Plang Dibongkar, Situs Alexis Tak Bisa Diakses

Rabu, 01 November 2017  17:29

Plang Dibongkar, Situs Alexis Tak Bisa Diakses

Pembongkaran plang Hotel Alexis.

Jakarta (BM) - Pemprov DKI Jakarta tak memperpanjang perizinan hotel dan griya pijat Alexis. Plang hotel telah dicopot, situs resmi hotel ini terpantau sudah tidak bisa diakses. Seluruh tampilan di situs tersebut berubah menjadi warna hitam dengan tulisan warna putih 'under maintenance'.

Setidaknya situs ini masih bisa diakses pada Selasa (31/10) kemarin. Situs ini memuat informasi tentang berbagai lantai di Hotel Alexis termasuk soal lantai 7 yang jadi lokasi griya pijatnya. Belum diketahui apa penyebab situs ini tidak bisa diakses.

Seperti diketahui, Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis mengajukan permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru. Namun permohonan itu ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pihak Hotel Alexis sebelumnya telah menggelar jumpa pers. Mereka mengaku telah merumahkan 1.000 orang karyawan Alexis (karyawan tetap dan pekerja lepas) sejak perizinan mereka tidak diperpanjang.

Mereka masih berupaya agar bisa beraudiensi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta agar diberi lampu hijau.

Sementara itu, pihak Disnaker mulai turun tangan menelisik kasus izin tinggal 104 warga negara asing di Alexis yang disebut-sebut telah habis. Mereka akan melakukan upaya pengusutan, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

"Kami lihat dulu, nanti kami cek karena izin perpanjangannya kan PTSP. Kami koordinasi dengan PTSP," ujar Kepala Disnakertrans DKI Priyono, Rabu (1/11).

Priyono mengaku akan melihat izin tinggal 104 WNA yang bekerja habis. Jika terbukti habis, Disnakrestrans akan memberikan rekomendasi dan keputusan terkait nasib 104 WNA yang bekerja di Alexis.

Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara datang ke Hotel Alexis siang kemarin. Mereka mengaku melakukan pemeriksaan.

Pantauan di lokasi, dua pejabat dari Disnaker datang ke Hotel Alexis di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Rabu (1/11/2017) pukul 13.34 WIB. Salah satunya Pengawas Ketenagakerjaan Pertama Dikki Susendi.

Dikki mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan. Mereka masuk ke gedung, sedangkan wartawan tidak diperbolehkan ikut masuk ke hotel oleh petugas keamanan.

"Sementara kita belum bisa kasih penjelasan. Agendanya kita melakukan pemeriksaan biasa," ujar Dikki kepada wartawan sebelum masuk ke hotel.

Tim Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) berada sekitar 1,5 jam di dalam Hotel Alexis. Mereka kemudian pergi tanpa memberi keterangan terkait hasil pemeriksaan.

Pantauan di lokasi, 3 orang pegawai dari Disnakertrans keluar dari Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, Rabu (1/11/2017) pukul 15.03 WIB. Mereka mengaku tak bisa bertemu pihak manajemen.

"Belum sempat temuin manajemen (Alexis)," ujar Pengawas Ketenagakerjaan Pertama dari Disnakertrans Jakarta Utara, Dikki Susendi.

Dikki juga tidak mau memberi penjelasan saat ditanya soal ucapan Gubernur DKI Anies Baswedan yang menyebut ada 104 orang tenaga kerja asing di Alexis yang izinnya telah habis. "Belum, belum," sebutnya.

Dikki dan dua rekannya langsung masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi.

Hotel Alexis memang sudah tak beraktivitas sejak Selasa 31 Oktober 2017. Di hotel ini hanya ada 2 orang petugas keamanan yang terlihat masih berjaga.

Hotel dan griya pijat Alexis tak beroperasi karena izinnya tidak diperpanjang Pemprov DKI Jakarta. Manajemen hotel juga telah merumahkan karyawannya yang berjumlah 1.000 orang. Sebanyak 600 orang karyawan tetap sementara 400 orang lainnya pekerja lepas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut izin kerja 104 WNA yang bekerja di Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis sudah habis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan mendeportasi 104 WNA tersebut jika tak memperpanjang izin kerja.

