KPU Serahkan 272 Kontainer Dokumen, Bawaslu Bawa 134 Bukti

Rabu, 12 Juni 2019  17:03

KPU Serahkan 272 Kontainer Dokumen, Bawaslu Bawa 134 Bukti

Jakarta (BM) - KPU menyerahkan bukti dan jawaban gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU menyebut alat bukti berupa dokumen diserahkan sebanyak 272 kontainer boks plastik.  "Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 kontainer," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Hasyim mengatakan jumlah ini berasal dari 34 KPU provinsi dengan masing-masing menyerahkan 8 kontainer.  "Masing-masing 34 KPU provinsi akan menyerahkan 8 kontainer," kata Hasyim.

"Masing-masing kontainer dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 40 cm x tinggi 40 cm = 96.000 cm3. Total 272 kontainer x 96.000 cm3 = 26.112.000 cm3 atau setara dengan 26.112 m3 (volume 26.112 kubik)," sambungnya.

Hasyim mengatakan banyaknya bukti ini menunjukkan keseriusan KPU menghadapi gugatan. Diketahui, KPU diagendakan akan menyerahkan bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi hari ini pukul 15.30 WIB.

"Ini menunjukkan keseriusan KPU, dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," tuturnya.

 

Bawaslu Berikan 134 Bukti

Sementara itu, Bawaslu RI telah menyerahkan alat bukti untuk menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada ratusan halaman keterangan dan alat bukti yang jadi modal Bawaslu menghadapi sengketa itu.

"Keterangan kami setebal 151 halaman kemudian kami juga sertai dengan alat bukti. Alat bukti kami ada 134 alat bukti, itu yang kami serahkan hari ini," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Abhan mengatakan alat bukti yang diserahkan terkait dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Sedangkan keterangan setebal 151 halaman itu berisi 4 poin.

"Pertama adalah terkait dengan hasil pengawasan pemilu 2019 terutama karena terkait pilpres, tentu hasil pengawasan di tahapan pilpres dari tahapan awal sampai rekapitulasi. Yang kedua terkait dengan tindak lanjut dari laporan maupun temuan selama proses tahapan Pemilu 2019, jadi ada laporan berapa dan tindak lanjut seperti apa," ungkapnya.

Dalam berkas itu Bawaslu juga memberikan jawaban untuk pokok-pokok yang jadi dalil pemohon. Bawaslu juga memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang diperkarakan.

"Yang ketiga adalah terkait dengan keterangan Bawaslu atau jawaban Bawaslu terkait dengan pokok-pokok yang menjadi dalil pemohon. Jadi dalam permohonan temuan itu kan ada yang menyampaikan soal Bawaslu maka kami menjawab," ucapnya

"Yang terakhir, keempat adalah terkait dengan jumlah dan jenis-jenis pelanggaran yang ada kaitannya dengan dalil-dalil pemohon," imbuh Abhan.          

 

Klaim Menang 52 Persen

Sebelumnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menang Pilpres dan memperoleh 68.650.239 suara sebagaimana perhitungan KPU. Tapi Prabowo menilai suara Jokowi-Ma'ruf digelembungkan KPU sehingga ia kalah.

Berdasarkan keputusan KPU, Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan 85.607.362 suara. Versi Prabowo, angka itu digelembungkan dari jumlah seharusnya, yaitu 63.573.169 suara.

"Salah satu indikasinya, penggelembungan suara Pilpres sangatlah nyata bila dikaji adanya keanehan pada variasi persentase suara tidak sah yang sangat jauh rentang perbedaannya, yaitu di antara angka 4,8 persen tertinggi 36,1 persen," demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani oleh Bambang Widjojanto (BW) dkk sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (12/6/2019).

Berdasarkan perhitungan BPN, Prabowo-Sandi menyatakan menguasai DKI Jakarta sebanyak 3.066.137 suara, sedangkan Jokowi-Ma'ruf sebanyak 1.990.992. Menurut Prabowo-Sandi, KPU telah menggelembungkan suara Jokowi-Ma'ruf menjadi 3.279.547 suara.

