Pilpres 2019, JK Tak Dampingi Jokowi

Selasa, 13 Februari 2018  20:14

Pilpres 2019, JK Tak Dampingi Jokowi

Wapres JK dan Anies Baswedan

JAKARTA (BM) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tak akan maju lagi sebagai cawapres pendamping capres Joko Widodo (Jokowi) di 2019.  JK tak maju lagi menjadi pendamping Jokowi karena merasa sudah cukup tua. Namun dia santai saja bila ada yang mengabarkan bahwa dirinya akan maju lagi sebagai pendamping Jokowi di 2019.

"Namanya kabar, tanya saja yang memberi kabar. Iya kan saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga dari segi umur," kata JK di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (13/2/2018).

JK dilahirkan di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. JK kini sudah berusia 75 tahun. JK mempersilakan tokoh-tokoh yang lebih muda darinya menjadi pendamping Jokowi.

"Biarlah yang muda-muda saja," kata JK.

Sebelumnya, JK pernah mengatakan agar calon penggantinya bersiap-siap. Suksesi lewat hajatan politik lima tahunan adalah hal yang lumrah.

"Pesan ya biasa-biasa. Pergantian sesuai konstitusi saja. Lima tahun-lima tahun. Dan itu ya nanti para calon ada waktu hampir setengah tahun. Tinggal nanti bagaimana calon masing-masing," kata JK di kantor Wapres pada Selasa (23/1) lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan gambaran sosok yang akan menjadi cawapres Jokowi nanti harus punya dua faktor. "Bagaimana seorang tokoh yang bisa dua hal, bagaimana membantu keterpilihannya," kata JK di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (13/2/2018).

Faktor elektabilitas dipandangnya penting untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan cawapres Jokowi. Faktor kedua yang harus dipunyai cawapres Jokowi adalah kemampuan dalam membantu Jokowi.

"Dan yang kedua, membantu dalam hal kerjaan nanti," kata JK.

Dia mempersilakan tokoh-tokoh yang lebih muda maju mendampingi Jokowi, siapa pun itu. Soal usia muda, bukan berarti sosok itu kurang pengalaman.

"Ya saya kira memang semua tokoh berbeda-beda dia punya pengalaman, caranya," kata JK.

JK juga belum memiliki nama yang diajukan sebagai pendamping Jokowi. "Belum, karena mesti dua hal ini, dan di samping itu juga ya tentu yang bisa mewakili keterjangkauan keterpilihan," tutur dia.

 

 

Jurnalis senior Asia Times, John McBeth, membuat satu tulisan tentang Jokowi-JK yang kemungkinan bakal maju lagi pada Pilpres 2019. Judul tulisan itu "Widodo Steams Towards Easy Second Run" di Asia Times, 7 Februari 2018.

McBeth juga mengulas tentang hasrat Prabowo Subianto yang akan maju lagi pada Pilpres 2019. Prabowo dinilai memiliki sejumlah modal besar untuk bisa menjadi lawan berat Joko Widodo.

Pada survei yang digelar SMRC nama Jokowi dan Prabowo bersaing ketat. Jokowi masih berada di posisi teratas dari pesaing terberatnya, Prabowo Subianto. Pada survei SMRC terakhir, sebanyak 38,9 persen pemilih akan memilih Jokowi sebagai presiden jika pilpres digelar hari itu. Sementara Prabowo meraih 10,5 persen.

Untuk generasi milenial, lembaga survei LSI menyatakan ada 45 persen suara terdaftar yang dari jumlah itu sekitar 38,4 persen memilih Jokowi dan 24,6 persen Prabowo. Ada jarak tipis antara perolehan suara Jokowi dan Prabowo di kalangan generasi milenial.

Yang menarik, McBeth menulis tentang kemungkinan pendamping Prabowo sebagai cawapres. Menurut orang-orang dalam dari kalangan Prabowo, McBeth menyatakan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini, masih menjadi pilihan cawapres Prabowo. Anies diunggulkan karena memiliki beberapa kelebihan dan cukup dikenal masyarakat.

