Situs Diretas, KPU Minta Pelaku Segera Ditangkap

Rabu, 13 Maret 2019  18:41

Situs Diretas, KPU Minta Pelaku Segera Ditangkap

Arief Budiman

Jakarta (BM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, situsnya diretas dari dalam maupun dari luar negeri.  KPU telah melaporkan kasus tersebut ke Polri, dan meminta pelaku segera ditangkap. "Kami sudah laporkan ke kepolisian. Kami minta itu segera ditangkap," ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Untuk mencegah kejadian itu terulang, KPU meminta tambahan dukungan SDM dari lembaga lain, seperti BSSN hingga Kominfo. Sebab, menurut Arief, jumlah SDM di KPU terbatas.

"Sebetulnya kami punya tim itu, tapi jumlah SDM kami terbatas. Misalnya kami harus monitoring 24 jam. Kalau satu orang bekerja 24 jam terus-menerus, ya nggak mungkin. Kami butuh tambahan dukungan tenaga," jelas Arief.

Arief kecewa atas peretasan situs KPU yang menyajikan informasi hasil pilkada. Sebab, terkendalanya penyampaian informasi itu mempengaruhi kepercayaan publik.

"Substansi terhadap proses pemilunya nggak berdampak kenapa? Karena yang dihitung yang manual, tetapi ini kan berdampak pada kecepatan pemberian informasi kepada masyarakat, membangun opini yang membuat publik tingkat kepercayaan publik kepada kami meningkat. Semakin kami kerja cepat, transparan, akurat, pasti membangun kepercayaan publik kepada kami," jelas Arief.              

 

Sudah Ditangani

Arief mengakui situs KPU kerap diserang oleh peretas atau hacker. Arief menyebut, berdasarkan IP address-nya, peretas itu datang dari dalam dan luar negeri. "Kalau nyerang ke web kita, itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana. Kalau dilihat dari IP address-nya, itu datang dari dalam negeri dan luar negeri," kata Arief di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Arief belum memastikan peretas website KPU itu berasal dari negara mana. Ia baru akan mengungkapkan secara detail, bila peretas itu bisa tertangkap.

"Saya pikir nggak perlu saya sebut nama negaranya, kecuali kita sudah nangkap baru boleh disebut tapi nggak usah disebutlah negaranya. Tahu dari IP address yang terdeteksi yang masuk ke sistem kita itu ada dari dalam negeri ada dari luar negeri. Tapi, walaupun menggunakan IP address dalam negeri dan luar negeri, orangnya itu bisa di mana-mana," sebutnya.

Arief menegaskan ancaman peretas tak mengganggu proses pemilu. Ancaman peretas itu sudah bisa ditangani KPU.

"Sampai sekarang sudah bisa ditangani," sebutnya.

Ia mengaku pihak KPU telah mengantisipasi ancaman peretas tersebut. Ia menjamin website KPU tetap aman dari ancaman peretas.

"KPU menjaga sistem kita aman, orang kan mau nyerang kan datang terus tapi kita berupaya membentengi supaya tetap aman sampai sekarang web kita kan. Ya meski ada yang nyerang, setop dulu bentar, tapi semua bisa digunakan," kata Arief.

 

Koordinasi

KPU berkoordinasi dengan Polri untuk mencari peretas yang menyerang situs KPU. "Itu jalan terus (koordinasi dengan Polri) dan setiap ada serangan siber kita selalu koordinasi dengan Mabes Polri dalam hal ini cyber crime. Kita harapkan mereka bisa ungkap dan itu terbukti bisa ditangkap," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Ia menyebut peretas situs KPU juga pernah terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, peretas situs penyelenggara pemilu juga terjadi di beberapa negara. Ia menyebut peretas ini terjadi karena perkembangan dunia digital.

"Karena hajatan pemilu berdasarkan pengalaman 4 tahun terakhir di beberapa negara ini bukan hanya bicara konteks dinamika nasional tapi hubungan antarnegara. Contoh dalam 4 tahun terakhir baik Amerika, Eropa, Belanda, Prancis hal itu terjadi dan ini konsekuensi dari globalisasi artinya gimana kami berupaya meminimalisir potensi tersebut. Yang kami lakukan adalah bekerja sebaik mungkin," ujar Viryan.

Viryan pub menduga para peretas ini memiliki motif yang beragam mulai dari hanya ingin tahu hingga kesal kepada KPU. Ia meminta masyarakat yabg tidak suka dengan KPU tidak melakukan hal tersebut. Menurutnya, lebih baik datang ke KPU dan berdiskusi bersama.

"Bisa jadi ada yang kesal ada juga motif lain, atau yang ketiga, ya kalau ada motif lain kita berharap masyarakat di Indonesia jangan melakukan hal demikian, misalnya mengkritisi tahapan penyelenggara pemilu, silahkan bisa komunikasi dengan kita kan kita terbuka selama ini," sebutnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>