Ekonomi RI Stabil, Ketimpangan Masih Tinggi

Rabu, 19 Juli 2017  18:47

Ekonomi RI Stabil, Ketimpangan Masih Tinggi

Didiek J Rachbini

JAKARTA (BM) - Institute Development of Economics and Finance (INDEF) merilis Kajian Tengah Tahun (KTT) 2017.  Kajian ini merupakan evaluasi INDEF atas kinerja perekonomian domestik maupun global dalam satu semester.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa perekonomian domestik pada paruh pertama 2017 ditandai dengan beberapa indikator makro ekonomi yang relatif cukup stabil, namun berpotensi menghadapi risiko penurunan kerja di semester kedua.

 “Selain faktor masih lesunya perekonomian global, peningkatan risiko ekonomi domestik juga muncul dari sisi fiskal terutama terkait kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Sementara di sektor moneter lebih berkaitan dengan kurang optimalnya bauran kebijakan dalam mendorong intermediasi perbankan ke sektor rill,” kata Enny saat peluncuran KTT 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Enny menambahkan pemberlakuan bunga acuan baru BI-7DayRR (BI seven days reverse repo) hingga semester pertama 2017 belum banyak mendorong penurunan suku bunga kredit. Ini menggambarkan sulitnya sektor rill dalam mendapatkan dana-dana murah untuk kelancaran produksinya.

 “Tidak cukup di situ, beberapa kebijakan pemerintah justru menjadi pemantik lonjakan inflasi yang bersumber dari administered price. Tentu saja inflasi yang naik akan direspon oleh kenaikan atau minimal ditahannya suku bunga kredit oleh perbankan,” papar dia. Lagi-lagi, lanjut Enny, pemerintah dalam hal ini turut andil dalam menghambat terwujudnya single digit bunga kredit melalui kebijakannya yang inflatoir.

Penutup evaluasi ekonomi pada enam bulan pertama tahun ini adalah indikator kesejahteraan yang terdiri dari ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Data-data indikator kesejahteraan tersebut secara statistik menunjukkan perbaikan di 2016 sampai dengan awal 2017.

“Namun angka perbaikan tersebut masih relatif kecil .Pergerakan indikator kesejahteraan ini bergerak lambat, sehingga perbaikan indikator kesejahteraan ini masih perlu dicermati agar tidak bersifat semu,” pungkasnya.

 

Lampu Merah!

Sementara itu, ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini berpendapat bahwa wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang dalam waktu dekat akan dilakukan Presiden tidak akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Ia berpendapat ekonomi Indonesia kini sudah lampu merah.

Didik mengatakan dari sisi ekspor terjadi tren penurunan drastis dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu menembus US$200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai US$100 miliar.

 

“Kalau negara ekspornya sudah hebat, itu sama dengan masuk olimpiade dapat 20 emas. Padahal, ekspor ini tanda dinamika kebijakan, kredit bank, employement, dan pemerintahan hidup. Tapi sekarang, hampir menyentuh US$100 miliar. Jadi separuhnya tergerus. Ini gawat. Satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika ekonomi di Indonesia," katanya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Selain itu, katanya, konsumsi dan daya beli masyarakat yang sebelumnya menjadi andalan pemerintah justru anjlok. Bahkan sejumlah peritel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena sektor ritel yang tengah lesu saat ini.

"Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermart lay off karyawan. Tanda-tanda daya beli melemah. Jadi mau reshuffle atau tidak enggak ada gunanya. Sekarang tinggal menunggu waktu. Karena tahun 2018 yang akan datang akan sibuk dengan agenda pilkada serentak,” Jelasnya.

Politisi PAN ini menambahkan bahwa tingkat kesenjangan di Tanah Air juga masih tinggi. Menurutnya, Indonesia masuk tiga besar negara yang tingkat ketimpangan dan kesenjangannya paling tinggi.

"Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. 1% dari pemilik account di bank, menguasai 80% dari total uang. Itu kesenjangan luar biasa," ucapnya.

 

Ekonomi Membaik

Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani, Selasa (18/7/2017) saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 dihadapan sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Pencapaian pembangunan tahun 2016 yang disampaikan dalam sambutan Menkeu antara lain: pertumbuhan ekonomi mencapai 5.02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8 persen.

Selain itu pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 47.96 juta/tahun. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 45.14 juta per tahun.

Gini Ratio juga dinilai pemerintah membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0.397.

Di sisi lain pemerintah menanggapi pandangan dan pertanyaan F-GERINDRA, F-PKB, F-PKS, dan F- NASDEM mengenai realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016.

Pemerintah menjawab, di tengah perekonomian global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan dan tren positif. (war/tri/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>