Dana Hasil Cukai Rp 17 M Disalahgunakan

Senin, 10 Juni 2013  00:39

Dana Hasil Cukai Rp 17 M Disalahgunakan

JEMBER (BM) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Government Corruption Watch (GCW) Jember menengarai adanya penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2012. Andhy Sungkono, koordinator GCW, mengatakan bahwa penyelewengan terjadi mulai dari pembagian anggaran untuk 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga realisasinya. Dana sebesar Rp 17 miliar yang seharusnya untuk masyarakat, disebutnya malah dijadikan mainan oleh sejumlah pejabat.

Enam SKPD yang diputuskan Bupati Jember, MZA Djalal mendapat alokasi DBH CHT 2012 adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Manusia (Disperindag-ESDM), Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disperikel), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Andhy mulai membeberkan, Disbunhut Jember mendapat kucuran dana bagi hasil sebesar Rp 5.244.641.400 atau setara 29,82 persen dari total DBH CHT Jember. Dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disbunhut pada 2012 lalu, ada beberapa dugaan penyimpangan dari penggunaan dana yang diterima. “Ada temuan mark up atau penggelembungan dalam pembelian 45 unit hand traktor yang dinyatakan harganya Rp 30 juta tiap unit dan 30 unit pompa air yang harganya per unit Rp 6,5 juta. Penerima barang tidak jelas,” kata dia, Minggu (9/6), di Sekretariat GCW.

Selain itu, alokasi DBH CHT untuk Disperikel sebesar  Rp 1.750 miliar yang disinyalir juga menyimpang. Dana itu dilaporkan untuk Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat. “Ini jelas salah peruntukan. Apa kaitannya dinas ini dan program itu dengan tembakau atau rokok?” ketusnya.

Kemudian indikasi penyimpangan pada dana untuk Program Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Cukai dan Bimbingan Teknis Manajemen Industri Hasil Tembakau sebesar Rp 3.274.662.500 yang berada di Disperindag ESDM. “Padahal banyak petani tembakau dan pengusaha rokok kecil yang menyatakan tidak pernah mendapat dana atau program itu. Sosialisasi banyak dilakukan oleh Lembaga Tembakau milik Pemprov Jatim,” urainya.

Temuan LSM GCW tidak jauh berbeda dengan hasil pengawasan Komisi B Bidang Perekonomian dan Pertanian DPRD Jember. Alokasi DBH CHT 2012 melenceng dari Peraturan tentang Pedoman Umum yang dibuat Menteri Keuangan maupun turunannya Peraturan Gubernur Jatim.

Kedua peraturan itu mengamanatkan alokasi DBH CHT secara berurutan yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

“DBH CHT Jember justru paling besar porsinya untuk pembinaan lingkungan sosial 35,05 persen. Peningkatan kualitas bahan baku dibawahnya dengan 29,82 persen. Untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal 19,63 persen. Sedangkan, pembinaan industri paling kecil alokasinya 15,52 persen,” ulas anggota Komisi B, Wakik, ditemui terpisah.

Berdasarkan catatan Berita Metro, tahun 2010, Kabupaten Jember mendapatkan DBH CHT sebesar Rp 9 miliar. Selanjutnya, mengalami peningkatan menjadi Rp 11 miliar pada tahun 2011. DBH CHT kian bertambah menembus angka Rp 17 miliar pada tahun 2012. 

Bupati Jember, MZA Djalal, menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 188.45/150/012/2012 tentang pembentukan Tim Sekretariat Kebijakan Penggunaan DBH CHT. Tim tersebut dipimpin Sekretaris Kabupaten, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappekab) Kabupaten Jember. 

Tim dijalankan oleh Biro Perekonomian Bappekab. Seluruh proposal yang diajukan oleh SKPD, dibahas dan direkomendasikan kepada Tim Sekretariat melalui Biro Perekonomian Bappekab.

Tim Sekretariat Kebijakan Penggunaan DBH CHT Kabupaten Jember memberikan alokasi DBH CHT berdasarkan beban program yang menjadi wilayah kerja masing-masing. Menurut Biro Perekonomian Bappekab, Shinta Rosmala, SKPD yang dinilai sangat erat berhubungan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT). “Seperti Disperindag ESDM dan Disbunhut mendapat alokasi dana lebih besar. Kedua SKPD itu mendapat total DBH CHT sebesar Rp 11.424.459.560 atau 64,69 persen dari total dana keseluruhan,” ucapnya.

Upaya memperoleh keterangan lebih lanjut dari Kepala Bappekab Jember, Mohammad Thamrin, tidak berhasil. Wartawan koran ini coba mengontak telepon selulernya, namun tidak berbalas. Klarifikasi dari yang bersangkutan dirasa penting karena wewenangnya membawahi Biro Perekonomian Bappekab. (str/epe)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>