SBY Isyaratkan Usung Capres Baru

Senin, 23 April 2018  19:55

SBY Isyaratkan Usung Capres Baru

Jakarta (BM) – Statemen Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mungkin agak mengejutkan. SBY yang selama ini dikenal sedang ‘dekat’ dengan Istana, tiba-tiba mengisyarakatkan akan mengusung capres cawapres di luar nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.  Nama capres dan cawapres yang akan diusung itu akan diumumkan setelah SBY melakukan safari politik ke sejumlah daerah.

"Saya akan pasangkan nanti, capres-cawapres yang mengerti keinginan rakyat. Insya Allah nanti ada pemimpin baru yang amanah, cerdas dan memikirkan rakyat banyak," kata SBY di hadapan ratusan ulama, santri dan masyarakat Kota Cilegon, Banten, Minggu (24/4).

SBY tidak melanjutkan penjelasan soal kemungkinan nama yang akan diusung partai berlambang bintang mercy itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan saat ini Partai Demokrat sedang memainkan sebuah strategi cantik jelang Pilpres. Dia mengibaratkan Pilpres sebagai permainan sepakbola.

"Terus tik tok tik tok [Menggiring giring bola] sampai depan gawang. Ini sudah babak kedua. Kalau hanya mengumumkan capres-nya saja belum lengkap. Kami akan selesaikan dulu Pilkada sampai Juni, Juli bercakap-cakap ke situ [Pilpres], kemudian Agustus akan kami ambil langkah," kata Hinca.

Hinca menambahkan capres yang diusung atau berkoalisi dengan Demokrat akan memiliki tiga keuntungan. "Istilahnya, beli satu dapat tiga," kata Hinca.

Pertama, calon tersebut memperoleh suara 10 persen pendukung Demokrat. Kedua, mendapatkan pengalaman SBY yang pernah menjadi Presiden selama dua periode, dan ketiga, mendapatkan dukungan politik dari 100 juta pemilih milenial yang merupakan pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jadi koalisi bukan soal siapa cawapresnya, tapi kami akan berkoalisi dengan program yang kami terima," ujarnya.

 

Dongkrak Elektabilitas

Partai Demokrat, menurut Hinca, akan terus mendongkrak elektabilitas AHY sebagai cawapres, yang saat ini menurut lembaga survei Cyrus Network mencapai 15 persen. Demokrat menginginkan elektabilitas AHY mencapai 20 persen hingga Agustus 2018.

"Survei terakhir, AHY naik mencapai 15 persen. Kami yakin akan naik lagi," kata Hinca.

Survei Cyrus yang dirilis 19 April 2018 silam, menunjukkan AHY merupakan calon pendamping paling potensial Jokowi. Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Partai Demokrat itu memiliki elektabilitas 15 persen, unggul atas nama-nama lain seperti Gatot Nurmantyo (10 persen), Prabowo Subianto (9,1 persen), Anies Baswedan (9,1 persen) dan Hary Tanoesodibjo (8,8 persen).

Survei tersebut dilaksanakan pada 27 Maret-3 April 2018. Metode survei menggunakan multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Total responden sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Survei Indobarometer juga menempatkan nama AHY sebagai cawapres potensial untuk Jokowi. Namun, survei Indobarometer hanya dilakukan di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 29 Januari hingga 4 Februari 2018 di 38 kabupaten/kota di wilayah Jatim, elektabilitas AHY mencapai 15,1 persen.

AHY, menurut Indobarometer, unggul atas Anies Baswedan (13,1 persen), Gatot Nurmantyo (7,9 persen), Ridwan Kamil (6 persen) dan Muhaimin Iskandar (5,3 persen).

Menurut Hinca, target untuk mendongkrak elektabilitas AHY kemungkinan akan mudah diraih. Sejauh ini, Demokrat telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menaikan elektabilitas putras sulung SBY itu, diantaranya melalui safari politik ke sejumlah wilayah.

