Harga Listrik per Kwh Lebih Murah dari Tarif Parkir

Kamis, 15 Juni 2017  19:44

Harga Listrik per Kwh Lebih Murah dari Tarif Parkir

Pinto Raharjo, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Jatim

Suara-suara komplain di tengah masyarakat terhadap PLN sering terdengar belakangan ini. Bukan tanpa alasan. Masyarakat yang rumah tangganya menggunakan listrik 900 dan 1.300 volt ampere (VA) mengeluhkan naiknya uang bulanan yang harus mereka bayar sebagai pelanggan listrik PLN. Deputy Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Jatim, Pinto Raharjo, menjelaskan ihwal  pengalihan subsidi listrik yang dampaknya menimbulkan keluhan warga masyarakat itu.
 
Tidak kurang dari Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, sendiri mengakui ada sekitar 54.000 pelanggan komplain lantaran merasa masuk kategori masyarakat miskin.  
 
“Itu sedang kami follow up sekarang," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, awal pekan ini.
 
Saat ini, tutur dia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sedang mendata ulang 54.000 pelanggan listrik 900 VA tersebut, apakah berhak atau tidak mendapatkan subsidi listrik.  Bila prosesnya selesai dan dinyatakan berhak, maka PLN memastikan tidak akan mencabut subsidi 900 VA kepada 54.000 pelanggan listrik tersebut.
 
Dari Jawa Timur, suara-suara keberatan juga bermunculan. Salah satunya disuarakan Tri Sukarno (74), seorang pensiunan PNS dari Kediri. Pelanggan listrik 900 VA ini mengaku heran dan keberatan dengan kenaikan tarif yang dia bayar sejak beberapa bulan terakhir. Sebelum kenaikan, ia mengaku membayar listrik rata-rata per bulan sekitar Rp 120 ribu. Selama 2017 ini, kenaikan rekening listriknya melonjak tajam, mulai rp 200 ribuan, hingga yang terakhir kali dia harus membayar Rp 375.000. “Masak naiknya sampai tiga kali lipat lebih dari biasa, padahal pemakaian listrik di rumah saya normal,” ujarnya via telepon kepada Berita Metro.
 
Apakah maraknya suara-suara protes itu karena kurangnya sosialisasi?
Pinto Raharjo, Deputy Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Jatim, menampik dugaan kurangnya sosialisasi. “Kita sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat lewat radio dan media cetak, juga sosialisasi kepada stake holders, bupati, camat dan lurah seluruh Jawa Timur. Bahkan kita kemarin juga mengumpulkan camat dan luruh di jajaran Pemko Surabaya dalam rangka sosialisasi ini,” kata Pinto kepada Berita Metro di ruang kerjanya, kemarin.
 
Sosialisasi pengalihan subsidi  listrik itu dirasakan sudah cukup luas, tetapi saat sosialisasi berlangsung masyarakat tidak begitu peduli. “Tetapi setelah mereka merasakan langsung pelaksanaan pengalihan subsidi itu, baru kemudian muncul keluhan dan resistensi,” kata Pinto Rahardjo.
 
Padahal, menurut pria kelahiran Jember ini, PLN sendiri hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu dituangkan dalam Permen ESDM nomor 28 dan 29 tahun 2016. Dalam hal ini, PLN berkewajiban melaksanakan peraturan tentang mekanisme pemberian subsidi tarif  tenaga listri untuk rumah tangga itu secara bertahap. “PLN telah melaksanakan penyesuaian tarif  berdasar peraturan tersebut secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei 2017 ini,” tutur Pinto.
 
Pada Januari, tarif yang semula Rp 615 per kwh berubah menjadi Rp 791 per kwh. Kemudian, pada maret berubah lagi menjadi 1.034 per kwh, sedang Mei tarif menjadi Rp 1.352 per kwh. Apa arti tarif listrik Rp 1.352 per kwh?
Pinto menjelaskan, kalau dalam sebuah rumah terdapat sepuluh lampu masing-masing berkekuatan 10 watt, maka jumlah 1 kwh itu tercapai jika semua lampu tersebut menyala selama 10 jam. “Harga Rp 1.352 per kwh itu terhitung relatif murah. Itu sebanding dengan harga sebatang rokok yang habis diisap hanya dalam hitungan menit. Harga itu juga jauh lebih murah dari tarif parkir yang dipatok Rp 5.000 selama dua jam pertama,” tutur Alumni STIE Malang Indonesia ini.
 
Pinto menambahkan keterangan, bahwa penyesuaian tarif itu hanya berlaku bagi pelanggan listrik 900 VA yang tidak masuk kategori keluarga miskin dan tidak mampu. “Sedang pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang datanya masuk dalam kategori keluarga miskin dan tidak mampu, masih dikenai tarif lama. Artinya, mereka tidak terkena penyesuaian tarif tersebut,” kata Pinto.
 
Pemerintah,  Pinto menambahkan, juga memperhatikan kebutuhan listrik untuk usaha kecil rumah tangga. Subsidi juga diberikan kepada kelompok usaha yang masuk kategori  tarif bisnis/usaha kecil dengan harga Tp. 1.100 /kwh, lebih rendah dari tarif rumah tangga Rp 1.352 per kwh. “Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung berkembangnya usaha kecil di masyarakat kita,” pungkas penghobi olahraga dan musik ini. (nii)
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>