Bamsoet: Prabowo Bisa Didorong Berpasangan dengan Jokowi

Senin, 26 Februari 2018  18:03

Bamsoet: Prabowo Bisa Didorong Berpasangan dengan Jokowi

Jokowi dan Prabowo di acara pelantikan Gubenrnur DKI

JAKARTA (BM) – Bicara tentang Pilpres 2019, sosok cawapres pendamping Jokowi menjadi pembicaraan yang cukup intens di kalangan elit politik. Wapres JK yang memiliki peluang tertinggi di antara bursa nama-nama cawapres Jokowi, diduga tak bisa mencalonkan lagi. Tak heran, bila nama-nama lain, kini menjadi pembahasan yang cukup serius.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, saat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla paling ideal kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Meski demikian, kata Bambang, harus dikaji kembali pencalonan Kalla berdasarkan peraturan perundang-undangannya.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. "Cawapres menurut kami yang tertinggi berdasarkan survei memang masih Pak JK. Cuma memang sekarang sedang dikaji apakah UUD kita memperbolehkan wapres itu lebih dari dua kali," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Nama lain yang juga muncul sebagai cawapres mendampingi Jokowi adalah putra pertama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, Bambang memandang, Jokowi memerlukan cawapres yang mampu mengangkat elektabilitas. Menurut dia, selain JK, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa didorong menjadi pasangan Jokowi.

"Kalau Pak JK tidak boleh, maka yang ideal adalah pasangan Jokowi-Prabowo," tuturnya.

Ketua DPR itu mengatakan, jika melihat Pilpres 2014, menyandingkan Prabowo sebagai cawapres Jokowi juga menghindari perpecahan antara kedua pendukungnya, baik di masyarakat maupun di parlemen. Ia berpendapat, munculnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sangat berpengaruh pada kinerja DPR.

Di sisi lain, pertarungan sengit juga terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo di masyarakat hingga pasca-Pilpres. "Adanya KMP dan KIH di parlemen juga sangat memengaruhi akhirnya kinerja pemerintahan satu tahun pasca-Pilpres. Kan agak stuck, tidak langsung bisa berlari karena di parlemen ada perpecahan, ya pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo," tuturnya.

"Jadi ke depan saya pikir dibutuhkan kesadaran bagi kita sebagai anak bangsa untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan mendorong pasangan yang minim potensi perpecahannya," kata Bambang.

 

Kriteria JK

Wapres Jusuf Kalla menyebut, kriteria Cawapres Jokowi untuk periode mendatang merupakan sosok yang bisa jadi Presiden. JK mengambil contoh sosok Habibie dan Megawati.

"Harus bisa menjadi presiden. Dari enam Presiden, kita dua wakil jadi Presiden yaitu Bu Mega dan Pak Habibie," ujar JK kepada wartawan di sela acara Rapimnas Institut Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

JK mengatakan sosok cawapres tersebut harus merupakan sosok yang matang. Di samping itu dia juga harus memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Artinya tokoh itu harus matang karena kalo tidak pengalaman Pak Habibie dan Bu Mega kalo tidak siap bagaimana? Di samping itu harus bisa pengalaman pemerintah. Kalau tidak ada pengalaman di pemerintahan sulit mengatur soal pemerintahan," ujar JK.

Habibie merupakan Wapres dari Soeharto yang menjabat sejak Maret sampai Mei 1998. Dia naik menjadi Presiden setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.

Sedangkan Megawati menjabat sebagai Wapres saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai Presiden. Mega naik menjadi Presiden pasca MPR mencabut mandat untuk Gus Dur pada tahun 2001.

Dalam beberapa kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk dicalonkan kembali sebagai calon wakil presiden ( cawapres) pada Pilpres 2019 mendatang.

Golkar, partai asal Jusuf Kalla, menyatakan bahwa saat ini mereka belum memiliki sikap resmi terkait nama cawapres. Namun, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, sebelum sampai kepada keputusan menentukan nama cawapres untuk Joko Widodo, Golkar terlebih dulu fokus menggenjot elektabilitas partai dan ketua umumnya yakni Airlangga Hartarto.

"Ya tentu (menggenjot ketua umum juga) karena Pak Airlangga sebagai ketua umum dan simbol partai tentu kan harus kami tempatkan sebagai kader terbaik," ujarnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Ace mengatakan, salah satu cara untuk menggenjot elektabilitas Golkar dan Airlangga Hartarto yakni dengan mengenalkan 4 program besar partai berlambang pohon beringin itu di bawah kepemimpinan Airlangga.

Empat program tersebut yakni program sembako murah, terciptanya lapangan kerja, hunian yang murah dan terjangkau, serta percepatan pembangunan sektor industri yang mengandalkan perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, cara untuk menggenjot elektabilitas Golkar yakni dengan memanfatkan citra Golkar yang kuat dari sisi sistem kepartaian, bukan kuat karena beberapa figur layaknya partai lain. "Kalau partai Golkar sebagai partai sistem tentu kami ingin mendorong bahwa partai ini besar dulu. Soal calon wakil presiden ya kita serahkan saja ke Pak Jokowi," kata Ace. (kom/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>