Beli Tanah Petok D, Bagaimana Urus Sertifikat
Moh. Samsul Hidayat, SH
By: Wahyu
28 Feb 2017 19:42
 
 
Rubrik Konsultasi Hukum
Diasuh Oleh: Moh. Samsul Hidayat, SH
Pertanyaan:
Redaksi BM Yth,
Assalamualaikum.
Nama saya Suparni, maaf saya laki laki bukan perempuan. Banyak teman saya mengatakan nama itu nama perempuan. Saya mau konsultasi hukum bukan soal nama. Saya pegawai swasta sudah berumah tangga dengan anak satu umur tiga tahun. Gaji yang saya terima tidak besar tapi sepertiga dari gaji bisa untuk mencicil rumah. Saya belum punya rumah. Di kawasan Surabaya timur tepatnya daerah Medokan Ayu, ada rumah baru. Saya mau beli rumah yang sudah siap ditempati itu, luas tanah 8 X 15. Bangunan 120 M2 dua tingkat. Harga Rp. 650 jt. Kata pemilik rumah, pembeli bisa utang di bank. Namun, menurut para tetangga di sana, sertifikat belum ada. Hanya ada petok D. Kawasan sini belum banyak yg bersertifikat. Pertanyaan saya, apakah pihak yang mengurus petok D menjadi sertifikat itu penjual atau pembeli? Prosesnya bagaimana? Terima kasih petunjuk nya.
Wassalam,
Suparni
Jwaban:
siapa yang mengurus apakah pembeli atau penjual itu merupakan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Alangkah baiknya jika diurus oleh pembeli, karena nanti langsung bisa di balik nama dengan nama si pembeli.
Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yakni:
Pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah serta menyelenggarakan tata usahanya.
Pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Prosesnya adalah sebagai berikut:
Pertama membawa fotokopi KTP, KK, bukti setor PBB , Surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, lalu datang ke kelurahan meminta surat rekomendasi dari kalurahan atau kecamatan yang menyatakan bila tanah itu sebelumnya tidak pernah dibuatkan sertifikat dan dilengkapi dengan riwayat tanah.
Membuat Akta Jual Beli tanah.
Untuk membuat AJB dibutuhkan. surat pernyataan lain dari ketua RT atau RW yang isinya menerangkan lahan tidak sedang dalam urusan hukum dan sengketa. Surat ini dikuatkan dengan tanda tangan dari kepala lurah atau pejabat lain.
Dikenakan pajak BPHTB untuk (pembeli) dan PPH untuk (penjual) diatur dalam Peraturan Pemerintah NO 34 tahun 2016.
Setelah semuanya lengkap surat permohonan ini kemudian diajukan pada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pihak BPN akan mengirim tim untuk melakukan peninjauan langsung pada lokasi di mana tanah itu berada serta pada saat bersamaan dilakukan pengukuran luas dan hal lain yang berkaitan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibuatkan gambar atau denahnya dan dilanjutkan dengan proses pengesahan.
Proses berikutnya yaitu pihak BPN akan minta pertimbangan pada sebuah panitia yang disebut dengan panitia A. Dari sini kemudian dibuatkan informasi tentang penerbitan sertifikat tanah itu dan ditempelkan pada papan pengumuman di kantor keluarahan selama dua bulan. Bila tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pembuatan sertifikat, maka surat ini segera diterbitkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermafaat. -(MSH)-

Create Account



Log In Your Account