Waspada ‘Serangan Fajar’, KPU Gandeng KPK
Wahyu Setiawan
By: admin
3 Apr 2019 18:09
 
 

JAKARTA (BM) – ‘Serangan fajar’ atau politik uang menjelang pencoblosan menjadi perhatian sejumlah pihak.  Pihak KPU menggandeng KPK untuk menekan praktik kotor itu. Sementara Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat di hari tenang.

"KPU dan KPK berharap pemilih dalam Pemilu 2019 menjadi pemilih yang berdaulat. Salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam menggunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Rabu (3/4/2019).

Menurut Wahyu, kerja sama antara KPU dan KPK akan fokus pada sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan perlawanan terhadap praktik politik yang pada Pemilu 2019. Kerja sama ini mengusung semangat 'pemilih berdaulat negara kuat dan pilih yang jujur'.

Kerja sama akan dimulai pada kegiatan Pemilu Run 2019 yang akan dilaksanakan pada 7 April 2019. Kegiatan Pemilu Run bakal dipusatkan di wilayah Jakarta dan serentak dilaksanakan oleh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Kerja sama KPU dan KPK juga akan dilaksanakan pada debat ke 5 (13 April 2019) dengan cara memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui penayangan iklan layanan masyarakat," ujar Wahyu.

Selain rencana tersebut, KPU bersama KPK juga akan mengumumkan nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini untuk menciptakan kesadaran para calon legislatif (caleg) untuk melaporkan LHKPN.

"Jadi nanti rencananya kami akan undang KPU dan akan menyampaikan nama-nama itu. Sekaligus sosialisasi aturan KPU yang mewajibkan calon anggota legislatif terpilih untuk melaporkan kekayaannya. Jadi mereka yang sudah terpilih harus melaporkan kekayaaannya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di kantor KPU, Selasa (2/4/2019).

Upaya menekan praktik politik uang juga akan dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berencana melakukan patroli dan pengawasan di masa tenang pemilu, 14-16 April 2019. Bawaslu akan memastikan masyarakat tidak menerima pemberian orang lain yang mensyaratkan mereka memilih salah satu peserta pemilu.

"OTT (KPK) terakhir mengingatkan kepada kita untuk semakin mengingat potensi kerawanan politik uang. Dari sisi pencegahan, kami akan melakukan patroli dan pengawasan di masa tenang," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Selasa (2/4/2019).

Bawaslu menyebut indeks kerawanan praktik politik uang pada 14 hari menuju waktu pencoblosan tanggal 17 April 2019, masih menempati posisi teratas.

"Dalam setiap kerawanan indeks kita, politik uang menjadi kerawanan tertinggi selain situasi di hari H," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi, Rabu (3/4/2019).

Apalagi, kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK berhasil membongkar rencana praktik kotor tersebut lewat tindakan yang disebut "serangan fajar".

Ditambah dengan barang bukti 400 ribu lembar amplop berisi pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan dalam puluhan kardus.

Peristiwa ini dijadikan Bawaslu sebagai alarm pengingat yang menyadarkan bahwa praktik semacam ini masih mungkin terjadi di masa detik-detik menjelang hari pencoblosan.

"Apa yang terjadi beberapa hari terakhir, OTT yang katanya untuk serangan fajar, ini pengingat untuk memperhatikan potensi kerawanan politik uang," jelasnya.

Sebagai badan pengawas, Bawaslu akan gelar patroli pengawasan di masa tenang, dengan fokus utama yaitu mencegah adanya politik uang.

Sebelum memyebar petugasnya, Bawaslu akan memetakan terlebih dulu daerah mana yang punya tingkat kerawanan praktik politik uang tertinggi.

Setelah dapat, kemudian mereka akan menerjunkan petugas patroli ke wilayah-wilayah dengan cara persuasif atau imbauan untuk tolak keras politik uang.

Caranya dengan memunculkan psikologi publik agar mereka tidak berani menerima ataupun memberi imbalan, dengan mengarahkan pada pasangan tertentu.

Bawaslu mengancam dengan hukuman pidana, dan hal itu juga berdampak buruk pada kualitas Pemilu periode ini.

"Nanti akan ada secara serentak kami meminta jajaran melakukan patroli pengawasan salah satu fokus menolak dan melawan politik uang yang biasanya dipetakan titik rawan tinggi di saat masa tenang," jelas Afifuddin.

 

Harus Bicara Keras

Serangan fajar menjelang hari pemungutan suara jangan dianggap masalah sepele. Apalagi sudah memakan korban.  "Isu ini harus diperjelas atau dituntaskan oleh kandidat presiden dan wakil presiden. Harusnya para calon ini bicara yang agak keras tentang ini," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan, Rabu (3/4).

Dia mencontohkan adanya pejabat di kementerian yang tengah melakukan silaturahmi kemudian menyerahkan uang, dan bahkan disaksikan oleh banyak orang.

"Tindakan pejabat itu bukan suatu tindakan yang terpuji. Betapa tidak luhurnya kita," kata Fahri yang juga inisitor Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Dia menilai bahwa terdapat dua masalah dalam peristiwa itu yakni money politic dan korupsi politik. Kedua masalah menjadi kegagalan sistem yang saat ini terjadi.

"Saya menganggap kasus operasi tangkap tangan seperti yang dialami politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso merupakan hal-hal yang sudah biasa terjadi. Apalagi terjadi menjelang pemilu," jelas Fahri.

Fahri pun menceritakan bagaimana rendahnya harga anggota dewan bagi pengusaha di daerah. Kala itu, dirinya pernah duduk bersama dalam sebuah acara dan anggota dewan hanya dihargai Rp 2,5 juta.

"Di suatu daerah kami duduk dengan asosiasi kopi. Ketuanya berpidato terus membagikan uang Rp 2,5 juta ke anggota DPR. Saya marah, begitu rendah sekali cita rasa menghargai demokrasi dengan gampang memberikan uang," bebernya. (rmo/kom/det/tit)


Create Account



Log In Your Account