Kasus Beras, Alumni ITB Minta Presiden Tegur Keras Mentan

Selasa, 25 Juli 2017  18:00

Kasus Beras, Alumni ITB Minta Presiden Tegur Keras Mentan

Drajad Hari Wibowo

Alumnus Institut Pertanian Bogor Dradjad Hari Wibowo berharap kepada Joko Widodo Presiden menegur Kapolri dan Menteri Pertanian terkait kasus penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi beberapa hari lalu. "Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras," ujar Dradjad, Selasa (25/7/2017).

Dradjad yang juga Ekonom ini menilai, bisnis yang dilakukan PT IBU itu adalah sebuah inovasi dalam pertanian. "Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian," kata dia.

Dradjad menegaskan, mereka yang belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali kalau tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.

Menurut Dradjad, Sesingkali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya atau bahasa statistiknya, Indeks Nilai Tukar Petani cenderung jelek bagi petani.

Hal itu, kata Dradjad, banyak penyebabnya. Di antaranya karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani, dan sebagainya.

Ia berpandangan bahwa PT IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mereka sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. Dan yang lebih dia kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen.

Artinya, kata Dradjad, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun dia yakin kalau PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani.

Dradjad menegaskan, perusahaan inovator seperti PT IBU ini seharusnya diberi penghargaan, dan kalau salah cukup diberi pembinaan terlebih dulu.

"Perusahaan inovator seperti ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?," kata Dradjad heran.

Dia menegaskan, kisruh beras ini menunjukkan kalau pemerintahan Jokowi justru anti petani dan perusahaan-perusahaan pertanian.

"Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian," tegas Dradjad.

Sebelumnya, pada Kamis (20/7/2017) lalu, Bareskrim Polri menggerebek PT IBU. Perusahaan tersebut diduga telah mengubah gabah yang dibeli seharga Rp 4.900 dari Petani dan menjadi beras bermerek.

Gabah itu diproduksi menjadi dua merek beras dengan harga Jual yang berbeda, yaitu "Maknyuss" seharga Rp 13.700 per kilogram, dan "Cap Ayam Jago" seharga RP 20.400 per kilogram.

Kedua harga itu berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 9000 per kilogram dan dianggap berpotensi mematikan pelaku usaha lain.

 

Dijual Mahal

Atas munculnya polemik kasus beras tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tak keberatan bila ada perusahaan yang membeli gabah dari petani dengan nilai tinggi atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Namun, diharapkan pengusaha besar tidak kemudian mencari keuntungan yang juga jauh lebih besar dan membebankan masyarakat selaku konsumen.

"Saya senang (gabah petani) dibeli tinggi, tapi jangan jual mahal. Beli mahal, alhamdulillah. Tapi, jangan tinggi (keuntungannya mencapai) 200 persen," ujarnya di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (25/7).

Menteri Amran menyatakan demikian, karena hal tersebut mewujudkan disparitas harga yang tinggi serta berdampak buruk bagi pengusaha lain dan masyarakat, termasuk petani selaku produsen.

Jebolan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, kemudian mencontohkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada perusahaan yang membeli gabah petani dengan harga relatif sama.

Lalu, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal rerata Rp10.519/kg. Sehingga, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen cuma Rp3.219/kg (44 persen).

Tapi, PT Indo Beras Unggul (IBU), sesuai temuan di beberapa lokasi, menjual produknya berupa beras premium mencapai Rp23.000-Rp26.000/kg, meski harga beli gabah petani angkanya seperti perusahaan lain. Artinya, disparitas harga di tingkat petani dan konsumen menembus 300 persen.

Harga jual produk PT IBU itu, seperti Cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi di Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp25.380/kg dan Rp21.678/kg. Lalu, sebuah supermarket di Kemayoran, Jakarta Pusat Rp23.180/kg dan di Malang Town Square, Cap Ayam Jago beras pulen wangi super Rp26.305/kg.

Padahal, hampir semua beras medium dan premium berasal dari gabah varietas unggul baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp3.500-Rp4.700/kg gabah. Soalnya, total VUB yang digunakan mencapai 90 persen dari luas lahan padi 15,2 juta ha.

Kemudian, digiling menjadi beras di petani berkisar Rp6.800-Rp7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp7.000/kg dan penggilingan atau pedagang kecil menjual Rp7.300/kg ke Badan Urusan Logistik (Bulog) sesuai HPP.

Menteri Amran menambahkan, nilai ekonomi bisnis beras secara nasional jika dijual Rp10.519/kg dan mencapai 46,1 juta ton tiap tahun, maka mencapai Rp484 triliun.

Jika acuan tersebut adalah total konsumsi beras medium, maka marjin yang didapatkan hanya Rp65,7 triliun. Angka itu meroket drastis, ketika konsumen membelanjakan uangnya untuk beras premium.

Dengan asumsi marjin minimal beras premium Rp10.000/kg saja dan dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1 juta ton (2,2 persen) dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton/tahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp10 triliun.

Dengan demikian, pedagang perantara (middleman) ditaksir memperoleh marjin Rp133 triliun atau sekira Rp300-an juta/orang berdasarkan estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, setelah dikurangi biaya processing, pengemasan, gudang, angkutan, dan lainnya.

Namun, keuntungan petani hanya Rp65,7 triliun/tahun atau Rp1 juta-Rp2 juta/tahun/orang untuk 56,6 juta anggota petani padi, karena mayoritas produksi gabah berasal dari VUB dan ongkos produksi beras petani mencapai Rp278 triliun.

"Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini, tidak adil," tegasnya.

Karenanya, kata Menteri Amran, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, agar keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional. "Kepada petani, pedagang beras kecil, dan melindungi konsumen," tandasnya. (ssn/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>