Jokowi Akselerasi "Blueprint" Pembangunan Infrastruktur SBY

Selasa, 08 Januari 2019  18:48

Jokowi Akselerasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pemaparan di acara diskusi Outlook 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA (BM) — Pembangunan infrastruktur dalam di era pemerintahan Jokowi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan pemerintahan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara diskusi Outlook 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Sebenarnya waktu zaman (pemerintahan) Pak SBY juga sudah punya blueprint konektivitas, zaman Pak Jokowi kemudian banyak melanjutkan dan mengakselerasi," ujar Sri Mulyani.

Pembangunan infrastruktur tak hanya bergantung kepada anggaran di APBN atau APBD. Namun, juga banyak melibatkan perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.

Karena itu, dana pembangungan tak melulu berasal dari kas negara, tetapi juga dari badan usaha. Pembangunan dapat dibiayai dana dari pinjaman badan usaha atau sekuritisasi.

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastuktur selama empat tahun terakhir merupakan hal yang perlu dilakukan. Sebab, infrastuktur di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain. "Ini adalah infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Dibandingkan ASEAN saja, kita tertinggal, terutama ASEAN 5," kata dia.

Meski begitu, pada 2019, ucap Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya akan fokus membangun infrastuktur, tetapi juga sumber daya manusia. Hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Peningkatan kualitas SDM merupakan investasi besar bangsa Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain di tengah era persaingan global saat ini.

 

Masih Hadapi Risiko

Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko. Risiko tersebut karena masih tingginya ketidakpastian global.

"Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di APBN 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi demand and supply, jadi ada downside risk," ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru dan menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.

Untuk menjaga pengelolaan APBN, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengawal asumsi ekonomi makro yang rentan terhadap situasi eksternal dan berpengaruh kepada penerimaan negara. Salah satu asumsi makro tersebut adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar Rp 15.000, padahal saat ini terdapat tren penguatan rupiah.

Kondisi ini terjadi akibat pengaruh pelaku pasar global yang merespon positif dari pernyataan pimpinan Bank Sentral AS (The Fed) atas rencana normalisasi kebijakan moneter. "Kenaikan dari suku bunga The Fed tidak se-ekstrim yang dibayangkan, maka akan ada perubahan, dan nilai tukar ada adjustment lebih terapresiasi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, tambah dia, asumsi makro harga mentah Indonesia yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, diperkirakan sepanjang tahun rata-rata tidak akan setinggi yang diproyeksikan. "Saat ini AS menjadi produsen surplus migas, sehingga permintaan minyak berpotensi menurun, dan harga minyak mungkin tidak setinggi di awal 2018," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan pengelolaan asumsi makro yang disertai upaya menjaga pencapaian yang telah berjalan dengan baik di 2018, seperti rendahnya laju inflasi, dapat membuat kinerja ekonomi makin kuat. Dengan demikian, kehati-hatian tersebut dapat menciptakan persepsi positif bagi Indonesia dan mengundang investasi yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan daya tarik Indonesia yang lebih baik, maka terjadi capital inflow. Ini sesuatu yang kita jaga terus menerus, melalui koordinasi pusat dan daerah, swasta serta pemangku kepentingan," kata Sri Mulyani.

 

Turunkan PPh Badan

Di kesempatan tersebut Sri Mulyani juga bicara soal PPh Badan. Ia katakan, pemerintah tak ada habisnya melakukan kajian dalam menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Badan alias corporate tax. Walaupun sampai saat ini diakui jika PPh Badan tarifnya cukup tinggi di Indonesia ketimbang negara lain.

"Mengenai PPh Badan, kita mulai mengkaji bagaimana penurunan PPh Badan. Kita lihat dari negara lain, 25% tidak terlalu tinggi, AS 21%. Semua negara jangan sampai to the bottom. PPh Malaysia, Thailand kita hampir sama," ungkap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Tarif PPh Badan adalah 25% dari penghasilan kena pajak.

Ia mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi outlook perekonomian Indonesia 2019 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Pacific Place, Selasa (8/1/2019).

Menurut Sri Mulyani, memang ada kesulitan dalam perubahan PPh. Dijelaskan Menkeu, diperlukan aturan yang tidak hanya sekadar PMK alias Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Poinnya kajian PPh badan butuh perubahan UU, politik, dan legislatif. Tidak bisa hanya Inpres (Instruksi Presiden) dan PMK," jelas Sri Mulyani.

Bagaimana dengan Tobin Tax?

Tobin Tax, merupakan sebuah kebijakan pajak di mana arus modal masuk jangka pendek dikenakan pajak. Apakah Indonesia bisa menerapkan Tobin Tax?

"Tobin Tax, ini pembahasan di dunia sudah cukup banyak. Kita mengenal dan memahami bahwa lalu lintas devisa yang bebas sudah cukup banyak. Kita mengenal dan memahami bahwa lalu lintas devisa yang bebas bisa positif dan destruktif terutama short term capital flow," papar Sri Mulyani.

Pembahasan penurunan PPh Badan memang sudah sejak beberapa tahun lalu dilakukan pemerintah. Namun, sampai detik ini belum ada kemajuan selain kata kajian.

 

Mundurnya Presiden Bank Dunia

Sri Mulyani ikut merespons keputusan Presiden Bank Dunia, Jim Young Kim untuk mengundurkan diri dari jabatanya. Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya baru mendapat kabar mengenai pengunduran Jim pada hari ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan keputusan Jim tersebut patut dihormati. "Jim menyampaikan bahwa ia akan bergabung suatu perusahaan swasta yang bekerja di bidang infrastruktur," kata Sri Mulyani ditemui di Ballroom Hotel Ritz Charlton, Jakarta Selatan, Selasa 8 Januari 2019.

Sebelumnya, keputusan Jim Young Kim untuk mengundurkan diri dari jabatan dikabarkan mengejutkan banyak pihak. Ia mengundurkan diri setelah menduduki posisinya selama 6 tahun ke belakang.

Keputusan Jim untuk mengundurkan diri akan mulai berlaku pada 1 Februari 2019. Untuk sementara jabatan Kim akan dipegang oleh Kristalina Georgieva yang saat ini memegang jabatan sebagai Kepala Eksekutif.

Bendahara negara ini berharap, keputusan Jim untuk bergabung dengan perusahaan infrastruktur tersebut bisa banyak berguna bagi negara negara berkembang di dunia.

Kendati demikian, perempuan yang mendapat penghargaan sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia ini berharap mundurnya Jim tak akan mengganggu kinerja Bank Dunia. Khusunya, untuk meningkatkan pemerataan perekonomian.

"Saya berharap insitusi ini bisa berjalan sesuai dari visi misinya meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan. Termasuk di Indonesia sebagai salah satu anggota," ujar Sri Mulyani. (kom/rep/cnb/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>