OTT di Blitar dan Tulungagung, 4 Terperiksa Dibawa ke Jkt

Kamis, 07 Juni 2018  21:52

OTT di Blitar dan Tulungagung, 4 Terperiksa Dibawa ke Jkt

Petugas KPK menggiring beberapa orang yang terjaring OTT di Tulungagung menuju Gedung KPK Jakarta, Kamis (7/6) malam.

Jakarta (BM) – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan OTT di Blitar dan Tulungagung pada Rabu (6/6). Dua diantara yang terjaring OTT tersebut adalah Walikota Blitar Samanhudi, dan Kadis PUPR Tulungagung Sutrisno. Sementara yang dua lainnya dari swasta.

Keempat orang yang terjaring OTT tersebut dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sutrisno tiba di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018) pukul 21.15 WIB. Dia tiba bersama 3 orang lainnya.

Yang pertama turun dari mobil KPK adalah lelaki berjaket tudung warna hijau lumut, disusul lelaki berkaos oblong warna biru. Mereka diarahkan masuk ke lobi KPK.

Selanjutnya, turun pula Kadis PU Tulungagung Sutrisno yang mengenakan jaket coklat. Lelaki berkumis ini tidak menyampaikan sepatah kata pun soal penangkapannya. Terakhir, lelaki berjaket hijau lumut yang dibawa masuk oleh KPK.

Dari keterangan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar turut diangkut ke Jakarta. Namun, tidak tampak Wali Kota itu berada di dalam rombongan.

"Tim sedang membawa 4 orang dari kegiatan di Jawa Timur, yaitu Wali Kota, Kadis PU, dan swasta," kata Febri sebelumnya.

OTT ini dilakukan KPK Rabu (6/6) kemarin. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menemukan lebih dari Rp 2 miliar dalam kardus. Menurut KPK, transaksi terjadi terkait 5 proyek jalan dan proyek terkait sekolah.

Sebelumnya Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan tim KPK membawa 4 orang yang terjaring OTT menuju ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tim sedang membawa empat orang dari kegiatan di Jawa Timur, yaitu walikota, kadis PU, dan swasta," ujarnya melalui pesan elektronik kepada wartawan, Kamis (7/6).

Sebelumnya Febri mengatakan operasi senyap di dua daerah ini berkaitan dengan proyek infrastruktur dan sekolah. Diduga ada sekitar lebih dari lima proyek jalan.

Dalam giat ini Tim KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

 

OTT Tulungagung

Dua terperiksa dari Tulungagung terdiri dari satu PNS dan satu pihak swasta. Sedangkan dari Blitar, dua terperiksa merupakan pihak swasta.

Terpantau dari ruangan Satreskrim Polresta Blitar, turun seseorang berkaos biru, disusul tiga orang memakai jaket coklat secara berurutan turun dan langsung masuk ke mobil. Mereka semua memakai masker penutup wajah.

Namun dari penampilan fisik dan gaya berjalannya, warga Kota Blitar mengenalinya sebagai SP, seorang kontraktor besar di Kota Patria. Sementara pria paruh baya yang berkaos biru juga dikenali sebagai BP, tangan kanan sang kontraktor.

Mereka keluar bersama-sama turun dari ruang Satreskrim Polresta Blitar sekitar pukul 15.22 WIB. Tampak keempat orang ini juga dijaga ketat pihak kepolisian. Mereka lalu masuk ke tiga mobil rentalan yang telah disiapkan. Dua mobil patwal mengawal di depan dan belakang tiga mobil tersebut.

Menurut informasi, mereka akan dibawa terbang ke Jakarta via Bandara Juanda. Perjalanan dari Blitar menuju Bandara Juanda, Sidoarjo diperkirakan sekitar 4 jam.

"Pemeriksaan baru selesai. Baru saja diberangkatkan empat orang menuju Jakarta. Tiga swasta dan satu PNS," kata Adewira pada wartawan, Kamis (7/6/2018).

Saat ditanya perihal pemeriksaan, Adewira mengaku tidak tahu. "Kami hanya meminjamkan tempat saja. Terkait materi pemeriksaan silahkan konfirmasi langsung ke KPK," ujarnya.

Namun saat ditanya posisi Walikota Blitar, Adewira juga menjawab tidak tahu.

"Sampai saat ini saya belum berhubungan dengan bapak walikota. Saya juga tidak tahu di mana beliau sekarang," pungkasnya.

 

Duit Rp 2 Miliar

KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur. Tim KPK menyita duit Rp 2 miliar dalam kardus.

"Kita juga mengamankan uang dari lokasi. Uangnya masuk di dalam dua kardus, (dengan) pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Masih dalam proses penghitungan secara pasti, tadi estimasinya sekitar lebih Rp 2 miliar yang diamankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

Penangkapan dilakukan tim berbeda yang bergerak di Blitar dan Tulungagung. Febri menyebut ada kepala dinas yang ditangkap KPK.

 

"Sejauh ini belum ada kepala daerah yang diamankan. Jadi hanya dari dinas PU dan swasta," sebutnya.

Kelima orang yang diamankan masih diperiksa tim KPK. KPK sedang mendalami keterlibatan pihak lain terkait OTT dugaan suap ini.

"Sekarang lima orang tersebut masih dimintai keterangan atau informasinya terkait peristiwa yang terjadi malam ini," ujarnya.

Pihak Pemkab Tulungagung memastikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Sutrisno saat ini telah dibawa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Blitar.

"Jadi memang benar setelah Maghrib (6/6/2018) itu ada pengamanan jadi bukan OTT terhadap Pak Sutris. Informasinya sesuai dengan yang kami dapatkan dibawa ke Blitar," kata Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji, Kamis (7/6/2018).

Menurutnya proses penangkapan tersebut dilakukan lembaga anti rasuah di lingkungan Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, usai yang bersangkutan menghadiri kegiatan santunan dan buka bersama (buber) bersama anak yatim piatu bersama jajaran Pemkab Tulungagung.

"Setelah dari santunan anak yatim, ada yang menjemput beliau dari KPK. Informasinya ada tiga orang (penjemput, red)," jelas Sudarmaji.

Sebelumnya Pejabat Bupati Tulungagung Jarianto juga mengaku terakhir kali bertemu Sutrisno saat acara buka bersama tersebut.

"Semua kepala dinas ada di sini (Pendapa, red). Informasinya setelah acara itu, mau pulang kemudian dijemput KPK. Kami tidak tahu kan di dalam semua," ungkapnya.

Disinggung terkait kasus yang membelit Kadis PUPR, Sudarmaji belum mendapatkan konfirmasi dari kepolisian. Pihaknya memilih menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK.

Jarianto juga mengklaim tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Kadis PU sehingga terkena OTT, karena sebagai Pejabat Bupati ia tidak mengurusi secara mendetail hal-hal yang dilakukan jajaran Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya.(det/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>