Buwas: Pasar Pangan RI 94% Dikuasai Kartel

Rabu, 22 Mei 2019  17:18

Buwas: Pasar Pangan RI 94% Dikuasai Kartel

Budi Waseso

Jakarta (BM) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini pasar pangan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli.  Menurut Buwas, produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar 6%. Sedangkan sisanya 94% dikuasai oleh kartel.

"Karena 94% pasar bebas di masalah pangan dikuasai kartel-kartel, Bulog negara hanya menguasai 6%," ungkap dia di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Maka dari itu, ia berencana untuk melakukan sinergi pengelolaan antar kementerian dan lembaga guna mengurangi praktik kartel di pasaran. Ia mencontohkan program Aparatur Sipil Negara yang mesti membeli beras milik Bulog.

"Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck," jelasnya.

Selain itu, Buwas juga memprediksi tanpa adanya sinergi, perdagangan di pasar akan menjadi luar dan bebas. Sehingga akhir-akhirnya masyarakat yang bisa dirugikan.

"Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin dan akhirnya bebas dan kualitas murah dan ada permintaan orang dong manfaatkan ajang bisnis dan itu sudah terbukti," ungkapnya.

Buwas juga mengungkapkan saat ini pihaknya juga telah menangkap beberapa pengusaha yang melakukan kartel. Sebab, baginya kepentingan petani dan masyarakat merupakan nomor satu.

Hanya saja, kegiatan ini untuk untuk sementara ditunda karena situasi politik yang tengah hangat.

"Sudah (kartel ditangkap). Tetapi karena situasi nggak bisa, situasi politik ini kita slow dulu. Bulog jelas orangnya, gampang kalau kita sampaikan masyarakat secara terbuka ngerjain petani dan masyarakat pasti akan dibunuh. Masyarakat kalau buka saja, kartel-kartel ini ada hukum kita lembah dibuka saja namanya padahal ini kan masalah perut," tutup dia.

Sementara itu, Buwas mengungkapkan kegiatan kartel dapat menaikkan harga pangan sehingga mendorong laju inflasi. Sehingga ia berharap agar kegiatan kartel dapat berkurang.

 

Kritik untuk Mendag

Budi Waseso menyinggung impor bawang putih yang ditugaskan kepada dirinya telah dibatalkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Ia pun menyebut menyentil Enggar.

Menurut Buwas pada dasarnya keputusan rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution merupakan keputusan yang mesti dipatuhi. Sehingga tak bisa secara sepihak dibatalkan.

Kalaupun dibatalkan, keputusan itu harus dilakukan melalui rapat yang juga dipimpin oleh Darmin.

"Ada perintah dengan rakortas di bawah menteri koordinator Pak Darmin, diputuskan Bulog diberikan kewenangan untuk impor 100 ribu ton untuk antisipasi sekarang. Kita sudah siap tapi ada pembatalan oleh Mendag, Pak Enggar tiba-tiba nggak boleh, padahal kan gak boleh gitu," ungkap dia dalam Blak-blakan detikcom di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Ia menjelaskan, Enggar tak sepatutnya melakukan hal itu. Sebab, menurutnya menteri merupakan pelayan presiden yang mesti mengikuti semua perintah. Maka dari itu, ia menilai Enggar tak cocok menjadi menteri.

"Kan Mendag ini seolah-olah kewenangannya di Mendag. Padahal ini negara ini dan Mendag nggak boleh melebihi kewenangannya. Mendag itu bukan presiden, dia menteri, pembantu presiden dan dia bekerja untuk masyarakat dan negara Indonesia. Kecuali kalau dia bukan orang Indonesia, nggak bisa berpikir negara ya nggak bisa jadi menteri," tegas dia.

Buwas juga menyebut, wacana impor bawang putih untuk menekan harga yang tinggi belakangan ini. Namun, Mendag bersikukuh untuk tidak mengimpor. Buwas tidak tahu apa alasannya.

"Saya nggak tahu ini berpikir yang mana, yang pintar siapa, yang bodoh siapa? Tapi yang jelas bawang putih tinggi bahkan sampai Rp 80 ribu per kilogram, ini menyumbang inflasi tinggi dan berakhir kena ke negara. Ini kan Pak Presiden berusaha untuk mengantisipasi itu tetapi satu sisi ada pembantunya yang nggak bener, kalau gitu nggak usah jadi pembantu presiden kalau nggak bener," tuturnya.

Hanya saja, saat ini ia mengungkapkan permasalahan bawang putih ini telah diatasi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyiapkan 130 ribu ton bawang putih. Sehingga saat ini harga sudah tidak lagi bergejolak.

"Akhirnya Pak Mentan yang mengambil alih, bahkan Pak Mentan menyiapkan stok 130 ribu ton saya denger datang masuk ke Indonesia, saya nggak tahu dari mana dan itu untuk intervensi pasar. Saya pikir selesai, nggak ada alasan bawang putih naik," jelas dia. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>