Pakar Hukum: Hakim MK Berpotensi Dissenting Opinion
Juanda
By: admin
16 Jun 2019 18:04
 
 

JAKARTA (BM) Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Prabowo - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian banyak kalangan. Pakar hukum tata negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda memprediksi akan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sidang sengketa Pilpres 2019.

Perbedaan pendapat ini diperkirakan akan terjadi karena gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi lebih menekankan terhadap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Padahal, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur MK hanya mengadili selisih perolehan suara yang ditetapkan KPU.

"Kalau ada kemungkinan kecurangan TSM bisa memengaruhi angka, hakim berparadigma kritis akan menerima gugatan. Kalau hakim memegang paham positivisme, sesuai UU yang berlaku, dia tidak akan terima. Akan ada dissenting opinion karena kiblat-kiblat hakim MK," tuturnya dalam diskusi Polemik di d'Consulate, Jakarta, Sabtu (15/6).

Juanda mengapresiasi upaya Prabowo-Sandi meyakinkan bahwa MK berwenang mengadili dugaan kecurangan, tidak terjebak pada mengurusi selisih hasil pemilu.

Dia juga menilai gugatan Prabowo-Sandi sarat dengan nuansa akademis. Mereka membangun narasi kecurangan pemilu wajib diadili MK lewat analisis akademik. Akan tetapi masih ada tugas yang diselesaikan, yakni pembuktian.

"Saya lihat kemarin bahwa mereka menggunakan sebuah upaya bagaimana meyakinkan hakim, massa, dan masyarakat, apa yang dia dalilkan diterima. Mampukah mereka buktikan?" ucap dia.

Sebelumnya, Prabowo-Sandi melalui kuasa hukum memaparkan surat permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Alih-alih memaparkan selisih hasil perolehan suara, mereka menitikberatkan gugatan mengenai kecurangan TSM. Prabowo-Sandi memfokuskan pada 17,5 juta DPT janggal, situng, dan pengerahan aparatur negara sebagai pokok perkara.

Perang Terakhir 02

Terpisah, Pengamat dan Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, alasan kesulitan alat transportasi dalam menghadirkan perangkat KPU yang berimbas penundaan jawaban atas permohonan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) tak logis.

Sebab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bisa mempersiapkan segala jawaban terkait dengan sengketa pemilu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"KPU butuh waktu untuk mempersiapkan data perkara biasa (wajar terjadi) dalam sengketa pemilu. Meski begitu, KPU seharusnya jauh lebih siap menghadapi gugatan 02 biar tak ada spekulasi liar publik," kata Adi, Minggu (16/6).

Ia pun menilai sikap KPU itu bukti lembaga pimpinan Arief Budiman ini tak memiliki persiapan yang matang menghadapi sidang gugatan.

"Apalagi sidang MK merupakan tempat perang terakhir 02 untuk menang Pilpres. KPU mestinya juga sudah menakar semua pertanyaan 02 sehingga data-datanya mudah disiapkan untuk menjawab sekaligus mematahkan argumen 02," tegasnya.

Selain itu, Adi menilai bukan menjadi alasan kuat bagi KPU yang menyebutkan kesulitan tiket untuk mendatangkan KPU Provinsi.

"Itu alasan enggak kuat. Tiket pesawat 24 jam bisa dipesan online, atau pakai transportasi darat juga cepat, kereta api Surabaya-Jakarta eksekutif sembilan jam maksimal (sampai tujuan), atau naik mobil lewat tol Transjawa juga cepat," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman meminta majelis hakim MK untuk memperpanjang tenggat waktu perbaikan jawaban atas permohonan sengketa pemilu 2019, yang digugat kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Arief menyebut, diperkirakan akan sulit menghadirkan seluruh tim KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk memberikan jawaban yang harus diserahkan hari Senin, (17/6). Terlebih, sidang perdana baru selesai pada Jumat sore.

"Artinya kan tersisa Sabtu dan Minggu. Saya menduga agak susah mencari transportasi untuk ke Jakarta. Kalau Senin rasa-rasanya kami agak kesulitan," ucapnya saat sidang perdana sengketa hasil pilpres 2019 di MK yang digelar Jumat, (14/6).

Dengan permintaan tersebut, majelis hakim memutuskan sidang MK yang sebelumnya digelar pada Senin esok diundur menjadi keesokan harinya, Selasa (18/6) yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Bisa Didiskualifikasi

Sementara itu, Legal Governance Specialist sekaligus Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Miko Kamal perspektif lain terkait sidang PHPU di MK.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan pemohon, dalam hal ini tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang menarik untuk dikupas.

"Ada tiga hal yang disampaikan pemohon yang kelihatan menarik perhatian panel hakim. Pertama adalah posisi cawapres Maruf Amin yang tidak mengundurkan diri dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) bank syariah," kata Miko dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (16/6).

Dua hal lain yang dinilai menarik adalah harta kekayaan capres Joko Widodo yang disebut membengkak 13 miliar dalam 13 hari. Kemudian adanya penyumbang fiktif kubu 01 dianggap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sama.

"Basis dari ke-3 soal itu adalah kejujuran. Jika Pihak Terkait (Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan/atau tim hukumnya) tidak dapat mengemukakan dalil-dalil hukum serta bukti yang mematahkan argumen pihak Prabowo-Sandiaga, dengan alasan ketidakjujuran, Mahkamah bisa saja membuat preseden baru, yaitu mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres yang ditetapkan KPU dengan alasan hukum ketidakjujuran," jelasnya.

Ia melanjutkan, dalil dengan basis kejujuran yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi terkesan sederhana. Namun ia justru melihat dalil tersebut sangat fundamental.

"Kejujuran sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan pemilu. Saking pentingnya, kita bersepakat menjadikan jujur sebagai alah satu asas pelaksanaan pemilu, selain asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (Pasal 2 UU No. 7/2017)," tutur Miko.

Dari sisi governance, imbuhnya, kejujuran dibahasakan dengan transparansi atau keterbukaan. Berdasarkan Pasal 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, transparansi merupakan salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara, disamping asas-asas lainnya, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sebagai the guardian of constution dan the guardian of kedaulatan rakyat, jelasnya, Mahkamah bisa membuat putusan beyond the law yang telah dipraktikkan selama ini.

"Putusan diskualifikasi dalam 4 PHPU Pilkada adalah buktinya. Meskipun sebenarnya tidak ada tuntunan hukum bagi Mahkamah tentang diskualifikasi tersebut,"

"Saya masih percaya Mahkamah akan menggunakan segala kewenangan besar yang ada dalam genggaman mereka untuk membuat putusan yang adil," tandasnya. (det/rmo/tit)


Create Account



Log In Your Account