KMS Minta Komnas HAM Usut Penembakan Mati 11 Tersangka

Senin, 22 Juli 2018  18:57

KMS Minta Komnas HAM Usut Penembakan Mati 11 Tersangka

Koalisi Masyarakat Sipil bicara soal penembakan 11 tersangka oleh Polda Metro.

Jakarta (BM) - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, hingga Ombudsman RI melakukan penyelidikan terhadap penembakan mati terhadap 11 tersangka kejahatan oleh Polda Metro Jaya. Koalisi ini menilai tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita pasti menuntut Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk mengusut secara independen atas tindakan ini," kata anggota koalisi, Dirga di Gedung LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Menteng, Jakpus, Minggu (22/7/2018).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari ICJR, Imparsial, Kontras hingga LBH Jakarta. Dirga menambahkan tindakan pembunuhan di luar putusan peradilan (extra-judicial killing) oleh aparat polisi ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ini banyak yang diduga dilanggar, misalnya hak-hak tersangka dalam KUHAP untuk mendapat peradilan yang adil dan berimbang, lalu tentang HAM di UU Nomor 39 Tahun 1999," jelas Dirga.

Tak hanya itu, menurut Dirga tindakan menembak mati 11 penjahat tanpa melalui putusan peradilan juga melanggar aturan internal Polri sendiri. Aturan tersebut diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) maupun Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009.

"Di situ menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memilik alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau last resort dan tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka bukan untuk mematikan," urai Dirga.

Arif Maulana dari LBH Jakarta menambahkan polisi memang memiliki dikresi untuk melakukan penembakan. Namun, menurutnya penembakan itu boleh itu hanya sebatas melumpuhkan bukan mematikan.

"Dalam konteks pistol itu harus pakai senjata itu pun ada tahapannya kalau terpaksa tembak ya, tembak di tempat yang minim risiko jadi bukan tembak mati. Tujuan penembakan itu sebagai peringatan dan melumpuhkan bukan mematikan sehingga bisa dibawa ke kantor polisi. Polisi harus hati-hati dan benar-benar patuhi pada ketentuan hukum," tambah Arif.

LBH Jakarta turut mengkritik tindakan Polda Metro Jaya. LBH menyebut penembakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan untuk melumpuhkan bukan mematikan.

"Tujuan penembakan itu sebagai peringatan dan melumpuhkan bukan mematikan," kata peneliti LBH Jakarta Arif Maulana.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan penembakan mati itu dilakukan karena pelaku melawan petugas. Pelepasan tembakan ke arah penjahat adalah upaya polisi membela diri.

"Ketika ditangkap anggota dia menyerah, ya kita nggak akan melakukan tindakan apa-apa. Tapi ketika dia melawan, ya kami harus membela diri. Jadi bukan extrajudicial (killing). Ini dalam konteks di lapangan dia membawa senjata tajam dan melakukan perlawanan," kata Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Dia menjelaskan tindakan tegas dan terukur itu diperbolehkan untuk dilakukan aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas. Itu pun tetap dalam pengawasan Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Amnesty International.

"ICJR meminta agar dilakukan penyelidikan yang serius terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia tanpa diadili melalui pengadilan," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, Rabu (18/7/2018).

Sementara itu. Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan pendekatan yang dilakukan polisi merupakan tindakan "konyol".

"Penembakan ini melanggar tanggung jawab Indonesia di bawah hukum internasional," kata Usman.

"Ini juga melanggar konstitusi Indonesia dan prinsip dasar hukum Indonesia. Jadi itu harus dihentikan," ujarnya.

Dia prihatin melihat kepolisian yang semakin siaga bereaksi menggunakan kekerasan dengan senjata.

Usman mencontohkan pernyataan sejumlah pejabat termasuk Presiden Joko Widodo, yang mendorong pendekatan keras dalam memerangi kriminalitas, dibayangi oleh pemberantasan narkoba secara brutal di negara tetangga Filipina.

"Pada awalnya kami berpikir ini hanya upaya pejabat publik mencari dukungan populer. Namun seiring waktu ternyata mulai jadi kenyataan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Syafruddin mengingatkan aparat soal kecermatan mengambil keputusan.

"Pokoknya tidak boleh ceroboh dalam menangani (kejahatan). Seluruh aparat tidak boleh ceroboh, kecuali aparat mengalami ancaman jiwa baru bisa," kata Syafruddin di STIK/PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Dia lalu memberi contoh peristiwa baku tembak antara polisi dan terduga teroris di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Dia menyebutkan polisi melakukan penembakan karena terduga teroris telah melukai.

"Kecuali terancam jiwanya seperti kejadian di Jogja itu. Ya terancam jiwanya, (polisi) sudah ditebas kiri-kanan, baru bisa, (dilakukan penembakan)," terang Syafruddin. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>