Akan Disanksi, Korut Balik Ancam AS

Senin, 11 September 2017  14:49

Akan Disanksi, Korut Balik Ancam AS

Pemimpin Korut, Kim Jong-un berbincang dengan para peneliti mengenai program senjata nuklir.

Pyongyang (BM) – AS sedang menggagas sanksi untuk Korea Utara terkait program nuklirnya yang mengancam keamanan dunia. Merespon hal itu, Korea Utara balik mengancam, akan memberikan Amerika Serikat balasan dengan "harga yang sama" jika rancangan sanksi baru yang digagas Washington disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

"Republik Rakyat Demokratik Korea siap dan akan menggunakan cara-cara terbaiknya. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Korut akan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan terbesar yang pernah dialami AS sepanjang sejarah," demikian pernyataan Korut yang dimuat dalam media pemerintah seperti dikutip dari CNN pada Senin (11/9/2017).

Sanksi baru yang diajukan oleh AS akan dihadapkan pada pemungutan suara pada Senin waktu New York. Sejumlah poin yang terdapat dalam resolusi tersebut antara lain embargo minyak, larangan mempekerjakan buruh asal Korut, larangan membeli ekspor tekstil, dan pembekuan aset Kim Jong-un, pemimpin negara itu.

Meski digagas oleh AS, sanksi tersebut dapat diveto oleh China dan Rusia yang telah mengungkapkan skeptisisme mereka atas tindakan keras terhadap Korut.

AS dan sekutunya telah menyerukan langkah tegas terhadap Korut menyusul uji coba nuklir terakhir berupa bom hidrogen yang dilakukan rezim Kim Jong-un pada Minggu 3 September. Bom hidrogen tersebut dikabarkan berkekuatan lebih dari 100 kiloton atau dapat disebut berkali-kali lebih kuat dibanding uji coba nuklir Korut sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan bahwa senjata nuklir Korut adalah tantangan terbesar bagi hubungan luar negeri dan keamanan negara itu. Meski demikian, Menlu Kang menambahkan, baik Korsel maupun AS akan menjalankan kebijakan "menanggapi provokasi dengan tegas melalui sanksi keras dan di lain sisi tetap membuka pintu dialog".

Di tengah ancaman sanksi yang lebih keras, atmosfer di Korut masih diliputi kebanggaan akan keberhasilan uji coba nuklir terakhir. Tepat di hari jadi Korut ke-69, digelar sebuah perjamuan mewah untuk menandai kesuksesan para ilmuwan nuklir Korut.

Warga Korut dilaporkan tidak terlalu ambil pusing dengan ancaman sanksi lebih lanjut yang dilontarkan AS.

"Kami tahu AS mungkin akan menjatuhkan lebih banyak sanksi tapi tanggapan kami sebagai warga Korut adalah kami akan terus menembakkan lebih banyak rudal dan melakukan lebih banyak uji coba bom hidrogen," ujar seorang warga bernama Han Myong-sim kepada CNN.

Seorang warga lainnya bernama Ri Jong-ok mengatakan, "Kami tidak terlalu khawatir. Selama kami memiliki Kim Jong-un, kami akan bertahan".

 

Sanksi Terberat

Sejauh ini tidak jelas apakah China akan mendukung sanksi untuk Korut tersebut. Menlu Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa DK PBB harus membuat respons lebih lanjut, namun ia tidak menjelaskannya secara rinci.

Rusia juga berpotensi memveto resolusi tersebut mengingat Presiden Vladimir Putin mengajukan perundingan diplomatik sebagai solusi menyelesaikan krisis nuklir Korut. Putin menegaskan bahwa sanksi dan tekanan tidak cukup untuk mengakhiri ketegangan.

Perhatian terhadap krisis nuklir di Semenanjung Korea juga menjadi fokus sejumlah pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan telah berbicara via telepon dengan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membahas sanksi baru terhadap Korut.

"Mereka mendiskusikan reaksi tegas dan solid terhadap provakasi berulang-ulang dari Korut karena ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia," demikian pengumuman pihak Istana Elysee mengomentari pembicaraan Trump dan Macron.

Kanselir Jerman Angela Merkel, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, mengatakan bahwa dirinya siap jika diminta untuk membantu mengakhiri krisis nuklir Korut.

Merkel merujuk kesepakatan Barat dengan Iran yang dinilainya juga dapat ditawarkan terhadap Korut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran setuju untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

"Saya bisa membayangkan format seperti itu digunakan untuk mengakhiri konflik Korea Utara. Eropa dan Jerman khususnya harus siap memainkan peran yang sangat aktif dalam hal itu," kata Merkel kepada Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Seperti diketahui, Amerika Serikat mengajukan resolusi sanksi baru untuk Korea Utara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Kendati demikian, AS dikabarkan melunakkan sanksi yang diajukan DK PBB 24 jam sebelum pemungutan suara, sebagai bagian untuk merangkut dukungan dari China dan Rusia.

Washington selama ini menjadi negara terdepan yang mendorong tekanan internasional untuk menghukum Korut, setelah melakukan uji coba bom hidrogen.

Awalnya, AS mengusulkan pemberlakuan embargo minyak yang ketat, sekaligus membekukan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un.

Namun, pada Minggu malam (10/9/2017), sejumlah diplomat mengungkapkan, usulan pembekuan aset telah dikeluarkan dari rancangan resolusi tersebut.

