4 Direksi Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Proyek Sipoa

Rabu, 23 Mei 2018  18:09

4 Direksi Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Proyek Sipoa

Surabaya (BM) – Polisi menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penipuan proyek Sipoa, yang merugikan para korbannya senilai kurang lebih Rp 165 miliar. Sebelumnya, kedua tersangka yakni Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso selaku Direktur Utama telah ditahan sejak 19 April 2018.

"Keduanya dimasukkan ke sel tahanan sejak 19 April 2018, dengan dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP, selain itu ada penetapan 4 tersangka lagi yang segera kami panggil untuk ditahan, jadi totalnya 6 tersangka," ujar Kasubdit Hardabangta Ditreskrimum AKBP Ruru Wicaksono saat konferensi pers di Kantor Humas Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (23/5/2018).

Namun dari keempat tersangka baru yang ditetapkan, pihak Polda Jatim masih dalam tahap pemanggilan tersangka. Kala ditanyakan siapa saja tersangka tersebut, Ruru hanya menjawab jika keempat tersangka merupakan orang-orang yang menduduki jajaran direktur.

"Pemanggilan keempatnya yang jelas berkaitan dengan kasus ini rata-rata sebagai direktur perusahaan," tambah Ruru.

Sementara dari kasus ini, Ruru menaksir kerugian yang dialami seluruh korban mencapai Rp 165 Miliar. Kerugian ini baru dari satu proyek dari sembilan proyek yang dinaungi Sipoa.

"Kerugiannya ditaksir mencapai Rp 165 Milliar. Itu baru satu proyek Royal Avatar World , padahal masih banyak proyek lain," kata Ruru.

Tak hanya itu, Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 1.104 nasabah yang menjadi korban di proyek Royal Avatar World atau dari PT Bumi Samudra Jedine. Pada apartemen yang rencananya akan berdiri pada lahan samping Tol Menanggal Surabaya ini telah ada 619 korban yang melunasi pembayarannya.

"Sementara ada 619 yang sudah lunas, dia pada tahun 2014 memberi promo kalau Bulan Juni hingga Desember 2017 sudah penyerahan apartemen. Tapi yang terbangun hanya tiang pancang saja," kata Barung.

 

Klarifikasi

Masih terkait proyek Sipoa, polisi akan melayangkan surat ke Dewan Pers terkait pemberitaan di beberapa media tentang pelaporan Kapolda Jatim dan Direskrimum Polda Jatim oleh Edi Dwi Martono, kuasa hukum Sipoa ke Div Propam Polri. Tak hanya itu, Barung juga akan mengirim surat ke beberapa media terkait untuk meminta hak jawab.

Hal ini dilakukan Barung karena menilai berita tersebut tidak berimbang karena hanya dari satu sisi, yakni pengacara tersangka kasus Sipoa dan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaan, Barung mengaku tak menemukan adanya konfirmasi ke pihak Mabes Polri atau pihak yang terlapor yakni Pejabat Utama Polda Jatim.

"Saya akan melayangkan surat ke Dewan Pers atau ke media tersebut, saya ingin ada hak jawab. Karena yang bersangkutan tidak melakukan konfirmasi berimbang kepada kami sebagai juru bicara polda," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Humas Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (23/5/2018).

Ketika membaca berita tersebut, Barung menilai berita tersebut merupakan opini, bukan sebuah informasi. "Yang kedua melihat tulisan ini berbentuk opini bukan informasi," tambahnya.

Barung juga menampik informasi yang ada di media tersebut. Informasi itu menjelaskan seakan Polda Jatim melakukan intimidasi, membujuk korban untuk melapor hingga tidak profesional dalam menangani kasus.

"Di dalam pemberitaan itu dijelaskan seakan Polda Jatim melakukan intimidasi, yang kedua membujuk atau mengajak korban untuk melapor, yang ketiga tidak profesional. Yang mana itu semua tidak benar," lanjut Barung.

Sementara untuk kasus Sipoa ini, Barung menjelaskan kasus ini tidak serta merta muncul. Namun sudah melewati berbagai tahapan sejak beberapa tahun yang lalu.

"Kasus ini tidak serta merta muncul di bulan Mei 2018, perjalanannya panjang. Sejak 2014 Sipoa dan grupnya melakukan promosi yang luar biasa," lanjut Barung.

Tak hanya itu, pihak Sipoa juga menjanjikan penyerahan apartemen akan diberikan pada Juni hingga Desember. Namun pihak perusahaan tidak bisa memenuhi hal tersebut.

"Yang terjadi adalah bahwa perusahaan dan kelompoknya tidak bisa memenuhi itu semua, tidak ada polisi membujuk yang bersangkutan melaporkan ke Polda Jatim," ungkap Barung.

Hingga akhirnya pada November 2017, 85 perwakilan melakukan pertemuan dengan perusahaan namun tidak ada kata sepakat. Ketika dicek ke lokasi, tidak terjadi pembangunan, yang ada hanya tiang pancang saja.

"Di bulan November 2017, ada pertemuan 85 orang yang mewakili korban Sipoa untuk melakukan pertemuan tapi tidak ada kata sepakat, karena Sipoa tidak melakukan pembangunan, hanya ada tiang pancang saja," katanya.

Sementara itu, Sipoa sendiri menaungi beberapa perusahaan. Untuk yang dilaporkan ini yakni PT Bumi Samudra Jedine yang membangun apartemen. Tak hanya itu, korban total dari kasus ini mencapai 1104 nasabah. Sedangkan, terdapat 619 nasabah yang sudah lunas.

Dari kasus Sipoa ini, Polda Jatim juga telah menerima 15 laporan. Laporan ini berasal dari perseorangan, dan ada pula dari paguyuban yang berisikan puluhan nasabah yang bernasib sama. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>