Prabowo juga mengklaim menang di Sumut. Dengan perhitungan: Prabowo-Sandiaga sebanyak 3.587.786 suara, Jokowi-Ma'ruf sebanyak 3.092.996 suara. Vesri Keputusan KPU, Prabowo-Sandiaga 3.587.786 suara, Jokowi-Ma'ruf sebanyak 3.936.515 suara

Prabowo juga mengakui penghitungan suara dirinya dari KPU di Jawa Barat (16.077.466 suara), Jawa Timur (8.441.247 suara), Yogyakarta (742.481 suara), dan Jawa Tengah (4.944.447 suara). Namun Prabowo-Sandi menuding KPU menggelembungkan suara Jokowi-Ma'ruf, yaitu:

1. Jawa Barat, dari 7.666.703 suara menjadi 10.750.568 suara.

2. Jawa Timur, dari 12.034.677 suara menjadi 16.231.668 suara.

4. Yogyakarta, dari 1.397.172 suara menjadi 1.655.174 suara.

5. Jawa Tengah, dari 14.023.310 suara menjadi 16.825.511 suara.

"Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52 persen," kata Bambang Widjojanto (BW) dkk.

 

Bukti Link Berita

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyertakan tautan link-link berita dalam perbaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meyakini berita-berita tersebut akurat dan punya nilai kebenaran.

"Yang pasti, terkait tautan berita yang banyak didiskusikan, kami mengambilnya dari media-media massa utama (mainstream) yang tidak diragukan kredibilitasnya," demikian bunyi dalil gugatan yang ditandatangani oleh Bambang Widjojanto (BW) dkk sebagaimana dikutip redaksi, Rabu (12/6/2019).

BW kemudian menyebut contoh-contoh kantor berita tersebut yang dikutipnya. Seperti Kompas, Tempo, detikcom, CNNIndonesia, dan Tirto.id. Tim hukum Prabowo menghormati cara kerja rekan-rekan media dan mengetahui bahwa media tersebut bekerja secara profesional untuk melakukan crosscheck dan check and recheck sebelum mempublikasikan berita yang mereka kerjakan.

"Dengan kualitas kerja yang sedemikian terkontrol, maka kami meyakini akurasi dan fakta yang dituliskan adalah mempunyai nilai kebenaran dan karenanya dapat mempunyai bobot pembuktian," ujarnya.

Menurut BW dkk, apabila isi pernyataan dari narasumber berita tersebut tidak pernah dibantah, itu berarti sama bernilainya dengan pengakuan. Menurut BW dkk, tidak tepat dan keliru bila tautan berita bukanlah alat bukti.

"Pasal 36 ayat 1 UU MK menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain. Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik," cetus BW dalam gugatan yang juga ditandatangani oleh Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Amir, dan Zulfadhli.

Berikut ini sebagian bukti link berita dan tautan YouTube yang dijadikan alat bukti:

1. Bukti P-10b: Ini Daftar Harta Jokowi-Marif dan Prabowo-Sandiaga

2. Bukti P-8: BPN Bisa Perbaiki Permohonan Gugatan di MK Sebelum 11 Juni 2019

3. Bukti P-9: Jika Ada Perbaikan, MK Harap Tim Prabowo-Sandi Ahukan Sebelum Libur Lebaran

4. Bukti P-19: KPU dan Narasi Pilpres Curang

5. Bukti P-20: Ahli Hukum tata Negara: Tuduhan Kecurangan Pilpres Harus Diuji di MK

6. Bukti P-32: Jokowi in Indonesia's Neo-New Order

7. Bukti P-36: Jokowi Ajak Pendukungnya ke TPS Pakai Baju Putih

8. Bukti P-37: Minta Pendukung Pakai Putih, Jokowi Tak Rela Ada Golongan Putih

9. Bukti P-37a: Jokowi Dalam Kampanye di Kupang mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan baju putih (YouTube)

10. Bukti P-38: Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Jelang Pilpres

11. Bukti P-39: Presiden Jokowi: Gaji PNS Naik Awal April, Sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14

12. Bukti P-40: Nuansa Politik Jokowi di Balik Janji Perangkat Desa Naik Gaji

13. Bukti P-41: Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Cair Jelang Pilpres, Ini Kata Moeldoko

14. Bukti P-42: Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp 15,1 Triliun pada Januari 2019

14. Bukti P-45a: Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!

15. Bukti P-46a: Di Istana Negara, Presiden Jokow Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan THR dan Gaji ke-13 bagi para pensiun dan penerima tunjangan, PNS, TNI dan POLRI (YouTube).

16. Bukti P-47: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

17. Bukti P-48: Peresmian MRT: Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik?

18. Bukti P-48a: Acara Peresmian MRT (YouTube)

19. Bukti P-62a: Jokowi Umumkan Kenaikan THR bagi PNS, TNI-Polri dan Pensiunan (YouTube).

20. Bukti P-81 hingga P-94: Link berita soal dukungan kepala daerah ke Jokowi. (det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>