Sri Bintang Usul TPF Pilpres Libatkan Asing

Selasa, 23 April 2019  18:24

Sri Bintang Usul TPF Pilpres Libatkan Asing

Sri Bintang Pamungkas

JAKARTA (BM) – Banyaknya dugaan pelanggaran pemilu memantik sejumlah elit dan aktivis untuk memunculkan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF). Aktivis senior, Sri Bintang Pamungkas menegaskan TPF dugaan kecurangan pemilu merupakan salah satu tugas dari pemerintah.

"Tugas daripada pemeritah itu antara lain membentuk TPF itu," tegasnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Pembentukan TPF itu dimaksudkan demi menyelidiki keterlibatan pihak-pihak atas berbagai kejanggalan dan kecurangan dalam pemilu 2019.

Misalkan terkait belasan juta daftar pemilih tetap (DPT) yang di duga invalid, serta dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun oleh para peserta pemilu.

Namun, pria yang akrab disapa SBP ini pesimis dengan pembentukan TPF pemerintah lantaran ia menganggap saat ini pemerintah merupakan salah satu kontestan. Sebut saja Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

Untuk itu, dia pun mengaku tidak keberatan jika TPF juga melibatkan pihak asing yang dinilai berintegritas tinggi dan independen.

"Tapi harus ada invitasi (undangan) dari pemerintah kita to. Harus ada, kalau enggak ada pemeritah kita, berarti membiarkan saja ini semua terjadi," pungkasnya.

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Irfan Yusuf atau Gus Irfan menilai pembentukan TPF bukan hal keliru, jika ditujukan untuk mengusut kecurangan gelaran pesta demokrasi dalam Pemilu 2019.

"TPF bukan hal yang tabu untuk dibentuk," ujar Irfan, Selasa (23/4).

Menurutnya, Pemilu 2019 menjadi sejarah gelaran terburuk sejak era reformasi begulir pada tahun 1998. Sebab, berbagai dugaan pelanggaran muncul secar masif.

"Memang luar biasa pelanggarannya. Menurut saya inilah pemilu paling jorok dalam sejarah pasca reformasi," jelasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan sepenuhnya pembentukan tim pencari fakta (TPF) dugaan kecurangan pemilu kepada pihak-pihak terkait.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, pembentukan TPF bukanlah kewenangan pihaknya. Sebab pihaknya hanyalah bertugas untuk mengawasi.

"Saya pasrahkan kepada lembaga yang lain lah. Kami tugas untuk mengawasi kalau ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran," katanya kepada wartawan di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Pihaknya lebih memilih untuk menyerahkan pembahasan tentang pembentukan TPF kepada pihak-pihak terkait. Tidak dijelaskannya pihak terkait apa yang dimaksud.

Maka dari itu, pihaknya juga belum bisa memastikan kalau Bawaslu nanti akan masuk dalam TPF atau tidak.

"Kami serahkan kepada lembaga lain untuk menilai. Terserah menurut para pihak yang merasa. Itukan sebuah wacana ya. Silakan didiskusikan diantara para pihak dulu," pungkasnya.

 

Kecurangan Mana

PDI Perjuangan mulai mempertanyakan kemunculan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut kecurangan pada gelaran Pemilu 2019.

Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menyebut semua kecurangan selama ini sudah mendapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu.

 “Jadi kecurangan mana yang belum diusut? Tahapan mana yang buntu sehingga harus dibentuk TPF?" ujar Alex, Selasa (23/4).

Alex berpandangan gelaran pemilu seharusnya dapat dipercaya siapapun karena pengawasan sudah dilakukan semua elemen, mulai lembaga negara yaitu Bawaslu hingga saksi milik peserta.

"Dalam proses pemilu kita membentuk Bawaslu dengan perangkat sampai di tingkat TPS, belum lagi para saksi di masing-masing partai dan pasangan capres-cawapres," jelasnya.

"Kita harus percaya pada sistem yang kita sepakati dan institusi yang dibentuk untuk melaksanakan sistem tersebut," demikian Alex.

Terpisah, analis politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah setuju atas wacana pembentukan TPF. “Untuk menjaga legitimasi hasil pemilu, tidak ada salahnya dibentuk TPF Pemilu, terlebih dengan kondisi saat ini, di mana membaca hasil laporan Bawaslu terdapat banyak daerah dengan pelaksanaan bermasalah,” katanya.

Dia berharap nantinya TPF diberi keleluasaan dalam skema ataupun metode yang digunakan untuk melakukan pencarian fakta-fakta kecurangan.

“Tidak saja soal kecurangan yang dilakukan personal orang per orang, tetapi juga harus mencakup soal teknis pelaksanaan yang tidak sesuai standar aturan KPU,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah harus sungguh-sungguh berupaya menghadirkan demokrasi yang bersih dan bermartabat. Dengan adanya TPF, kata dia, apapun hasilnya publik harus menerima.

“Untuk itu, TPF harus berkomposisi tokoh relevan yang independen, juga lintas bidang,” demikian Dedi.

 

Kompolnas Tolak Gabung

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak bergabung andai kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat membentuk komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan. Kompolnas merasa tidak berwenang untuk turut mengurusi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Mohon maaf masalah politik bukan tugas dan wewenang Kompolnas," tutur Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto, Senin (22/4).

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menambahkan apa yang disampaikan Bekto. Poengky menilai kecurangan sudah cukup ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Poengky juga mengatakan pembentukan komisi atau tim independen tidak memiliki dasar hukum. Jika komisi atau tim independen dibentuk, lanjutnya, justru akan bertentangan dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu karena Bawaslu dan Gakkumdu yang berwenang menangani dugaan kecurangan.

"Janganlah berakrobat politik dengan ide membuat komisi independen, karena tidak ada dasar hukumnya, bertentangan dengan UU Pemilu, berpotensi mendelegitimasi pemilu dan berpotensi memecah belah bangsa dan negara," kata Poengky.

Di sisi lain, Poengky menilai kepolisian sudah bekerja optimal. Dia berkaca dari pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang berjalan lancar. Poengky mengatakan Kompolnas memantau itu semua.

"Aparat Polri sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terbukti saat tahapan-tahapan pemilu yang selalu kami pantau, berjalan dengan aman dan lancar," tutur Poengky.

Diketahui, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengusulkan agar kedua paslon pilpres menyepakati pembentukan suatu komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan. Dia bicara demikian atas nama pribadi, bukan atas nama Partai Demokrat.

Menurut Andi, pembentukan tim tersebut dapat menjadi solusi atas kegaduhan politik yang terjadi selama Pilpres 2019 berlangsung sejak masa kampanye. Dugaan kecurangan yang harus diungkap mencakup berbagai lini. Misalnya soal netralitas ASN atau PNS dan aparat, keterlibatan perusahaan BUMN hingga surat suara yang sudah tercoblos.

Direktur Lokataru, Haris Azhar juga setuju jika ada komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan. Bahkan dia mengklaim pernah mengusulkan hal tersebut jauh hari.

"Kan sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Mungkin telat, tapi masih ada harapan untuk meluruskan segalanya," ucap Haris. (cnn/rmo/ tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>