Target Tak Tercapai, Reformasi Perpajakan Keharusan

Senin, 06 November 2017  19:38

Target Tak Tercapai, Reformasi Perpajakan Keharusan

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan penjelasan terkait Pajak negara

Surabaya(BM)- Tidak tercapainya target pajak oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi diakuinya. Menurut pengakuannya, realisasi pendapatan pajak sejak 2009 selalu dibawah target. Pada tahun ini, dari Januari hingga September 2017, pendapatan pajak masih diangka Rp 770 triliun atau hanya sekitar 60 persen dari target pendapatan pajak tahun ini sebesar Rp 1.283 triliun. ”Dalam dua  tahun terakhir, pendapatan pajak hanya bisa mnecapai 81 persen hingga 83 persen. Padahal 70 persen penerimaan negara bergantung pajak. Salah satu cara untuk memdongkrak pendapatan pajak adalah dengan Tax Amnesti. Dampaknya yang kami harapkan dari Tax Amnesti adalah peningkatan kesadaran, kepatuhan dan naiknya tax rasio Indonesia,” ujar Ken. Namun hal itu belum secara maksimal berjalan mulus. Maka itu menjadi bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak untuk menyempurkannnya.

Maka itu reformasi perpajakan harus secepatnya dilakukan seperti adanya Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diharapkan akan segera disyahkan menjadi undang-undang. Diundangkannya KUP hasil reformasi ini diharapkan penerimaan pajak negara akan semakin meningkat dibanding sebelumnya. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2009-2014 Hadi Poernomo mengatakan bahwa reformasi perpajakan bukan lagi mejadi hal yang ditunda-tunda.  

”Sudah waktunya pajak menjadi lembaga di bawah presiden langsung agar kewenangan yang diberikan menjadi semakin luas. Sebab selama ini, kewenangan yang diberikan tidak sebanding dengan kewajiban yang harus diemban. Dampak selanjutnya, penerimaan pajak sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai target,”ujar Hadi pada Seminar pajak dengan tema ‘Reformasi Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Memperkuat Sistem Perpajakan di Indonesia menuju Kemandirian Bangsa di Aula Fadjar Notonagoro, Universitas Airlangga, Senin (6/11).

Menurut Hadi, tanggung jawab dan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki.  Ada 11 UU yang diemban  Dirjen Pajak, sementara kewenangan yang diberikan sangat kecil. ”Ibaratnya tiga berbanding sembilan,” ujarnya.

Inilah  salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan pajak tidak pernah mencapai target. ”Maka itu perlu adanya  perubahan yang sangat mendasar dari sisi kelembagaan agar kewenangannya menjadi lebih besar,” jelasnya. Dikatakan bahwa  saat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan tren positif, di saat itu pula gap antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak menjadi bertambah lebar. Penerimaan pajak tidak mencapai target lebih dari satu dasawarsa terakhir dan tax ratio stagnan cenderung turun sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak Indonesia saat ini jauh dari kata memuaskan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa Panja RUU KUP DPR RI telah dimulai sejak enam bulan yang lalu. Hearing atau dengar pendapat juga telah dilakukan melalui dua strategi.

Pertama dengan mengundang beberapa pihak yang terkait ke Komisi XI. Strategi kedua dengan melakukan roadshow ke berbagai Universitas. Yang sudah datang dan memberikan masukan diantaranya adalah perwakilan dari Hipmi, Kadin, LSM, pengamat dan juga ekonom. Selain itu, DPR juga membuka diri kepada semua pihak yang ingin memberikan masukan.

”Target kami pertengahan tahun depan sudah selesai dan bisa diberlakukan. Metode yang kami gunakan ini seperti pembahasan Perpu, digenjot dengan konsinyering supaya cepat selesai, karena kalau normal sesuai dengan jadual agak lama. Karena ini cukup mendesak, maka kita berupaya mempercepat pembahasannya,” tegas Eva Sundari.

Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI M Sarmuji menambahkan, revolusi menyeluruh di bidang perpajakan harus dilakukan. ”Kalau dengan revolusi ini masyarakat merasa nyaman membayar pajak, ada saling kepercayaan,  transparansi dan keterbuka informasi, maka saya yakin pendapatan pajak kita akan tumbuh dengan  baik,” ujar Sarmuji.(
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>