Yenny Wahid: Full Day School Matikan Madrasah

Rabu, 14 Juni 2017  19:59

Yenny Wahid: Full Day School Matikan Madrasah

Yenny Wahid

Menteri Pendidikan Muhajir Effendy akan memberlakukan kebijakan baru, dengan menerapkan waktu belajar selama 8 jam per hari bagi sekolah SD, SMP dan SMA/SMK secara nasional. Selain itu, Muhajir juga akan menghilangkan pendidikan Agama di sekolah. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Sampai-sampai, Presiden memanggil Muhajir ke Istana.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengakui dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan belajar delapan jam per hari atau sekolah lima hari, yang bakal diterapkan dalam tahun ajaran baru 2017.
 
"Iya nanti kita klarifikasi (kebijakan jam sekolah ke Presiden)," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
 
Muhadjir mengaku menghadap Presiden Jokowi untuk menjelaskan rencana penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, sudah kewajiban dirinya menjelaskan hal itu.
 
Terkait permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar kebijakan tersebut direvisi, Muhadjir mengklaim akan melakukannya. Diakuinya, kebijakan ini masih petunjuk teknis, belum tersusun rapi, sehingga masih berpeluang untuk dibenahi.
 
Ditentang
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menentang kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day school). Kebijakan tersebut dinilai mengancam ratusan ribu madrasah di Tanah Air.
 
"Kita tidak setuju (full day school) karena hampir pasti madrasah kena," kata Yenny yang ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi mengenai tantangan terhadap toleransi di Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (14/6).
 
Dia mengatakan, jika anak menghabiskan waktu seharian di sekolah, maka tidak ada lagi waktu untuk mempelajari atau memperdalam ilmu agama yang biasanya didapat di madrasah pada sore hari. Oleh karena itu, dia meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali.
 
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa kebijakan full day school akan dievaluasi kembali. Sebab kebijakan yang berdampak pada 50 juta siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, tidak bisa diputuskan hanya di tingkat menteri.
 
"Memang banyak pertimbangan tapi ini kan menyangkut 50 juta anak, jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas untuk memutuskan, saya kira. Kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri karena itu 50 juta anak yang terdampak, dari SD-SMP-SMA," kata JK, Selasa (13/6).
 
Ide Sekuler 
Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Anton Tabah Digdoyo melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6), menyatakan kebijakan baru mendikbud tersebut mengejutkan, terutama terkait ide penghapusan pendidikan agama di sekolah-sekolah.
 
"Rakyat heran kok orang mudah tertular pola pikir sekuler liberal walau dengan alasan pendidikan agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di madrasah, masjid, pura, gereja," tegas Anton.
 
Ide dan gagasan Muhajir itu kata Anton bertentangan dengan UU No20 tahun 2003 tentang sisdiknas Pasal 12 (1) butir a. mengamanatkan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama.
 
UU tersebut kata Anton secara tegas menekankan kewajiban untuk memberi pendidikan agama pada tiap jenjang atau satuan Pendidikan. Pengertian Satuan Pendidikan dalam UU ini tertulis di ketentuan umum kelompok layanan pendidikan formal, nonformal, informal tiap jenjang dan jenis pendidikan hak mendapat pendidikan agama melekat pada setiap siswa, pihak sekolah pengelola pendidikan wajib memberikan pendidikan agama.
 
"Mendikbud harus cermat buat kebijakan. Dulu ada ide hapus doa agama di sekolah saja rakyat marah apalagi ini akan hapus pendidikan agama di sekolah," kata Anton.
 
Anton menegaskan banyak masalah pendidikan yang belum tertangani oleh kemendikbud. Misalnya masalah sarana pendidikan, tenaga ajar, ujian akhir sekolah, kurikulum 2013 dan lain sebagainya. Lebih baik kata Anton mendikbud fokus siapkan siswa siswi berprestasi fisik mental rohani jasmani seperti tujuan NKRI bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya untuk Indonesia Jaya.
 
"Ide mendikbud ini disadari atau tidak adalah sekularisasi di sekolah-sekolah yang nantinya berlanjut penghapusan doa-doa keagamaan di sekolah bahkan penghapusan atau pelarangan waktu-waktu sholat di sekolah. Waspadalah dengan upaya sekularisasi itu sangat berbahaya dan NKRI bisa tinggal sejarah," demikian Anton. 
 
Tiru China
Terpisah, Ketua Komite III Hardi Selamat Hood mengatakan, Ilmu dan teknologi bukan hal yang sederhana. Pasalnya, dalam makna dan kandungan ilmu teknologi itu sendiri syarat dengan konsep.  "Karena di ilmu teknologi itu, teori, dan praktek yang berkorelasi dengan nilai," jelas dia.
 
Selain itu, ia juga menyinggung bahwa pada era globalisasi membangun ekonomi modern telah berbasiskan pengetahuan tidak lagi beralaskan UU Tenaga Kerja. "Justru di era globalisasi ini diperlukan inovasi dan teknologi secara terus-menerus," jelas Hardi.
 
Sementara itu, Rektor Surya University, Yohannes Surya mengatakan bahwa Indonesia harus berkaca dari China di sektor pendidikan. Kunci reformasi pendidikan di China adalah revolusi mental (motivasi). "Mereka habis-habisan untuk pendidikan di China," tegas dia.
 
Yohannes juga sependapat dengan Hardi, bahwa di dunia pendidikan tidak ada yang instan. Pendidikan itu membutuhkan waktu panjang.
 
"Di China juga membutuhkan waktu yang lama. Maka dia utamakan terlebih dahulu guru atau dosennya. Profesi pengajar merupakan pekerjaan tertinggi," papar Yohanes.
 
Kualitas guru adalah kunci sukses reformasi pendidikan karena murid yang baik berasal dari guru yang tegas dan disiplin.
 
“Tidak ada sukses diraih tanpa kedisiplinan dan kerja keras. Hal ini yang perlu kita pelajarin yaitu kerja keras,” cetusnya.
 
Selain itu, universitas juga seharusnya berkaitan dengan industri. Sehingga dapat terciptanya research baru yang mampu menciptakan suatu teknologi yang mutakhir.
 
"Ini yang harus kita ciptakan. Dengan teknolgi kita bisa mensejahterakan semuanya," pungkas Yohanes.
 
Indonesia sangat memungkinkan meniru China. Hanya saja, untuk mencapai kemajuan layaknya China ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni mereformasi dunia pendidikan, menyediakan pengembangan sekolah kejuruan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan perhatian lebih khusus pada anak-anak berbakat. "Inilah yang harus segera kita tiru," tandasnya. (rmo/ant/tit)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>