebab, sebagaimana sering kita dengar, dalam beberapa kasus, BNN merasa kesulitan menindak aksi kejahatan narkoba yang diduga ‘dilindungi’ oknum atau orang ‘kuat’ tertentu. Presiden harus mampu menangkap ‘sinyal’ tersebut, dan memberikan solusi yang tepat.
 
Dengan berkaca dari kasus ruang tahanan mewah tersebut, pastinya ada yang memfasilitasinya. Dan patut diduga melibatkan orang-orang kuat di jajaran Lapas tersebut, bahkan sangat mungkin melibatkan orang kuat di level atasnya lagi.
 
Kalau pemerintah ‘adem-ayem’, dan tak melakukan tindakan tegas, pastinya publik akan bertanya-tanya, bagaimana dengan komitmen ‘perang’ terhadap narkoba yang selama ini dicanangkan.Totok Hartana
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>