"Kami yakin bisa kembali ke 2004 dan 2009. Mana ada partai yang turun ke bawah naik bus, karena kami tidak punya uang untuk beli pesawat," katanya.

 

Poros Tiga

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan kemungkinan terjadinya poros ketiga semua tergantung arah Partai Demokrat sebagai juru kunci. Namun, menurutnya akan menjadi pertanyaan bagi publik siapa yang akan dimaksud pemimpin baru oleh SBY.

"Kami melihat ada poros tiga atau tidak, kuncennya ada di Demokrat. Sebagai pemegang juru kunci yang akan menentukan lahir atau tidaknya poros ketiga. Kita lihat saja nanti," ujar Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

PKB belum menentukan sikapnya terhadap wacana poros ketiga yang sempat hilang. Daniel mengaku belum ada pembicaraan serius membahas lahirnya penantang baru Jokowi.

"Kalau komunikasi dengan seluruh partai berjalan baik tapi secara serius bahas poros tiga belum karena memang belum ada yang ajak untuk bahas serius," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamini pernyataan Ketum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kehadiran pemimpin baru di 2019. Fahri menuding, sudah terlalu banyak janji Presiden Joko Widodo yang tak terlaksana.

"Kita nggak bisa sembunyi faktanya bahwa anda mau make-up Jokowi kayak apa pun, satu saja yang dia nggak bisa jawab, kenapa semua janji pemilunya nggak dipenuhi," kata Fahri di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Fahri pun menyinggung soal maraknya pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Ia menyebut, pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan Jokowi hanya pencitraan semata. Alasannya, pembangun itu bukan merupakan janji Jokowi saat Pemilu 2014.

"Itu yang baru-baru itu sebenarnya nggak ada dalam janjinya. Dan itu semua kalau kita argumen bukan dia juga yang bangun," jelas Fahri.

"Sekarang seperti bekerja ke tempat lain yang tidak dia janjikan dan nggak ada gunanya," imbuhnya.

 

Koalisi

PKS sependapat dengan pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berbicara soal pemimpin baru di 2019. PKS juga membuka opsi berkoalisi dengan Demokrat.

"Sangat terbuka peluang tersebut, bahkan untuk partai yang lainnya. Koalisi penyelamatan kedaulatan NKRI," kata Wasekjen PKS Abdul Hakim kepada wartawan, Senin (23/3/2018).

Hakim memandang, diperlukan penguatan koalisi untuk memunculkan pemimpin baru. PKS menilai, pergantian pemimpin di 2019 adalah keharusan.

"Sangat diperlukan penguatan koalisi untuk perubahan Indonesia yang lebih baik di momentum suksesi 2019. Kita memerlukan pemimpin nasional baru untuk menyelamatkan marwah dan kedaulatan bumi pertiwi Indonesia tercinta," tutur Hakim.

Pendapat senada disampaikan Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi. Ia sepakat dengan pernyataan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan melahirkan pemimpin baru. Meski begitu, PAN belum memberikan sikap apakah akan ikut dengan Demokrat untuk membentuk poros ketiga.

"Calon tidak boleh satu pasangan bagi PAN. Harus lebih dari satu pasangan calon. Bisa dua pasang, atau tiga pasangan calon, kalau kondisi seperti ini. Jadi sangat memungkinkan akan muncul tiga pasangan calon," ujar Viva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/4).

Menurut Viva, PAN tidak menutup diri untuk bersama Demokrat. Pihaknya pun tidak masalah apabila syarat yang diajukan Demokrat untuk mengusung putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Selama persyaratan itu juga disetujui partai yang berkoalisi nanti.

"Oh tidak ada masalah siapa yang diajukan Demokrat termasuk mas AHY, kalau itu kemudian disetujui koalisi partai tidak ada masalah kan," kata dia.

Namun saat disinggung apakah pasti melawan pihak Joko Widodo, dia tak memberikan sikap yang pasti. Padahal Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais menyatakan tidak mau partainya berkoalisi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya kita berharap apapun keputusan rakyat yang terbaik lah," ucapnya. (det/cnn/mer/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>