25 Bidang Usaha Dibuka untuk Asing, HIPMI: Berbahaya!

Selasa, 20 November 2018  20:02

25 Bidang Usaha Dibuka untuk Asing, HIPMI: Berbahaya!

Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia

Jakarta (BM) - Pemerintah memutuskan memperbaharui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Dalam kebijakan itu, ada 25 bidang usaha yang boleh 100% menggunakan penanaman modal asing alias dibebaskan dari daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, secara total, dengan penambahan tersebut, saat ini sudah ada 95 bidang usaha yang boleh ditanamkan 100% penanaman modal asing.

Dia mengatakan, dengan semakin banyak bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI bisa meningkatkan investasi di dalam negeri.

Kondisi ini memicu repons keras dari pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam rangka perbaikan-perbaikan ekonomi. Kalau terkait dengan tax holiday dan DHE itu saya pikir langkahnya sudah tepat. Tapi terkait dengan DNI ini saya rasa ini tidak tepat," kata Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia kepada detikFinance, Senin (19/11/2018) kemarin.

Ia menilai, dari 54 bidang usaha termasuk 25 di antaranya yang bisa 'digarap' asing hingga 100%, merupakan sektor industri yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kondisi ini disebutnya berbahaya lantaran UMKM adalah sektor usaha yang langsung dengan masyarakat. Bila dikuasai asing, maka Indonesia bisa kehilangan kedaulatan ekonominya.

"DNI yang dibuka oleh pemerintah itu dari 54 itu semuanya UMKM sementara UMKM ini adalah benteng terakhir untuk mempertahankan perekonomian nasional. Pada tahun 1998 yaitu pada saat krisis ekonomi dimana konglomerat-konglomerat itu melarikan diri bahkan mempailitkan diri. Itu yang bertahan itu UMKM," beber dia.

Menurutnya, sah-sah saja membuka peluang investasi bagi asing bila tujuannya membuka lapangan kerja baru dan mencipatakan kompetisi atau persaingan usaha.

Namun, ia khawatir kebijakan ini justru bisa mematikan usaha kecil lantaran mereka berpotensi dipaksa bersaing dengan korporasi bermodal jumbo dari luar negeri lantaran adanya kebijakan ini.

"Menurut saya tidak terlalu menjanjikan, memang ini satu kompetisi. Saya pun suka kompetisi, tapi kompetisinya harus berimbang dong. Jangan nggak apple to apple dong masa orang suruh berkompetisi UMKM kita yang tamatan sekolahnya suma SMP kebawah harus berkompetisi dengan UMKM yang dari jerman atau yang dari Jepang. Ini nggak benar," sebutnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah kembali mempertimbangkan kebijakan pelonggaran DNI.

"Anggaota HIPMI kita UMKM, kita minta DNI dicabut itu 90% anggota HIPMI UMKM itu mau di-kemanakan anggota saya itu? tandas dia.

 

Tidak Efektuif

Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru saja dilakukan pemerintah dinilai tidak akan efektif dalam meningkatkan laju investasi. Apalagi situasi global yang masih tak menentu ini mengakibatkan investor asing ragu untuk menanamkan modalnya di negara berkembang.

Pada tahun 2016, pemerintah telah merevisi DNI menjadi 101 bidang usaha yang diperluas bagi investor asing. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 51 bidang usaha tak ada peminatnya.

Sementara itu pada pekan lalu, pemerintah kembali merevisi DNI menjadi 54 bidang usaha, 25 di antaranya bisa dimiliki investor asing 100 persen.

Peneliti  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, dibukanya 25 bidang usaha tersebut kepada investor asing tak serta-merta dapat mendorong realisasi investasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memperbaiki sistem untuk mendorong investasi.

"Dulu pernah direvisi 101 bidang usaha, 51 tak ada peminatnya. Lho kenapa sekarang malah makin diperluas? Saya bingung logikanya. Dampak dibukanya DNI kepada asing juga tidak berpengaruh pada investasi yang masuk," ujar Bhima, Selasa (20/11).

Dia bilang, untuk mendorong laju investasi, pemerintah bisa mulai dengan membenahi sistem perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS). Saat ini, sistem OSS dinilai belum efektif karena masih ada beberapa wilayah dan sektor yang belum terintegrasi dengan sistem.

"Coba lah pemerintah lihat akar masalah yang struktural. Perizinan memulai usaha kita masih rumit, ranking 134. OSS harus diselesaikan dulu koordinasi antara BKPM dan Kemenko Perekonomian," jelasnya.

Suasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPMSuasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPM, Gatot Subroto. (Foto:Ela Nurlaela/kumparan)

Dia pun meminta agar sistem OSS bisa kembali ditarik ke BPKM secepatnya agar tak membingungkan investor. Selain itu, birokrasi di daerah juga masih dinilai menghambat investasi yang masuk ke Tanah Air.

"Kemudian administrasi pembayaran pajak, peringkat di ease of doing business masih 112, birokrasi daerah yang lambat, korupsi dan pembebasan lahan butuh waktu lama. Itu yang harus diselesaikan dulu, baru investor akan masuk," tambahnya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di kuartal III 2018 mencapai Rp 84,7 triliun, naik 30,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 89,1 triliun atau turun 20,2 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 111,7 triliun.

Meski demikian, bila dicatat sejak awal tahun 2018, realisasi investasi masih mengalami pertumbuhan. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) Januari-September 2018 sebesar Rp 535,4 triliun, naik 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 513,2 triliun.

 

Dampak

Bhima Yudhistira mengatakan, dibukanya 25 bidang usaha tersebut untuk asing memiliki sejumlah konsekuensi. Menurut dia, idealnya investor asing boleh saja masuk, namun harus berbagi (sharing) dengan investor lokal.

"Idealnya Investor boleh masuk, tapi harusnya ada sharing dengan pemain lokal dan saham pengendali ada di pengusaha lokal, bukan 100 persen diberikan ke asing," ujar Bhima, Selasa (20/11).

Dia mencontohkan skema investasi di China, yang bisa sharing antara investor asing dengan investor lokal. "Skema joint venture di China misalnya, yang mewajibkan 51 persen modal lokal jika ingin berpartner dengan investor asing patut ditiru," katanya.

Dengan skema sharing tersebut, tingkat investasi di China juga mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebab dengan skema tersebut, memungkinkan adanya transfer ilmu dan teknologi dengan para investor lokal.

"Tingkat investasi di China tumbuh pesat dengan skema itu, karena ada transfer of knowledge dan transfer of technology ke pemain lokal," kata Bhima.

Dia bilang, jika seluruh investasi bisa dibuka ke sektor asing, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi semakin tidak inklusif karena hanya dikuasai investor skala besar. Tak kalah pentingnya, profit usaha tersebut juga bisa ditransfer ke negara lain, yang justru dapat memperlebar defisit transaksi berjalan atau current account defiict (CAD).

"Jika ada profit pun akan ditransfer ke negara induknya. Ini yang membuat neraca pembayaran terus mengalami tekanan," tambahnya. (kum/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>