Purnawirawan TNI/Polri Deklarasi Pipres Netral

Senin, 28 Januari 2019  17:18

Purnawirawan TNI/Polri Deklarasi Pipres Netral

Deklarasi Petisi Pilpres Netral, Jujur dan Adil di Jakarta, Senin (28/1).

JAKARTA (BM) - Purnawirawan TNI dan Polri bersama beberapa tokoh nasional mendeklarasikan petisi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang netral, jujur dan adil.

Petisi ditandatangani dan dideklarasikan di kediaman Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman, Jl. Bangka IX No. 1 B Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/1). Petisi dibacakan oleh tuan rumah Nugroho Djayusman.

Petisi tersebut berisikan dua hal. Pertama, mendesak netralitas TNI, Polri, Badan Intelijen, dan semua Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019. Kedua, mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh prajurit TNI dan Polri.

Nugroho Djayusman menuturkan, petisi tersebut dideklarasikan sesuai dengan pasal 2 huruf d UU 34/2004 tentang TNI menegaskan jati diri TNI yang melarang berpolitik praktis dan menghormati prinsip demokrasi.

Begitu juga aparat kepolisian, dalam Pasal 28 angka 2 UU 2/2002 tentang Polri dinyatakan secara tegas bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara yang bertugas mendeteksi ancaman terhadap negara, dimana dalam Pasal 2 huruf f menyatakan secara tegas BIN tunduk pada asas netralitas dalam penyelenggaraannya.

Begitu pun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 2 huruf f UU 5/2014 dinyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tunduk asas netralitas.

"Namun, dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, suara rakyat untuk memilih Presiden yang diinginkannya akan mengalami cacat dan diskriminasi apabila terjadi ketidaknetralan oknum ASN, TNI, Polri, dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya," papar Nugroho Djayusman.

Menurutnya, kondisi ini bisa menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri.

Hadir dalam acara ini, Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman sendiri, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Syafa'at, Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb, ekonom senior Rizal Ramli, MS kaban, Fuad Bawazier dan yang lain. (rmo/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>