Impor Beras 500 Ribu Ton, Bulog Siapkan Anggaran Rp 15 T

Senin, 15 Januari 2018  18:43

Impor Beras 500 Ribu Ton, Bulog Siapkan Anggaran Rp 15 T

Darmin Nasution

JAKARTA (BM) - Pemerintah telah menugaskan badan urusan logistik (Bulog) untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 48 tahun 2016 bahwa yang melakukan impor beras adalah Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengaku siap untuk melakukan impor. Dia mengatakan Bulog juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk beras impor dari tiga negara yaitu Thailand Vietnam, Pakistan.

"Dari sisi anggaran, kami sudah persiapkan khusus untuk beras. Ada Rp 15 triliun," kata Djarot di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menambahkan, agar impor segera dilakukan pihaknya lebih dulu akan menyelesaikan administrasi. Apabila administrasi selesai maka impor bisa dimulai. "Dari sana 20 hari (pengiriman beras impor). Beras tersebut nanti akan diberikan utamanya untuk daerah non produsen," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, proses administrasi impor beras akan dilakukan dalam waktu dua hari ke depan. Dengan begitu beras impor akan cepat masuk dan dapat segera disalurkan.

"Semua akan mengikuti prosesnya karena ini penugasan berbeda dengan B-to-B (business to business) itu tidak lebih cepat tapi ini sekarang melalui satu rangkaian proses," jelas Enggar.

Dia menambahkan, beras yang diimpor adalah beras umum yang sebelumnya direncanakan beras khusus, yakni beras putih dengan kepecahan 0-5 (premium) dan beras putih dengan kepecahan 5-25 (medium). Dengan demikian maka tidak akan ada kekhawatiran terjadi kekurangan stok beras.

Selain itu, hal yang menggembirakan adalah dengan dilakukannya operasi pasar oleh Bulog. Bulog diminta untuk bisa terus melanjutkan operasi pasar dan mengeluarkan pasokan sebanyak 875 ribu ton yang saat ini dimiliki.

 

Operasi Pasar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Bulog untuk melanjutkan operasi pasar. Hal ini bertujuan supaya harga beras bisa didorong ke arah harga yang ditetapkan dalam HET (harga eceran tertinggi).

"Jadi, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengintensifkan dan meneruskan operasi pasar dan melaksanakan rastra dan meningkatkan jumlah dan jangkauannya," katan Menteri Darmin, di kantornya, Jakarta, Senin (15/1).

Darmin juga meminta operasi pasar tersebut secepatnya dilakukan hingga musim panen raya. Sebab menurutnya, panen dimulai pada bulan Februari sampai Maret, dan April musim puncak. "Tapi kalau harga sudah turun, terutama di tingkat petani. Kita akan perhatikan betul, maka operasi pasar akan kami hentikan, walaupun belum sampai akhir Februari," ujarnya.

Tambahnya, Bulog juga ditugaskan dalam menyerap gabah petani pada musim panen raya ini dengan harga yang sesuai. Panen raya akan dimulai pada pertengahan Februari hingga bulan Maret 2018 mendatang.

"Sehingga Bulog jangan sampai membeli gabah petani karena harga lebih tinggi daripada harga Bulog. Jadi, Bulog bisa beli. Aturan soal ini dituangkan dalam Inpres 25/2015," tandasnya.

 

Rugikan Petani

Terpisah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkhawatirkan rencana pemerintah impor beras 500.000 ton yang masuk akhir Januari. Impor beras dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi petani karena waktunya berdekatan musim panen.

Musim panen beras diperkirakan pada Februari-Maret. Dengan kata lain di waktu tersebut pasokan beras bakal meningkat. Namun jika ditambah dengan pasokan impor bakal membuat harga gabah di tingkat petani anjlok karena kelebihan pasokan beras.

"Kalau benar pola tanam kita Februari sampai Agustus, nanti kalau impor beras itu masuk, menurut Mendag (Menteri Perdagangan) masuk pada saat awal panen raya atau panen besar di kita, impor ini bisa membuat kerugian bagi petani kita," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam FGD di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Pengamat ekonomi INDEF Bustanul Arifin menambahkan. Agar impor yang berdekatan dengan musim panen tidak berdampak negatif bagi petani, penyetokan beras perlu dilakukan dengan baik.

"Kalau dikelola dengan baik dan yang mengelola ahli manajemen stok, mungkin tidak perlu dikhawatirkan," katanya dalam konferensi usai FGD bersama KPPU.

Namun, dirinya tetap meminta para pihak mewaspadai hal itu. Mau bagaimana juga, kelebihan stok beras bisa membuat harga di tingkat petani tertekan.

"Sehingga usul saya, kalau pemerintah serius bantu petani dan stabilkan harga beras, coba secara serius membantu pengeringan dan dikelola secara profesional dan bisnis, sehingga banyak penggilingan padi kecil banyak terima manfaat dan petani tidak dirugikan," tambahnya. (mer/rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>