Upaya Melaksanakan Kewajiban Beragama dan Bernegara

Kamis, 15 Juni 2017  19:44

Upaya Melaksanakan Kewajiban Beragama dan Bernegara
Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) kini terus gencar melakukan sosialisasi tentang sinergi antara zakat dan pajak. Menunaikan zakat dan pajak secara benar, kita telah melaksanakan kewajiban beragama dan bernegara, sehingga insya Allah secara individu akan menambah rezeki, mensucikan harta, menenteramkan jiwa dan secara umum meningkatkan kemakmuran dan keberkahan bangsa.
 
Dengan sistem yang terintegrasi, setiap pembayaran zakat dan Bukti Setor Zakat (BSZ) dapat dicek validasinya secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.
 
Keenam, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemda, BUMN, dan BUMD melalui Baznas, agar dimasukkan kolom zakat dalam daftar gaji/penghasilan lainnya.
 
Salah seorang peserta muzakarah yang juga pegiat zakat M Fuad Nasar seperti dikutip Baznas dalam lamannya mengatakan, lebih dari satu dekade pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto atas PKP, insentif pajak yang diberikan negara kepada pembayar zakat belum berpengaruh signifikan.
 
Termasuk terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi, katanya.
 
Meringankan WP 
Anggota Baznas, Emmy Hamidiyah, dalam tulisannya mengatakan negara telah mensikronkan kewajiban pajak dan zakat, dengan melakukan pengaturan melalui UU tentang pajak maupun UU tentang zakat, sehingga umat Islam yang menjadi WP mendapatkan keringanan untuk pembayaran pajaknya.
 
Ketentuan ini, menurut dia, menguntungkan bagi umat Islam, karena zakat yang dibayarkan dapat menjadi faktor pengurang PKP, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya.
 
Namun ada syaratnya, yakni pembayaran zakat harus dilakukan melalui Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang teregistrasi.
 
Pembayaran zakat atas gaji karyawan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian/Lembaga dan BUMN juga termasuk dalam insentif tersebut.
 
Ketentuan zakat yang menjadi pengurang PKP, tidak hanya untuk WP orang pribadi pemeluk agama Islam, tetapi juga berlaku untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 
Dengan demikian, perusahaan yang membayarkan zakatnya melalui Baznas, juga dapat memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP Badan yang pemiliknya beragama Islam.
 
Mekanisme zakat sebagai pengurang pajak adalah dengan mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan bruto, dan selanjutnya melampirkan Bukti Setor Zakat dari Baznas tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau LAZ yang teregristrasi dalam laporan SPT Muzaki.
 
Menurut Emmy, meski ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang PKP (penghasilan bruto) telah berlaku sejak 2001, namun sampai saat ini masih banyak WP orang pribadi pemeluk agama Islam atau muzaki yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas PPh tersebut.
 
Emmy mengajak amil zakat dan pegawai pajak di semua kantor pelayanan diharapkan dapat memberi informasi dan penjelasan kepada para muzaki dan WP yang dilayaninya.
 
Bagi muzaki yang selama ini sudah menunaikan zakatnya melalui Baznas dan UPZ, ia juga mengajak untuk manfaatkan ketentuan zakat pengurang PKP ini untuk membayar kewajiban pajak secara tepat dan efektif.
 
Bahkan, menurut dia, bagi karyawan yang zakatnya dipotong dari gaji dan pajaknya dibayarkan oleh perusahaan, tetap perhitungkan zakat karyawan itu sebagai pengurang penghasilan bruto.
 
Apabila akibat perhitungan tersebut ada kelebihan pembayaran pajak, maka ada kebijakan Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa apabila ada kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak.
 
"Dengan menunaikan zakat dan pajak secara benar, kita telah melaksanakan kewajiban beragama dan bernegara, sehingga insya Allah secara individu akan menambah rezeki, mensucikan harta, menenteramkan jiwa dan secara umum meningkatkan kemakmuran dan keberkahan bangsa," kata Emmy Hamidiyah. (ahm/ant/nii)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>