Di antara konsesi lainnya, dalam rancangan itu pun sanksi yang akan berimbas kepada para pekerja Korut di luar negeri akan dilunakkan.

Pelunakan juga terjadi pada ketentuan untuk memeriksa kapal kargo yang diduga membawa muatan yang dilarang oleh PBB.

Dari lima poin krusial yang dirancang, larangan ekspor tekstil dari Korea Utara tetap ada di dalam draf tersebut.

Inggris dan Perancis - anggota Dewan Keamanan tetap bersama dengan AS, China dan Rusia - telah memberi Washington dukungan tegas.

Francois Delattre, Duta Besar Perancis untuk PBB, mengatakan kepada AFP, "tekanan maksimal hari ini dalam bentuk sanksi adalah harapan terbaik kami untuk mendorong penyelesaian politik di hari esok, dan sekaligus penangkal risiko konflik yang terbaik."

Sementara, kolega Delattre dari Inggris, Matthew Rycroft menambahkan, "untuk memberi kesempatan diplomasi untuk mengakhiri krisis ini, kita perlu DPRK (Korea Utara) mengubah arah sekarang."

"Itu berarti tekanan maksimum yang mungkin terjadi," kata Rycroft.

Tekanan terkuat dalam resolusi itu memang muncul dari Rusia dan China -dua pendukung utama Korut, yang menitikberatkan perhatian mereka terhadap kemungkinan runtuhnya rezim Kim Jong Un, dan dampak berupa eksodus pengungsi.

Selain melunak kepada Moskwa dan Beijing, Washington pun telah melupakan kemungkinan tindakan militer, atau pun memotong hubungan ekonomi dengan negara-negara yang terus memiliki hubungan dagang dengan Korut.

Selama ini, sekitar 90 persen ekspor Korut diperuntukkan bagi China.

Kim Hyun Wook, profesor di Akademi Diplomasi Nasional Korea, mengatakan kepada AFP, AS telah melunakkan pendirian karena sangat penting untuk menjaga Moskwa dan Beijing tetap berada di dalam kubunya.

"Hanya mungkin untuk mengkritik dan menegur China dan Rusia karena tidak memberlakukan sanksi, jika mereka memilih rancangan resolusi ini di DK PBB," katanya.

"Itulah mengapa saya pikir AS mencoba untuk menarik sebuah resolusi sanksi PBB, di mana China dan Rusia akan berpartisipasi, meski tidak memuaskan sepenuhnya," sambung Wook.

 

Ketegangan

Etnis Korea yang tinggal di Jepang resah menyaksikan peningkatan ketegangan Korea Utara dan mencemaskan dampaknya terhadap komunitas mereka seiring sikap Pyongyang.

Sekalipun antipati publik terhadap etnis Korea ternyata tidak melonjak tajam atas uji coba terbaru nuklir dan peluru kendali Korea Utara. Masyarakat Korea telah menjadi target perundungan nasionalis Jepang setelah peristiwa yang sama di masa lalu.

Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang paling kuat pekan lalu dan di akhir Agustus menembakkan sebuah rudal balistik di atas Hokkaido di utara Jepang dalam aksi unjuk gigi baru.

Di kota bagian Barat Jepang, Osaka yang merupakan tempat tinggal bagi populasi terbanyak etnis Korea di negara itu- hanya sedikit yang bersedia untuk berbicara tentang Korea Utara, dan mereka yang bersedia memiliki pandangan beragam mengenai aksi Pyongyang.

Pu Kyon Ja, pemilik toko yang menjual pakaian tradisional Korea dan generasi kedua warga Korea di Jepang merasa upaya Korea Utara membangun persenjataan nuklir adalah reaksi alami untuk mengatasi ancaman Amerika Serikat.

“Saya tidak bisa mengatakan ini dengan terbuka, tapi saya diam-diam merasa itu bagus,” katanya tentang upaya Korea Utara membangun program nuklir seperti yang dilansir Reuters, Senin (11/9).

Menurut dia, Korea Utara berada di bawah tekanan tinggi (dari masyarakat internasional) yang memang harus diakhiri. ” “Saya mengamati situasi saat ini dengan harapan besat,” katanya.

Di sisi lain, Chung Kap-su, seorang etnis Korea keturunan kedua yang lain di kota itu, berharap Korea Utara menghentikan provokasi lebih lanjut dan mencari penyelesaian yang damai melalui dialog dengan Korea Selatan.

“Korea Utara tidak bisa mengalahkan (Amerika Serikat), mudah mudahan mereka mengubah sikap.”

Sekitar 453.096 warga Korea Selatan dan 32.461 warga Korea Utara tinggal di Jepang tahun lalu berdasarkan data pemerintah. Banyak yang dipaksa untuk pindah ke sana selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea sebelum dan selama perang dunia II.

“Jepang mensahkan undang-undang antikebencian tahun lalu, yang dapat mengurangi aksi pelecehan terhadap komunitas itu, tapi isu ini masih diamati,” kata Gyeong-su Moon, profesor kajian etnis Korea di Universitas Ritsumeikan di Kyoto.

“Ketika Korea Utara meluncurkan peluru kendali atau melakukan uji coba nuklir, sebagai contohnya, sekolah Korea menjadi sasaran empuk untuk perundungan dan tuduhan (di Jepang),” tambah dia.  (kom/det/akt/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>