KPPU Bakal Panggil Kementan dan Kemenag

Senin, 25 Maret 2019  18:06

KPPU Bakal Panggil Kementan dan Kemenag

Guntur Sirangih

JAKARTA (BM) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti rekomendasi impor bawang putih yang dilakukan Perum Bulog. Pasalnya, KPPU melihat adanya ketidakadilan persaingan usaha saat Bulog selaku importir bawang tidak melakukan penanaman bibit bawang.

Melihat situasi tersebut, KPPU akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kebijakan tersebut. Perum Bulog sendiri dikabarkan bakal mengimpor 100.000 ton bawang putih pada tahun ini.

Anggota Komisioner KPPU Guntur Sirangih mengatakan, KPPU akan mendalami adanya potensi persaingan tidak sehat dari impor bawang putih ini. Sebab, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 mewajibkan importir untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5 persen dari kuota impornya.

Namun dalam impor yang dilakukan oleh Perum Bulog, ketentuan ini tidak diwajibkan. "Kan Kementan harusnya minta tanam 5 persen, kalau Bulog yang impor enggak," ujar dia di Kantor KPPU, Senin (25/3).

Menurut dia, hal ini menjadi tidak adil bagi importir lain yang wajib melakukan penanaman bawang putih. "KPPU mendorong agar perlakuannya sama dengan yang lain. Kalau memang langka dan darurat, maka volumenya hanya untuk kelangkaan," imbuhnya.

"Keputusan dari rakom (rapat komisi) kami akan panggil Kemendag dan Kementan untuk jelaskan kebijakan impor bawang putih yang dilakukan Bulog. Kalau antisipasi kelangkaan, kita minta argumentasinya apa," tegas Guntur.

Penanaman tersebut pun mengeluarkan biaya, Guntur heran mengapa Bulog tidak melakukan hal tersebut, dari situlah dia mengatakan bahwa persaingan yang tidak sehat terjadi.

"Kita tau untuk impor bawang ada aturan Permentan yang minta importir tanam 5% tentunya itu mekanisme cost bagi importir. Artinya ketika bulog tidak kena berarti tidak dalam level persaingan yang sama," ungkap Guntur.

"Secara persaingan tidak sama lagi," tegasnya.

Oleh sebab itu, KPPU akan memanggil Kementan dan Kemendag untuk mengkonfirmasi masalah ini. KPPU belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada unsur pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat atau tidak sebelum adanya penjelasan dari dua kementerian tersebut.

"Soal bawang putih, KPPU akan memanggil Kemendag dan Kementan, kita mau minta penjelasan kalau memang ada kelangkaan," tandas dia.

 

Belum Terima Rekomendasi

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya hingga saat ini belum menerima rekomendasi impor bawang putih dari Badan Usaha Logistik (Bulog).

 “Belum menerima pengajuan dari Bulog. Bulog mengajukan ke Kemendag berikut persyaratannya,” kata Oke di Aceh, Senin (25/3/2019).

Menurut Oke, sebelum mengajukan izin impor, Bulog mesti terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Setelah mendapatkan rekomendasi, Bulog baru bisa mengajukan izin impor ke Kemendag.

Prinsipnya, lanjut Oke, apabila pasokan di dalam negeri tak mencukupi, maka Kemendag akan membuka keran impor berdasarkan rekomendasi yang diajukan.

Keputusan pemerintah untuk membuka impor bawang putih sebesar 100.000 ton melalui Bulog berdasarkan rakor terbatas pada Senin (18/3), yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Rakor tersebut dilatari kenaikan harga komoditas bawang hingga mencapai rata-rata Rp45.000-Rp50.000 per kilogram di tingkat pedagang karena berkurangnya pasokan.

Bawang putih, dalam catatan Kementerian Perdagangan, menjadi salah satu bahan pangan yang dijaga stabilitas harganya karena memberi kontribusi inflasi pada Februari 2019. (mer/bis/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>