Jelang Putusan MK, BPN: Paling Sial Ada PSU

Selasa, 25 Juni 2019  19:26

Jelang Putusan MK, BPN: Paling Sial Ada PSU

Massa kawal MK menggelar aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Jakarta (BM) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimistis akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN berkeyakinan, putusan MK setikdaknya akan memutuskan pemungutan suara ulang (PSU).

"Kami sangat optimis bahwa insyaallah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden 2019-2024," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Andre mengatakan, KPU tidak bisa menunjukkan bukti C7 atau daftar hadir dalam sidang MK. Menurutnya, C7 itu bisa digunakan untuk membuktikan dugaan penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) siluman dalam pilpres.

"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghadirkan barang bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," ujarnya.

Seperti diketahui, putusan MK terkait gugatan sengketa pilpres akan dibacakan pada 27 Juni. "Hari ini RPH lanjutan saja. Kemarin majelis hakim sudah gelar RPH keputusan diambil terkait dengan pengucapan keputusan dan berakhir siang hari ini," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga asas pemilu, yakni langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil. Permintaan ini jelang pembacaan putusan hasil sengketa pilpres pada 27 Juni.

"Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana di Media Center Prabowo Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6).

Oleh karena itu, kata dia, putusan MK tentang sengketa Pemilu 2019 diharapkan dapat mengabulkan apa yang menjadi gugatannya. "Ini paling enggak (Mahkamah Konstitusi) diskualifikasi (pasangan Jokowi-Ma''ruf) atau paling tidak pemungutan suara ulang (PSU)," kata Denny.

Menurut dia, sepanjang persidangan gugatan Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU), nampak jelas ada dua pendekatan hukum yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing pihak. Di kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf telah mengunakan pendekatan hukum kontekstual, konservatif dan memaksa MK tunduk pada UU.

"Kuasa hukum 01 melakukan pendekatan tekstual, konservatif dan memilih MK tunduk pada UU, MK hanya menghitung perselisihan hasil suara. Karena itu masalah perbaikan permohonan di soal. Masalah pembuktian dipertanyakan, kita minta perlindungan saksi juga dipersoalkan," ujarnya.

Padahal, tambah dia, MK sendiri sejak di awal pembukaan sidang dengan tegas mengatakan pihaknya hanya tunduk dengan UUD dan tidak bisa diintervensi. Sebelumnya, sembilan hakim MK telah menetapkan bahwa sidang pembacaan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi akan dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2019. MK membacakan satu hari lebih awal dari batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam Peraturan MK

 

Kubu Jokowi Yakin Menang

Di pihak lain, kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amien meyakini, MK akan menolak gugatan kubu Prabowo, dengan beberapa alasan.

Yang pertama, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Razman Nasution menyebut tim hukum Prabowo-Sandiaga sulit membuktikan adanya kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Razman menilai saksi yang dihadirkan tim Prabowo dalam persidangan belum bisa membuktikan bahwa Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan TSM. Razman menyebut keterangan saksi tersebut masih lemah.

"Dari keterangan yang saya dengar baik dari saksi atau ahli, (keterangan) itu berat untuk merangkai bahwa ada kejahatan pemilu yang TSM," kata Razman Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (22/6).

Dia mengungkapkan, dengan lemahnya kesaksian para saksi, MK akan menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga. Dia meyakini Jokowi-Ma'ruf akan kembali ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019. "Jadi bagi kami di TKN, kami meyakini, saksi yang disampaikan BPN Insya Allah tak akan memberi efek pada kami, jadi Insya Allah pasti menang," ujarnya

Yang ke dua, sebagaimana dikatakan Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, yang menangkis tuduhan kubu Prabowo-Sandi adanya kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) saat pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019.

Yusril mengatakan, Prabowo-Sandi, pemohon, justru terlihat memaksakan diri agar permohonannya diterima Mahkamah Konstitusi.

Yusril merujuk segala dalil pemohon, Prabowo-Sandi, secara garis besar tidak ada bukti konkret bahkan cenderung membangun opini publik bahwa benar telah terjadi kecurangan secara TSM.

"Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar Mahkamah dapat menerima permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon, yang hal ini justru menjadikan permohonan pemohon menjadi tidak jelas," ujar Yusril saat membacakan jawaban pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6).

Selain itu, Yusril mengatakan, tuduhan pemohon semakin kabur saat menuding adanya kecurangan dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang akan tetapi tidak menjabarkan lokasi, waktu, serta pelaku kecurangan.

Yusril Ihza Mahendra optimis hakim akan memutuskan seadil-adilnya dan yakin pemohon tidak akan berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan. Dia yakin majelis hakim dapat menolak permohonan seluruhnya.

"Pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya. Dan kalau memang seperti itu keadaannya saya kira dalam dugaan saya majelis hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata Yusril usai melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

Yusril menegaskan, saksi dari pihak pemohon tidak akan bisa membuktikan apa-apa dalam persidangan. "Tidak bisa membuktikan apa apa," tutup Yusril.(mer/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>