Sandi Yakin Bukti Gugatan ke MK Akan Buka Tabir Kecurangan

Kamis, 26 Mei 2019  20:30

Sandi Yakin Bukti Gugatan ke MK Akan Buka Tabir Kecurangan

Hashim Djojohadikusumo bersama Bambang Widjajanto menyerahkan berkas gugatan di Gedung MK

JAKARTA (BM) –Tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga Uno telah resmi menggugat ke Mahkamah Konstitusi, terkait hasil Pilpres 2019. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku optimistis, bahwa bukti-bukti kecurangan yang disertakan dalam permohonan ke MK cukup untuk membuka tabir kecurangan. Meski bukti-bukti yang ada sekarang, kata dia, masih akan dilengkapi.

“Detailnya nanti tim hukum yang menjelaskan, tapi bukti-bukti yang kami sampaikan Insya Allah akan membuka tabir dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di lapangan,” ujar Sandiaga di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu 26 Mei 2019.


Meski yakin, Sandiaga menyebut akan melengkapi bukti-bukti yang ada sekarang. Ia mengharapkan bukti-bukti tersebut untuk ditelusuri pada persidangan. “Tentunya akan dilengkapi satu-persatu bukti-bukti tersebut. Kami harapkan bukti-bukti tersebut akan dikupas pada persidangan nanti,” tuturnya.


Seperti diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melalui Tim Hukum yang diketuai Bambang Widjojanto,  secara resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.47 WIB.

Bambang Widjojanto menyebut bahwa sengketa pilpres tahun ini bukanlah kasus biasa. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber di saluran Youtube Macan Idealis, milik Jubir BPN Vasco Ruseimy, Sabtu (25/5/2019).


Bambang menduga bahwa kejahatan yang ditemukan kubunya, ada 3 kejahatan yang menjadi satu. "Setelah saya mempelajari, ini ada 3 in 1 criminality, jadi ada 3 kejahatan yang bergabung jadi satu, kalau ini tidak bisa diselesaikan secara baik proses ini," ujar Bambang.


"Bagian yang pertama adalah saya lihat, kalau memang kedaulatan rakyat ini tidak diwujudkan padahal ini menjadi tiang penting kehidupan bernegara, maka sebenarnya telah terjadi kejahatan konstitusional yang disebut sebagai inkonstitusional," ungkapnya.


Ia menduga bahwa ada indikasi penyalagunaan kewenangan oleh kekuasaan. "Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran ini dimanifestasikan penyalahgunaan kemenangan yang dimiliki oleh kekuasaan," ungkap Bambang.


"Yang menyebabkan proses keberadaan dan kedaulatan itu menjadi terhampas dan dirampok."


"Maka penggunaan kewenangan yang menyebabkan kecurangan-kecurangan yang terjadi ini bagian bukan korupsi biasa, jadi kepentingan politik, jadi seluruh otoritas dipakai untuk kepentingan politik di dalam proses electionitu."


"Saya mendefinisikannya inilah bagian dari korupsi politik," sambungnya.


Ia lantas menyinggung mengenai kasus kematian anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam pemilu 2019.


"Kalau ada sekian ratus orang mati, padahal ia terlibat dalam satu sitem langsung atau tidak langsung itu kan bisa di sebut sebagai kelalaian," kata Bambang.


"Dan itu siapapun bisa dipertanggungjawabkan."


"Tapi kalau ini kelalaian begitu sistemik dan tidak bisa dilacak ini kan bisa bagian dari kelalaian banyak omission," ujarnya.


"Itu bagian kan kejahatan kemanusiaan."


"Kalau benar dari tesis ini 3 in 1 dalam criminality, luar biasa ini bos, baru kali inilah 3 kejahatan besar dan berat itu bertemu dan bertumpu jadi satu," imbuh Bambang.

 

Dalil Permohonan

Prabowo-Sandiaga menggugat hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menggunakan pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 sebagai dalil permohonan.


"Dalilnya ialah pasal 22 e ayat 1 UUD 45, bahwa pemilu harus jujur dan adil. Maka kemudian skrg kita apakah pemilu itu pemilu itu jujur adil?" ujar anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid,  Minggu (26/5/2019).


Dia mengatakan, pemilu 2019 yang dianggap banyak kecurangan maka tak sesuai dengan amanah UUD 45. Sehingga, lanjut Luthfi, produk dari pemilu ini tidak sah alias inskonstitusional.


"Bagi kami, karena itu perintah (UUD 45) maka seluruh organ negara termasuk KPU harus patuh pada UUD 45, antara rakyat dan negara sifatnya Impratif, kewajiban organ negara dari KPU melaksanakan pasal itu dan itu kewajiban," ucapnya.


"Maka produk itu menjadi tidak konstitusional kalau syarat dari UUD 45 pasal 22e ayat 1 tidak dilaksanakan dan tidak mengikat. Maka itu batal demi hukum," sambungnya.


Yazid tak mau membeberkan lebih lanjut perihal gugatannya ke MK. Dia mengatakan, tim kuasa hukum akan membuktikan bentuk kecurangan di MK dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.


"Kita akan bawa sejumlah bukti-bukti dan akan kita persoalkan di dalam persidangan," ungkap Luthfi. (tem/tri/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>