BPN Klaim Kemenangan, Prabowo Tolak Hasil Rekapitulasi KPU

Selasa, 14 Mei 2019  20:49

BPN Klaim Kemenangan, Prabowo Tolak Hasil Rekapitulasi KPU

Jakarta (BM) – Dalam pertemuan di antara elit dan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan data keunggulan Prabowo Subianto dengan perolehan suara 54,24%. Di acara tersebut, Prabowo Subianto menegaskan tidak akan menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

"Jelas, sikap saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang," kata Prabowo dalam pidato politiknya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengajak pendukungnya menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. "Kalau kita meloloskan kebenaran dan keadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Capres Prabowo Subianto menyinggung soal pidana makar yang menjerat sejumlah pendukungnya. Ia meminta pihak berwajib tidak menakut-nakuti pihaknya dengan ancaman pidana makar.

Prabowo berbicara tentang pemerkosaan demokrasi. Ia menyebut soal rekan-rekan seperjuangannya yang diklaim tengah menjadi korban.

"Kita mengerti demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa dan negara. Tapi sekarang kita lihat bukti-bukti dan mengalami rekan-rekan kita, pejuang-pejuang kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini. Karena itu, setelah itu kita memperhatikan dengan saksama, mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo meminta semua pendukungnya tidak menyerah.  "Itu artinya kita berkhianat kepada rakyat, bangsa, negara. Setelah sore ini, saya ke Kertanegara akan saya kumpulkan ahli hukum. Saya akan buat surat wasiat saya," ucapnya.

Prabowo lalu berbicara tentang kasus makar. Seperti diketahui, sejumlah pendukungnya tersandung perkara tersebut, seperti Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Permadi, dan Lieus Sungkharisma. Bahkan Eggi sudah berstatus sebagai tersangka dan kini ditahan.

"Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar. Orang-orang ini tokoh bangsa ini, bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda," kata Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu juga menyebut jajaran nama pendukung lainnya. Seperti Tedjo Eddy, Djoko Santoso, hingga Amien Rais.

"Tedjo Eddy tidak makar, Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar. Kita membela bangsa Indonesia. Jangan takut-takuti bangsa kita dengan senjata yang diberikan rakyat," tegasnya.

Prabowo, yang menyebut ada kecurangan masif di pemilu, lalu memberi pesan kepada KPU. Ia masih mengklaim ada kecurangan sehingga berbicara kepada KPU terkait hal tersebut.

"Kami masih menaruh secercah harapan. Kami mengimbau insan-insan di KPU, kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu. Kau yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," urai Prabowo.

"Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran. Saya dan Saudara Sandi bukan atas ambisi pribadi ingin jadi apa-apa. Demi Allah tidak ada niat. Sesungguhnya jika kau tanya hati saya, saya inginnya istirahat," sambungnya.

Prabowo mengaku ingin berjuang untuk rakyat. Ia mengklaim dirinya dibutuhkan masyarakat di negara ini.

"Tapi setelah saya keliling dan melihat mata rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya dengar getaran-getaran mereka dan harapan mereka, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil itu telah menjadi bagian dari diri saya. Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Ketum Gerindra ini kemudian mengisyaratkan soal kekuatan rakyat. Ia juga mengaku kaget atas pernyataan Sandiaga Uno yang cukup keras.

"Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, rakyat yang akan menentukan. Hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat bersama, jangan khawatir, saya akan bersama rakyat. Selalu bersama rakyat hingga titik darah saya yang terakhir. Saya sudah lama dididik dan saya kaget Sandiaga Uno bicara seperti itu tadi," ujarnya.

Penolakan terhadap rekapitulasi KPU juga diungkapkan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso. Dengan tegas ia menyatakan pihaknya menolak penghitungan suara Pemilu 2019 yang dijalankan oleh KPU. Soalnya, mereka menganggap Pemilu 2019 penuh kecurangan.

"Kami BPN bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Sekali lagi kami BPN bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara KPU RI yang sedang berjalan," kata  Djoko Santoso, di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Selain menolak proses penghitungan suara KPU, Djoko Santoso juga menyampaikan pihaknya mendesak Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dihentikan. Permintaan penghentian Situng dan penghitungan suara Pemilu telah disampaikan lewat surat ke KPU.

"Hadiri, beberapa waktu lalu kami BPN telah mengirim surat ke KPU dengan Nomor Surat 087/BPN/OS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU dan meminta serta mendesak menghentikan sistem penghitungan suara di KPU, yang substansinya agar KPU menghentikan penghitungan suara Pemilu yang curang, terstruktur, sistematis, dan masif," tutur Djoko.

BPN menilai kecurangan Pemilu 2019 bersifat terstruktur, sistematif, dan masif atau biasa disingkat TSM. Ada pula yang menambahkan satu istilah lagi, yakni brutal.

 

Siap Adu Data

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan data Prabowo Subianto unggul dengan perolehan suara 54,24%. Anggota Dewan Pakar BPN, Laode Masihu Kamaluddin, mempersilakan jika data mereka hendak diadu.

"Bagaimana jika ada yang mau nantang data ini? Kita persilakan, kita adu data saja. Dan kita ketahui ini dihimpun oleh sejumlah relawan," kata Laode di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Laode menyebut data kemenangan 54,24% telah mendapat verifikasi dan validasi. Dia menantang yang lain untuk membuka data juga.

"Data ini kemudian yang dibantu oleh tim IT adalah verifikasi dan validasi dan sekarang masih berjalan. Data ini bisa dipertanggungjawabkan," ucap Laode.

"Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru, yaitu big data dan inilah kita sampai keyakinan bahwa Prabowo-Sandi Presiden RI 2019-2024," sebutnya.

Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi berdasarkan hitung data C1 BPN itu bersifat sementara karena data masuknya baru 54,91%. Berikut ini hasil penghitungan BPN dalam satuan suara: 01. Jokowi-Ma'ruf 39.599.832 suara; 02. Prabowo-Sandi 48.657.483 suara.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang ikut hadir di acara itu, memaparkan mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2019. Amien menyerukan agar tak lagi menggunakan istilah people power.

"Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power, kita tidak gunakan people power tapi gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien.

Amien mengatakan, jika nantinya ada yang menghalangi pendukung Prabowo dengan tagline barunya 'Kedaulatan Rakyat', maka penghalang itu akan digilas.  "Siapa yang berhadapan dengan gerakan kedaulatan rakyat kita gilas bersama," tutur Amien.

Sementara itu, ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang menyebabkan kerugian bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Rizal, kecurangan pada pemilu kali ini luar biasa.

"Tahun 2014 sebenarnya ada kecurangan. Memang skalanya relatif kecil. Tapi tetap kecurangan. Pak Prabowo waktu itu legawa berbesar hati tidak mau ramai, tidak mau protes, nerimo. Tapi kali ini skala kecurangannya luar biasa," kata Rizal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dia menyebut kecurangan itu terjadi sebelum pilpres dimulai. Rizal menyinggung adanya daftar pemilih palsu yang mencapai 16,5 juta.

"Sebelum pilpres, pada saat pilpres, dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," ujarnya. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>