Buntut Kudeta Gagal, Turki Pecat 18.000 Pegawai

Minggu, 08 Juli 2018  18:04

Buntut Kudeta Gagal, Turki Pecat 18.000 Pegawai

Pendukung Erdogan turun ke jalan

ANKARA (BM) — Pemerintah Turki memecat lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, akademisi, serta pegawai negeri menjelang dua tahun peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada 2016 silam. Keputusan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpahnya sebagai presiden pada Senin (9/7/2018).

Langkah pembersihan yang diumumkan pada Minggu (8/7/2018) ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam.

Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebutkan, kebijakan tersebut menjadi gelombang pemecatan yang terakhir. Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personel militer.

Selain itu, ada 199 akademisi yang dipecat dari berbagai universitas di seluruh negara itu. Menurut Kantor HAM Amerika Serikat pada Maret lalu, sejauh ini otoritas Turki telah memecat sekitar 160.000 pegawai negeri sipil semenjak upaya kudeta militer yang gagal. Di antara mereka ada yang ditahan.

Sementara lebih dari 50.000 sudah diadili dan saat ini mendekam di penjara.

Seperti dilaporkan Reuters, tindakan Turki yang disebut sebagai upaya pemberangusan terhadap kelompok opoisisi ini telah mengundang kritikan dari negara-negara Barat.

Mereka menuduh Erdogan menggunakan peristiwa kudeta militer yang gagal itu sebagai dalih untuk memberangus kelompok oposisi. Dalam berbagai kesempatan, Erdogan menyatakan tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional.

 

Limpahkan Kekuasaan

Sesuai dengan perubahan konstitusi sistem presidensial yang baru, Turki kini mengalihkan kekuasaan Eksekutif ke tangan Presiden Erdogan. Amandemen konstitusi menetapkan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah Turki pimpinan Recep Tayyip Erdogan hari Rabu (4/7) melalui sebuah dekret melimpahkan kekuasaan eksekutif ke tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Keputusan tersebut diumumkan dalam lembaran resmi pemerintah, mengikuti amandemen konstitusi yang diputuskan April tahun lalu. Amandemen itu menghapus jabatan Perdana Menteri.

Dengan kewenangan yang baru, Presiden Erdogan sekarang dapat memutuskan pembentukan kementerian, memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen, menunjuk empat anggota Dewan Hakim dan Jaksa (HSK) dan membubarkan parlemen.

Presiden Erdogan diperkirakan akan dilantik di parlemen pada 8 atau 9 Juli 2018.

Sistem presidensial yang baru ditetapkan melalui referendum konstitusi pada bulan April 2017, yang disetujui oleh mayoritas pemilih Turki.

Batas masa jabatan Presiden ditetapkan maksimal dua masa jabatan, satu masa legislatur berlangsung selama lima tahun. Tetapi jika parlemen menetapkan pemilihan awal selama masa jabatan kedua, presiden dapat mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga.

Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri Turki dari tahun 2003 hingga 2014. Ketika itu, jabatan presiden hanya bersifat seremonial. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Erdogan lalu mencanangkan perubahan menuju sistem presidensial dan bulan April 2017 dan menggelar referendum konstitusi yang mengubah lebih 70 artikel konstitusi.

Erdogan terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan bulan Juni 2018, setelah mempercepat penyelenggaraan pemilu satu tahun lebih awal dari rencana sebelumnya.(kom/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>