Namun, jadi tidaknya Anies menjadi pendamping Prabowo, McBeth menulis bahwa itu semua tergantung kemampuan dan prestasi Anies beberapa bulan ke depan dalam mengemban amanah sebagai Gubernur DKI. Anies bersama Sandiaga Uno secara mengejutkan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot.

Kekalahan Ahok pada Pilgub 2017 ini mencuatkan nama Anies sebagai salah satu politisi yang berpengaruh dan mendapat perhatian luas publik. Bagi kubu sebelah, kemenangan Anies atas Ahok menjadi semacam pelajaran berharga dalam menyiapkan medan tempur pada Pilpres 2019.

Pada survei Indo Barometer pada Desember lalu, nama Anies berada di posisi atas sebagai cawapres mengalahkan Agus Harimuti Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Anies juga lebih unggul dibandingkan cawapres lain seperti Ahok, Ridwan Kamil, dan Moeldoko.

Anies meraih dukungan 10,5 persen. Jika disandingkan dengan Prabowo, elektabilitas Anies naik dua kali lipat hingga 22,5 persen. Nama Anies makin berkibar jika disandingkan dengan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2019.

Soal maju tidaknya Prabowo sempat menjadi polemik. McBeth menulis beberapa orang percaya jika Prabowo tetap akan maju pada Pilpres 2019. Pada Oktober tahun lalu dia mengatakan, "Jika kalian semua percaya menjadi presiden adalah lahan untuk perjuangan, maka saya siap untuk menjadi kandidat presiden."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku yakin Prabowo akan tampil lagi sebagai capres. "Dia seorang pria dengan misi dan saya tisak melihat dia mundur dari misi itu," kata Fadli.

 

Jokowi-JK

John McBeth menyebut Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpeluang kembali bersama di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Alasannya, Jokowi kesulitan memilih cawapres yang dapat membantu mengamankan pemilih tradisional Muslim. Kalla pun dianggap sebagai sosok yang tepat karena dekat dengan umat Muslim.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana, Bali, Jimmy Z Usfunan, mengatakan bahwa peluang Kalla kembali berduet mendampingi Jokowi telah kandas.

"JK dengan Susilo Bambang Yudhoyono full 5 tahun, dengan Jokowi 5 tahun. Berarti tak dimungkinkan lagi ketika maju cawapres periode depan," kata Jimmy, Selasa (13/2/2018).

Apalagi, kata Jimmy, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas mengatur bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

"Jadi, tak berarti dua kali masa jabatan itu dua kali berturut-turut, itu keliru. Jadi, mau berturut-turut atau tidak di dalam UU sudah tak bisa. Sudah enggak mungkin dia jadi wapres satu paket dengan Jokowi lagi," kata Jimmy.

Menurut Jimmy, berbeda kasus jika Kalla maju sebagai calon presiden, maka hal itu masih dimungkinkan oleh UU.

"Jadi, itu sudah jelas, dua kali masa jabatan, batas maksimal. Artinya, memang sudah tidak ada lagi kesempatan, kecuali dia maju sebagai calon presiden, tetapi untuk wakil presiden enggak bisa," kata dia.

Tak berbeda, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menegaskan bahwa Kalla tak dimungkinkan lagi menjadi wakil bagi Jokowi di Pilpres 2019.

"Kalau JK jadi wakil enggak bisa, sudah mentok, mau berturut-turut atau tidak berturut-turut, kalau sudah dua (masa jabatan) sudah tidak bisa lagi. Jelas konstitusi mengatakan dua periode," kata Refli.

Kecuali, kata Refli, jika Kalla tak menuntaskan dua periode masa jabatannya sebagai wakil presiden atau dirinya maju sebagai calon presiden.

"Kecuali satu periode tak penuh. Seperti Bu Megawati Soekarnoputri kita masih berdebat. Apakah sudah menjalankan satu periode atau belum, tetapi kalau Pak JK sudah dan itu tak ada perdebatan. Yang dimungkinkan jadi capres," kata dia. (det/rep/rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>