KPK Peringatkan Kalapas Seluruh Indonesia

Rabu, 22 Juli 2018  20:54

KPK Peringatkan Kalapas Seluruh Indonesia

Inneke Kusherawati seusai diperiksa KPK

JAKARTA (BM) – Buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan Kepala Lembaga Permasyarakatan di seluruh Indonesia agar tidak menyalahgunakan jabatannya.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Kalapas di seluruh Indonesia harus melihat kasus baru-baru ini dimana seorang Kalapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein telah ditangkap tangan.

"Kasus ini kami harap juga menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak melakukan hal yang sama," ujarnya kepada wartawan melalui pesan elektronik, Minggu (22/7)

Ia menambahkan, petugas Lapas termasuk kategori penyelenggara negara yang dapat ditangani oleh KPK. Sehingga tidak seharusnya mereka menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.

Menurutnya, komitmen bersama antara pemerintah dan semua pihak terhadap pemberantasan korupsi di pandang sulit akan terwujud, jika korupsi masih terjadi secara masif di Lapas. Hal tersebut dapat terjadi lantaran efek jera terhadap pelaku korupsi sulit akan direalisasikan.

"Kerja keras penyidik dan penuntut umum memproses dan membuktikan kasusnya menjadi nyaris sia-sia jika terpidana korupsi masih mendapat ruang transaksional di Lapas dan menikmati fasilitas berlebihan dan bahkan dapat keluar masuk tahanan secara leluasa," tukasnya.

KPK menyatakan bahwa praktik suap di Lapas Sukamiskin, Bandung terjadi secara terang-terangan. Permintaan uang dan mobil dilakukan tanpa kode alias sudah gamblang.

"Permintaan mobil, uang dan sejenisnya di Lapas Sukamiskin diduga dilakukan secara gamblang. KPK menemukan bukti-bukti, permintaan tersebut dilakukan baik langsung atau tidak langsung bahkan tidak lagi menggunalan sandi atau kode-kode terselubung. Sangat terang. Termasuk pembicaraan tentang 'nilai kamar' dalam rentang Rp 200-500 juta/kamar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (22/7/2018).

KPK sebelumnya sudah mengidentifikasi bahwa Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen meminta mobil jenis Triton Athlete warna putih. Bahkan, Wahid menawarkan agar mobil itu dibeli di dealer yang sudah dia kenal.

"Namun karena mobil jenis dan warna tersebut tidak ada, akhirnya diganti dengan Triton warna hitam yang kemudian diantar dalam keadaan baru tanpa plat nomor ke rumah WH (Wahid Husen)," ungkapnya.

KPK mengingatkan agar pembenahan Lapas secara serius segera dilakukan. Tak cuma di Lapas Sukamiskin, pembenahan juga perlu dilakukan di Lapas lainnya.

"Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran-pembenaran dan apologi terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan. Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya semestinya dikembalikan sesuai standar," tegas Febri.

 

Sel Mewah

KPK meminta sel mewah yang ada di Lapas Sukamiskin dikembalikan ke standar.  "Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan Lapas-lapas lainnya semestinya dikembalikan sesuai standar," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (22/7/2018).

KPK mengingatkan agar pembenahan Lapas dilakukan secara serius. Kasus OTT di Lapas Sukamiskin juga diharapkan jadi peringatan bagi Kalapas lainnya.

"Kasus ini kami harap juga menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak melakukan hal yang sama. Karena petugas permasyarakatan termasuk kategori Penyelenggara Negara yang dapat ditangani oleh KPK," ungkapya.

 

Segel Sel

Sel Fuad Amin dan adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) di Lapas Sukamiskin masih disegel usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK. KPK mengingatkan segel di dua sel tersebut tak dirusak atau akan ada sanksi hukum bagi perusak.

"Terhadap lokasi-lokasi yang sudah disegel di Lapas Sukamiskin, termasuk 2 sel terpidana korupsi di sana, agar tidak dimasuki oleh pihak manapun kecuali penyidik yang berwenang. Kami ingatkan, ada risiko hukum jika segel atau bukti-bukti dalam penyidik dirusak atau dihilangkan,' kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Minggu (22/7/2018).

Febri mengatakan OTT di Lapas Sukamiskin sebaiknya dijadikan pelajaran bagi kepala lapas lain agar tak ada tindakan melanggar hukum. Kalapan yang merupakan penyelenggaran negara, dapat ditindak sewaktu-waktu.

"Kasus ini kami harap juga menjadi peringatan bagi seluruh kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak melakukan hal yang sama. Karena petugas permasyarakatan termasuk kategori Penyelenggara Negara yang dapat ditangani oleh KPK," sebut Febri.

Sebelumnya Wahid Husein ditangkap dalam gelar operasi tangkap tangan lantaran diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Sukamiskin kepada narapidana.

Lembaga antirasuah telah menetapkan Kalapas Wahid Husein dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Tiga orang tersebut adalah staff Kalapas Hendry Saputra, narapidana kasus korupsi yang juga suami dari Inneke Koesherawati yakni Fahmi Darmawansyah, serta tahanan pendamping Fahmi Darmawansyah yaitu Andri Rahmat.

Fahmi dan Andri merupakan pihak pemberi suap dan merupakan narapidana kasus korupsi dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring Bakamla  RI.

Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Hendry Saputra diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi.

Sedangkan Fahmi dan Andri Rahmat yang merupakan pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau huruf atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.  (rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>