A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

BeritaMetro.co.id: Neno dkk Lapor Komnas HAM

Neno dkk Lapor Komnas HAM

Selasa, 25 September 2018  18:09

Neno dkk Lapor Komnas HAM

Neno Warisman dan beberapa orang dari gerakan 2019GantiPresiden saat melapor ke Komnas HAM.

Jakarta (BM) – Neno Warisman bersama sejumlah deklarator aksi 2019GantiPresiden melaporkan penolakan deklarasi di sejumlah daerah ke Komnas HAM. Mereka juga menganggap polisi menjadi bagian dari pembubaran deklarasi.

"Tagar 2019GantiPresiden mendatangi Komnas HAM dalam rangka untuk mengadukan banyak kasus yang melibatkan oknum aparat kita ada oknum polisi, oknum DPRD, oknum BIN," ujar juru bicara gerakan tagar 2019GantiPresiden, Mustofa Nahrawardaya, saat melaporkan ke Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Mustofa, Neno Warisman, dan rombongan dari tagar 2019GantiPresiden ditemui langsung Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Mustofa menjelaskan pencekalan tagar 2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, sampai di Tangerang Selatan.

Menurut Mustofa, saat acara tagar 2019GantiPresiden di Pekanbaru polisi mengacungkan senjata kepada Neno Warisman yang berada di dalam mobil. Hal itu dilakukan agar Neno kembali ke Jakarta sehingga batal hadir di deklarasi tagar 2019GantiPresiden.

"Jadi aparat dengan para preman mengancam peserta itu terbuka bahkan di samping mobil Mba Neno berani mengatakan lebih baik hilang satu nyawa daripada terjadi huru hara di kota kami," ujar Mustofa.

Selain itu, Mustofa menyebut beberapa oknum polisi yang terlibat dalam pembubaran deklarasi tagar 2019GantiPresiden, seperti Kapolsek Bubutan AKP Haryanto, Wakasat Intel Polres Pekanbaru AKP Sumirat, Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi AKBP Yuli Haryudo, dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alexander Yurikho.

"Keterlibatan sangat kami sayangkan, tentu saja aparat kita tidak boleh beri contoh yang sepeti ini. Padahal, kita tidak melakukan pelanggaran apapun. Kita sudah memberi tahu (acara), tapi di setiap deklarasi mereka selalu ada. Oknum ini, pakaian preman atau dinas," kata Mustofa.

Sementara itu, Neno Warisman mengaku sering mendapat intimidasi dari oknum aparat keamanan. Aktivitas dakwahnya menjadi terganggu.

"Saya ke mana saja bertemu dengan laras panjang, ke dekat rumah saya, pengajian ada aparat turun," kata Neno.

Neno menyatakan akan bepergian lagi menuju Padang dan Aceh pada akhir September ini, tepatnya tanggal 29 dan 30.

Untuk membuktikan aksi persekusi yang ditujukan kepada dirinya beberapa waktu lalu, Neno meminta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan pasa waktu dan lokasi yang dimaksud.

 “Kami harap kunjungan kami berikutnya di Padang dan Aceh, Komnas HAM bisa melakukan tindakan konkrit dengan melakukan pemantauan di sana, supaya apa yang kami harapkan yaitu keadilan bisa terwujud,” ujar Neno.

Menjawab permintaan itu Ketua Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Ahmad Taufan Damanik mengatakan belum bisa memberi jawaban.

Sebelumnya Damanik mengatakan bahwa pihaknya siap membentuk tim untuk melakukan pemantauan.

“Namun kan ada mekanismenya, laporan baru kami terima, kami rapatkan dengan semua komisioner, baru kemungkinan kami bentuk tim, saya belum bisa pastikan pada tanggal yang dimaksud apakah tim sudah dibentuk, saya kan tidak bisa putuskan sendiri,” tegas Damanik.

Komnas HAM secara resmi sudah menerima laporan dari Neno Warisman dan kawan-kawan beserta sejumlah bukti seperti video aksi persekusi di beberapa lokasi seperti Batam, Samarinda, Riau, Surabaya, Bekasi, dan Tangerang.

Termasuk aksi persekusi yang dialami Neno Warisman di Pekanbaru, Riau yang sempat menjadi viral.

Tagar 2019GantiPresiden memberikan beberapa bukti kepada Komnas HAM berupa video dan foto-foto pembubaran paksa.

 

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, pihak menyatakan pembubaran acara deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa daerah sudah sesuai prosedur. Kepolisian diberikan kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Kewenangan itu tertuang di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetya, di SCTV Tower, Senin (24/9), mengatakan, pada pasal 15 disebutkan aparat Kepolisian berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa apabila pengunjuk rasa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum.

Dia menjelaskan, poin pertama di dalam melaksanakan unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

"Di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 kemudian di dalam Undang-undang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa intinya di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah kebebasan berekspresi kewarganegaraan tapi tidak berlaku absolut tetapi berlaku limitatif. Artinya dalam Undang-Undang dibatasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan demo lima syarat harus terpenuhi," papar dia, Senin (24/9).

Jikalau, beberapa poin tidak terpenuhi, aparat kepolisian harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Berdasarkan penilaian sendiri dengan melihat situasi. Antara lain, berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa tersebut.

"Anggota boleh alternatif pilihan daripada unjuk rasa terjadi anarkis ataupun justru akan terjadi merugikan pengunjuk rasa. Itu tidak disalahkan untuk meminimalisir terjadinya itu. Kalau misalnya memberikan perlawanan kita kenakan KUHP," ucap dia.

Menurut dia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri mempedomani empat hal. Polri harus berdasarkan peraturan dan taat hukum.

"Artinya asas legalitas harus jelas," ujar dia.

Kemudian, memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. "Norma agama, norma kesusilaan, etika moral dan sebagainya," ujar dia.

Selanjutnya, menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Terakhir, mengutamakan tindakan pencegahan.

"Itu yang harus dilakukan seluruh anggota Polri," ungkap dia. (mer/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro Call Us (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

download

>