Polisi: Segala Kegiatan Atas Nama HTI Dilarang

Rabu, 19 Juli 2017  18:53

Polisi: Segala Kegiatan Atas Nama HTI Dilarang

Irjen Setyo Wasisto

Pemerintah telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan dibubarkannya HTI, segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang, termasuk aksi demonstrasi. "Secara organisasi, mereka kan sudah dibubarkan. Kemudian kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, (polisi) tidak akan diberikan (izin), tidak akan diterima pemberitahuannya karena sudah tidak sah. Sudah tidak diakui," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

"Kalau secara organisasi sudah bubar, tidak boleh ada lagi kegiatan. Sudah dibubarkan oleh pemerintah.Tapi kalau pengurusnya masih berkuat, masih mengaku mereka organisasi, maka akan diproses. Karena kan nggak boleh," ucapnya.

Langkah tegas akan diambil kepolisian jika massa HTI tetap turun ke jalan untuk melayangkan protes. Langkah tegasnya adalah pembubaran kerumunan massa secara langsung.

"Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI, pasti akan langsung dibubarkan" tutur Setyo.

Setyo berujar massa HTI dapat menempuh jalur hukum jika tidak terima dibubarkan oleh pemerintah. Yaitu gugatan di pengadilan.

"Ya kan sudah disampaikan kalau dia tidak setuju sampaikan ke pengadilan, mengajukan ke pengadilan," ucap Setyo.

Setyo menambahkan polisi bisa mengambil langkah hukum pidana bila massa HTI secara terang-terangan tidak menghormati keputusan pemerintah. Setyo kembali menegaskan seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI kini dilarang.

"Kalau dia melakukan (kegiatan) secara sengaja, terang-terangan bahwa itu sudah dilarang dan tetap melakukan, pasti bisa (dipidana). Karena ada klausul pidananya," tutur Setyo.

Kemenkum HAM resmi mencabut status badan hukum ormas HTI. Pemerintah membubarkan HTI demi keutuhan NKRI.

"SK pencabutan status badan hukum HTI dilakukan berdasarkan data dan fakta serta koordinasi dari seluruh instansi yang dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," ujar Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Freddy Harris.

 

Pantau Pergerakan

Polri akan memantau kegiatan anggota-anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah dibubarkan pemerintah. "Kita akan lihat nanti perkembangannya. Secara organisasi sudah dibubarkan, nanti person-personnya, pengurus-pengurusnya akan kita lihat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Setyo menegaskan Polri akan melakukan proses hukum bila masih ada anggota HTI yang menyampaikan khotbah dengan tema khilafah.

"Ya bisa ditindak (jika masih berpidato tentang khilafah). Nanti kalau masih ada yang memaksakan ngomong bahwa itu (khilafah), kita bisa proses. Sesuai dengan klausul pidananya, kita akan lihat," ujar dia.

Setyo menyebut penindakan terhadap ormas yang anti-Pancasila tetap dilakukan meski ormas tersebut berganti nama. "Ya pasti dibubarkan oleh pemerintah," katanya.

Status badan hukum HTI dicabut Kemenkum HAM dengan mengacu pada Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan demi keutuhan NKRI.

 

HTI Melawan

Phak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pencabutan badan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kesewenang-wenangan. HTI mengatakan akan melakukan perlawanan hukum.

"Kita akan mengkaji keputusanya seperti apa. Yang baru kita dengar kan konferensi pers tentang keputusan pencabutan status hukum," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto, Rabu (19/7/2017).

Karena HTI belum melihat isi keputusan pencabutan badan hukum itu secara langsung, menurut Ismail, pihaknya akan terlebih dahulu mengkajinya dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah yang akan diambil.

"Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasihat hukum kita, Pak Yusril Ihza Mahendra. Yang pasti, HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan perlawanan hukum," ujarnya.

Meski begitu, Ismail belum bisa memastikan akan melayangkan gugatan atau tidak terkait dengan pencabutan badan hukum itu. "Bentuknya seperti apa nanti kita akan konsultasikan lebih dulu kepada penasihat hukum kita."

HTI menilai penerbitan Perppu 2/2017 saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah karena menghapus proses pengadilan dalam menghadapi ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dengan mencabut badan hukum HTI, kata Ismail, pemerintah melakukan kesewenang-wenangan ganda.

Sebab, lanjutnya, pencabutan status badan hukum menurut Perppu yang baru saja diterbitkan itu merupakan sebuah sanksi administratif setelah lebih dulu diterbitkan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan ormas. Menurut Ismail, hingga hari ini, pihaknya belum pernah menerima surat peringatan sehingga tidak jelas bagi mereka pelanggaran apa yang dilakukan menurut pemerintah tersebut.

"Lalu ujug-ujug sudah dicabut status hukumya, inilah yang kita sebut kesewenang-wenangan atau kezaliman. Jadi pemerintah dengan pencabutan status hukum ini telah melakukan dobel kesewenang-wenangan atau dobel kezaliman. Pertama, menerbitkan Perppu itu sendiri; kedua, dengan pencabutan status hukum ini," ujarnya.

 

Beda Pendapat

Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini. Langkah pemerintah dinilai menyalahgunakan kekuasaan.

"Ini bentuk kesewenang-wenangan, abuse of power atau satu tindakan yang mengarah pada otoritarian. Sebuah organisasi ketika mengajukan satu proses untuk mendapatkan menjadi badan hukum pasti melalui proses seleksi, pengecekan, dan lain-lain," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Fadli, jika HTI awalnya mendapatkan status badan hukum dari Kemenkum HAM, itu membuktikan ormas tersebut mematuhi peraturan yang ada termasuk mengamalkan ideologi Pancasila. Pembubaran HTI dinilai sebagai sikap otoriter pemerintah dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Jelas ini tindakan otoritarian yang dilakukan pemerintah dan tidak boleh terjadi. Saya kira tidak bisa diterima karena akan merembet pada organisasi lain," kata dia.

Fadli mengatakan setiap warga negara berhak berserikat dan dijamin oleh konstitusi. Pihak HTI juga akan melakukan langkah hukum ke depannya.

Waketum Partai Gerindra ini juga menyampaikan pencabutan status badan hukum HTI bisa saja dibatalkan jika DPR menolak Perppu Nomor 2/2017 yang diterbitkan pemerintah. Alasannya, pemerintah mencabut status badan hukum HTI berdasarkan Perppu tersebut.

"Seharusnya begitu (dibatalkan) karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perppu. Sementara HTI sudah menempuh proses yang konstitusional dan sesuai UU termasuk mendapatkan status berbadan hukum dari Kemenkum HAM," jelas Fadli.

Argumentasi Fadli berbeda dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy. Dia menyebut pembubaran HTI tidak berlaku surut. Bila Perppu Ormas ditolak DPR, menurutnya HTI tetap dinyatakan bubar.

"Seharusnya begitu Perppu dikeluarkan dan Perppu langsung berlaku, harus segera dilakukan eksekusi terhadap rencana pemerintah. Kalau Perppu ditolak DPR, keputusan hari ini tentang pembubaran HTI tidak berlaku surut. Jadi tetap dia bubar," terang Lukman, Rabu (19/7). (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>