Mantan Hakim Asep: Setya Novanto Mainnya Tidak Sendiri

Rabu, 17 Desember 2017  16:36

Mantan Hakim Asep: Setya Novanto Mainnya Tidak Sendiri

Maqdir Ismail

Dari Talkshow ‘Setnov Effect’

JAKARTA (BM) –   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengusutan kasus korupsi e-KTP, yang telah menyeret sejumlah tokoh, termasuk membawa Setya Novanto (Setnov) ke persidangan.

Banyak pihak berharap Setnov mengungkap dengan gamblang di peridangan nanti. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dinilai tahu betul siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. "Sekarang posisinya tinggal ada di pak Setnov. Bolanya ada di Pak Setnov," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Feri Juliantono dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Dia menilai, keberanian harus dimiliki Setnov buat mengungkap siapa saja yang menikmati uang haram hasil korupsi e-KTP. Bukan tak mungkin nyawa Setnov terancam akibat keterangannya. Dia juga khawatir kasus korupsi e-KTP tidak bisa diusut tuntas. Sebab Setnov memilih irit bicara dalam sidang pembacaan dakwaan, Rabu (13/12) lalu. Sikap Setnov ini tentu menyulitkan KPK untuk mengembangkan dan menemukan bukti baru.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Dave Laksono meminta KPK dan pengadilan bersikap adil dalam mengungkap kasus e-KTP. Hal ini diungkapkannya lantaran ada sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana e-KTP namun hilang dalam surat dakwaan Setya Novanto yang dibacakan Jaksa KPK, pada Rabu lalu.

Dalam sidang perdana Setnov Rabu lalu, surat dakwaan yang dibaca Jaksa KPK menuai kontroversi. Dalam surat tersebut, sejumlah nama yang diduga turut menerima uang panas e-KTP hilang, padahal dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto tercantum.

Sejumlah nama yang hilang dalam dakwaan tersebut di antaranya ‎Ganjar Pranowo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Yasonna Hamonganan Laoly yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), dan Olly Dondokambey kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara. Yasonna dan Ganjar saat proyek e-KTP berjalan duduk di Komisi II DPR. Sedangkan Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Kenapa pada dakwaan kemarin hilang nama-nama tersebut. Sementara di media terus disebarluaskan nama-nama yang menerima sejumlah uang segini, segitu. Jadi kita minta agar ini diberlakukan seadil-adilnya," kata Dave.

Dave juga meminta Setnov berani mengungkap kebenaran. Menurutnya, Setnov harus membeberkan nama-nama yang menerima aliran dana e-KTP.

"Pak Novanto buka semuanya. Pasti ada yang pahit akan tetapi dengan begitu keadilan ditegakkan, kebenaran dibuka dan masyarakat bisa Indonesia yang akan merasakan semuanya," katanya.

Sementara itu, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding kasus korupsi e-KTP yang menyeret kliennya sengaja dibesar-besarkan untuk menumbangkan 'orang besar'. Namun, Maqdir tidak menyebut siapa orang besar yang dimaksud.  "Jangan-jangan ini perkara yang dibesar-besarkan untuk menumbangkan orang besar," ucapnya dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Maqdir mengatakan, saat ini banyak yang menganggap bahwa korupsi e-KTP adalah kasus besar. Namun dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa membuktikannya di persidangan. Bahkan, banyak yang membantah terlibat dalam korupsi e-KTP.

"Karena faktanya sampai sekarang begitu banyak orang membantah mereka tidak terima uang," ujarnya.

Di acara tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Emerson Yuntho berharap Setya Novanto mendapat hidayah sehingga bersedia mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Mengingat pada sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Rabu (13/12), Setya Novanto irit bicara.

"Kita berharap pak Setnov dapat hidayah agar dia mau mengungkap siapa yang terlibat biar enggak pak Setnov sendiri," ucap Emerson.

Emerson juga meminta, sejumlah pihak jangan membuat wacana tanpa bukti kuat soal kasus e-KTP. Misalnya politikus Partai Golkar yang menuding ada pihak-pihak yang diduga kuat menerima aliran dana e-KTP.

Jika memang punya bukti dan data lengkap, Emerson menyarankan agar mereka menyampaikan langsung kepada KPK.

"Kalau Golkar punya keyakinan ada kubu sebelah terima suap, datangi saja KPK. Misalnya KPK saya punya bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan S, dengan saksi J, kalau punya bukti ya datangi saja KPK daripada berwacana," ucapnya.

Narasumber lain di acara itu, Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki keterlibatan sejumlah orang dalam kasus korupsi e-KTP. Asep yakin, Setya Novanto tidak menikmati sendiri aliran dana korupsi e-KTP tersebut.

"Setnov mainnya tidak sendiri. Ini kan tidak hanya satu partai, minimal yang disebut terutama namanya terima duit KPK tangkap, sudah selesai," kata Asep.

"Saya harap buka dong ini semua. KPK jangan hanya garang sama Setya Novanto, tapi garang terhadap yang lain," imbuh dia.

Asep juga mengaku heran kenapa Jaksa KPK tidak menyebut seluruh nama-nama yang menerima aliran dana korupsi e-KTP pada sidang pembacaan dakwaan Setya Novanto pada Rabu (13/12). Padahal, pada sidang sebelumnya nama-nama itu muncul dan sempat terekspose ke media.

"Minimal temannya Setya Novanto dibuka, kalau tidak disebut dinaikkan dong statusnya, kalau tidak masukkan di tahanan," sambungnya.

Meski demikian, Asep tetap optimis KPK akan menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan tidak menyebutkan sejumlah nama-nama yang terlibat bukan berarti KPK tidak bisa menaikkan status mereka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Sekarang kan ada yang jadi gubernur sebut saja Ganjar, selamat kan, nyangkal kan, atau menteri Yasonna, satu lagi siapa, bendahara sebelah. Dengan tidak disebutkan nama ini bukan berarti dia tidak bisa naik status. Karena di perkara ada perkara dilakukan oleh siapa dengan siapa," kata Asep. (mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>