PBB Jatuhkan Sanksi Baru bagi Korut

Selasa, 12 September 2017  19:10

PBB Jatuhkan Sanksi Baru bagi Korut

Anggota DK PBB melakukan pemungutan suara di Markas Besar PBB di New York, Senin (11/9/2017).

New York (BM) - Dewan Keamanan PBB bersuara bulat mengadopsi draf resolusi sanksi baru untuk Korea Utara menyusul uji coba nuklir keenam dan terbesar negeri itu. Seluruh isi resolusi tersebut diadopsi sesuai dengan versi Amerika Serikat.

Pada pemungutan suara di markas Dewan, Senin, 11 September 2017, draf resolusi tersebut mendapatkan dukungan sekutu dekat Korea Utara, Cina dan Rusia, 15-0. Dengan demikian, Korea Utara bakal dilarang mengekspor tekstil dan pelarangan pengapalan minyak ke negeri itu.

"Sanksi terkuat telah kami jatuhkan untuk Korea Utara, ini sanksi terkuat melalui solusi politik," kata duta besar Prancis untuk PBB, François Delattre, menjelang pemungutan suara.

Sebelumnya, Korea Utara mendapatkan sanksi dilarang ekspor batu bara, biji besi dan makanan laut. Salah seorang pajabat Amerika yang terlibat dalam negoiasi resolusi mengatakan, lebih dari 90 persen ekspor Korea Utara terkena sanksi tersebut.

Tambahan sanksi lainnya adalah Korea Utara dilarang mengimpor seluruh gas alam cair dan kondensat gas alam.  Namun sanksi itu hanya mengimbangi impor minyak mentah Pyongyang dalam waktu 12 bulan terakhir ini dan membatasi impor minimum produk minyak mentah hingga dua juta barel per tahun.

Dalam draft resolusi yang disiapkan Amerika termaktub pula pembekuan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pelarangan seluruh negara menjual minyaknya ke Pyongyang. Namun usulan ini dibatalkan demi melunakkan sikap Cina dan Rusia.

Al Jazeera melaporkan, ini adalah resolusi kesembilan yang disepakati oleh 15 angggota Dewan Keamanan sejak 2006 terkait dengan uji coba rudal balistik Korea Utara dan program nuklirnya.

 

AS Enggan Perang

Amerika Serikat, penggagas utama sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korea Utara, menyatakan tidak mau berperang melawan negara yang diperkuat persenjataan nuklir tersebut.

"Kami tidak senang memperkeras sanksi hari ini. Kami tidak ingin berperang," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley setelah pemungutan suara sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (12/9).

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang memangkas impor minyak dan melarang ekspor tekstil itu sebagai hukuman atas uji coba nuklir yang dilakukan pekan lalu.

Seluruh anggota DK, termasuk China dan Rusia yang merupakan sekutu dekat Korut, menyatakan sepakat pemerintahan Kim Jong-un mesti dihukum.

"Rezim Korea Utara masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan," kata Haley. "Jika sepakat menghentikan program nuklirnya, Korut bisa mendapatkan kembali masa depannya."

"Jika Korea Utara melanjutkan jalan berbahayanya, kami akan terus meningkatkan tekanan."

Dalam kesempatan yang sama, Haley juga menyoroti "hubungan kuat" antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berperan penting dalam negosiasi resolusi ini.

Pada pekan lalu, Haley menyatakan akan menjatuhkan sanksi sekeras mungkin, tapi, setelah bernegosiasi, Amerika akhirnya membatalkan sejumlah langkah untuk mendapatkan dukungan dari Rusia dan China.

Sanksi yang dibatalkan itu di antaranya adalah embargo ekspor minyak secara penuh dan larangan bepergian bagi Kim Jong-un.

Rusia sempat mengecam ide pengetatan sanksi tanpa penguatan dorongan politik terhadap Korut untuk menyelesaikan krisis. Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nevenzia mengatakan Moskow mendukung resolusi karena "membiarkan uji coba nuklir tanpa reaksi tegas adalah kesalahan."

Walau demikian, selain meminta uji coba nuklir dan rudal Korut dihentikan, Nebenzia juga ingin AS dan Korea Selatan sama-sama menghentikan latihan militer bersama agar perundingan bisa kembali dimulai. Haley menepis permintaan itu dan menyebutnya sebagai sebuah penghinaan.

"Kami pikir salah besar untuk menganggap remeh inisiatif Rusia dan China ini," kata Nebenzia. "Hal ini masih dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan dan kami akan berkeras mendorongnya."

Dalam resolusi terbaru ini, ada bahasa politik baru yang mendorong "kerja lebih jauh untuk mengurangi ketegangan untuk memajukan prospek penyelesaian komprehensif."

Dubes China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta negosiasi kembali dimulai sesegera mungkin. Dia juga meminta Korut "menganggap serius" keinginan masyarakat internasional untuk menghentikan pengembangan rudal balistik dan nuklirnya.

Sanksi ini menjadi sanksi kesembilan yang secara bulat diadopsi 15 anggota DK PBB atas program nuklir dan rudal Korut sejak 2006 lalu.

 

Ancaman Pekerja Korut

Dubes Korea Utara (Korut) di beberapa negara telah diusir sebagai bentuk protes atas uji bom hidrogen yang mereka lakukan pada 3 September. Hal tersebut juga membuat pekerja di Rusia khawatir mengalami hal serupa karena sanksi baru yang diterima oleh Korut.

Sekira 30 ribu warga Korut yang bekerja di Rusia kini harap-harap cemas. Akibat sanksi yang dijatuhkan oleh PBB, mereka semua diperkirakan akan dikirim kembali ke rumahnya. Padahal, mereka sudah cocok dengan dengan suasana dan pekerjaan di Rusia, apalagi gaji yang mereka dapatkan lebih tinggi.

Orang-orang Korut yang bekerja di Rusia tersebar di beberapa kota, salah satunya di Vladivostok. Mereka yang bekerja di Vladivostok bekerja di area konstruksi untuk merenovasi bangunan, membangun kembali rumah yang rusak akibat suhu musim dingin, dan bangunan yang rusak akibat siraman air laut.

Mereka semakin yakin bahwa warga Korut tidak diperkenankan bekerja di Rusia lagi karena tidak ada pekerja baru dari Korut untuk menggantikan pekerja yang masa kontraknya akan habis.

"Kami sangat menyukai Vladivostok. Akan sangat buruk jika saya tidak bisa bekerja di sini lagi, suasana di sini sangat baik, saya pun bisa mengirim uang kepada anak saya," ungkap salah satu pekerja yang menolak memberikan namanya karena takut mendapatkan hukuman dari pemerintah Korut, dilansir dari CNN, Selasa (12/9/2017).

Bagi pekerja asal Korut, Vladivostok merupakan jendela ke dunia luar setelah menjalani kehidupan di negara di mana informasi dikontrol sangat ketat. Vladivostok juga merupakan sumber uang yang mereka butuhkan, yang nantinya mereka kirim ke keluarga mereka yang masih tinggal di Korut. (tem/cnn/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>