Adhyaksa Sudah Bicara ke JK, Dana Rp 10 M untuk Pramuka Cair

Senin, 06 Agustus 2017  11:04

Adhyaksa Sudah Bicara ke JK, Dana Rp 10 M untuk Pramuka Cair

Adhyaksa Dault

Belakangan santer terdengar dan bahkan menimbulkan polemik, bahwa Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault diduga terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Akibatnya, dana bantuan Rp 10 miliar untuk Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Adhyaksa sudah membantah dia terkait HTI.

Dalam upaya mengklarifikasi polemik tersebut, Adhyaksa mengaku telah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.  Sehingga, dana bantuan sebesar Rp 10 miliar itu segera cair. "Soal anggaran juga sudah dicairkan sebesar Rp 10 miliar, Senin (7/8) nanti proses pencairannya," ucap Adhyaksa kepada wartawan usai memimpin upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2017).

Meski sudah menemui JK, dia belum menemui Menpora Imam Nahrawi. Namun dia menganggap persoalan pembekuan duit bantuan itu sudah rampung.

"Menpora, saya kira dengan dicairkannya (anggaran) semua jadi sudah selesai," kata Adhyaksa yang juga mantan Menpora ini.

Dana bantuan yang sempat dibekukan oleh Kemenpora itu diperuntukan bagi kegiatan Raimuna Nasional 2017. Pertemuan antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega itu akan digelar pada bulan ini juga. Maka kini tak ada lagi kekhawatiran soal duit penyelenggaraan Raimuna Nasional.

"Gimana mau dibekukan? Ada 15 ribu orang yang mau datang di sini. Kan semua anak bangsa yang mau menghadiri Raimuna," tandasnya.

Sebelumnya Menpora Imam Nahrawi meminta Adhyaksa untuk mengklarifikasi pernyataannya dalam sebuah acara yang pernah dihelat oleh HTI. Nahrawi menyebut Adhyaksa pernah menyatakan dukungan untuk khilafah dan berujung dengan pembekuan dana bantuan kegiatan operasional Gerakan Pramuka sebesar Rp 10 miliar.

"Tapi sekali lagi harus juga ada sikap yang lebih jelas lagi nanti tentang individual yang menolak Pancasila di dalam Pramuka sendiri," ujar Nahrawi di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (24/7) lalu.

 

Desakan Pencairan

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, sempat meminta pemerintah segera mencairkan dana Pramuka yang ditunda pencairannya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Dia pun sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada orang nomor 1 di Indonesia

"Sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi agar anggaran dana Pramuka segera dicairkan," kata dia usai menjadi pembicara pada sosialisasi empat pilar MPR RI di Hotel Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/8).

Penundaan dana bantuan untuk gerakan kepanduan nasional tersebut terkait peran Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Adhyaksa Dault, yang diduga terlibat ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hidayat mengatakan Menpora melakukan itu hanya karena Adhyaksa pernah diundang HTI dan datang serta menyampaikan pernyataan. Padahal, kata dia, bukan hanya Adhyaksa yang hadir tetapi juga tokoh lainnya. "Pak Wiranto itu juga pernah diundang HTI dan datang juga, terus mengapa Wiranto boleh mengumumkan pembubaran HTI, sementara Adhyaksa dianggap sebagai pendukung dan kemudian anggaran kepramukaan belum dicairkan," ujarnya.

Menpora meengatakan akan mencairkan dana Pramuka sesudah Adhyaksa menyampaikan klarifikasi. Kenyataannya, kata Hidayat, jauh hari sebelum Menpora menunda anggaran kepramukaan, Adhyaksa sudah memberikan klarifikasi langsung ke Presiden, Wapres, Menkopolkam, dan BIN bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dengan HTI.

"Adhyaksa hadir karena diundang, pernyataan beliau tidak bisa dimaknai sebagai mendukung HTI yang anti-NKRI," ujarnya. Hidayat berharap komitmen Jokowi untuk mencairkan dana pramuka segera bisa dilaksanakan karena dana itu akan digunakan untuk penyelenggaraan jambore nasional di Cibubur. (det/rep/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>