"Kalau habis, harus diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang, akan dideportasi. Karena (itu) pelanggaran," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) DKI Jakarta Priono ketika dihubungi, Rabu (1/11/2017).

Dia mengatakan akan mengecek izin kerja 104 WNA tersebut ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu, Disnakertrans akan mengecek langsung ke pihak Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

Priono mengatakan, persoalan WNA yang tak memiliki izin bisa disebabkan beberapa hal seperti izin yang habis dan tak adanya izin kerja. Disnaker akan mengirimkan nota ke perusahaan dan pihak imigrasi sebagai bentuk tindak lanjut.

"Jadi pengawas Disnaker memberi semacam nota pemeriksaan ke pihak perusahaan untuk keluar dari lokasi kerja, itu pertama. Mekanisme kedua, Disnaker kirim surat ke imigrasi. Jika terjadi pelanggaran akan kita minta pihak imigrasi untuk deportasi," ujarnya.

Belum diketahui secara jelas untuk apa para tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan di Alexis. Untuk diketahui, izin usaha Alexis tak diperpanjang karena adanya informasi mengenai dugaan prostitusi di tempat tersebut.

"Kalau itu saya tidak berwenang memberi jawaban. Apakah adanya WNA untuk daya tarik atau apa. Kan kita juga belum tahu izin kerjanya. Kita baru mau cek ke PTSP," kata Priyono.

 

Pengusaha Hiburan

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) Erick Halauwet menyesalkan penyetopan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, mestinya pihak Alexis lebih dahulu diberikan peringatan.

"Kami sesalkan tindakan gubernur, terlalu arogan. Seharusnya kan diberi peringatan dulu. Ya ibaratnya, kita ini dibina dulu. Jangan dibinasakan," kata Erick ketika dihubungi, Rabu (1/11/2017).

Dia mengatakan, Erick bersama 80 anggota Aspija telah menyepakati dua hal dalam menjalankan usaha hiburan. Kedua hal tersebut ialah antinarkoba dan antiprostitusi dalam menjalankan usaha.

Menurut Erick, Pemprov DKI juga perlu membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Selain itu, Pemprov DKI semestinya memberikan teguran sebelum menindak tempat-tempat usaha.

"Kita khawatir jika izin kita tak diperpanjang dengan alasan laporan dari masyarakat, itu kan tidak elok. Harusnya kan tinjau dulu. Kan biasanya ada investigasi, dilihat dulu, ada nggak pelanggaran. Saya sesalkan tindakan itu. Kalau hanya dari dengar kata orang," tuturnya.

"Mestinya kan diberi peringatan dulu, kalau melanggar lagi lalu disegel. SOP-nya kan SP1, SP2, SP3. Bukan langsung disegel. Tidak mungkin kita investasi untuk melanggar hal-hal yang sudah dilarang," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, izin daftar ulang Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis ditolak oleh Pemprov DKI. Penolakan ini karena di dalam hotel Alexis dianggap terjadi praktik asusila.

Penolakan terhadap permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 serta diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Pihak Alexis sendiri mengklaim tak pernah ditemukan pelanggaran narkoba atau asusila di hotel atau griya pijat mereka. Menurut mereka, urusan perizinan telah dilakukan sesuai dengan peraturan.

"Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila," kata Lina Novita dan Mochamad Fadjri, selaku Legal and Corporate Affair Alexis Group, dalam keterangannya, Selasa (31/10).

Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan punya bukti kuat sebagai dasar penutupan Alexis. Dia berkomitmen akan mengambil langkah tegas terhadap praktik-praktik hiburan malam yang menyalahi aturan. Apalagi jika menyangkut prostitusi.

"Siapa pun, di mana pun, siapa pun pemiliknya, berapa lama pun usahanya, bila melakukan ini praktik-praktik amoral, apalagi menyangkut prostitusi, tidak akan kita biarkan," tegas Anies, Senin (30/10) lalu. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>