DPRD: Jangan Ada Diskriminasi IMB Tower dan Reklame
By: redaktur
12 Mei 2019 21:33
 
 
SURABAYA (BM) – kalangan anggota dewan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak ada diskriminsi antara pemberlakuan izin mendirikan bangunan (IMB) reklame dengan IMB bangunan, tower telekomunikasi.

Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya berharap IMB reklame tidak berlaku secara periodik atau setiap tahunan, melainkan diperlakukan sama dengan IMB lainnya seperti tower yang berlaku untuk selamanya. "Paling tidak dibatasi IMB reklame berlaku hingga sewa pemakaian tanah berakhir," katanya, Minggu (12/5).

Menurut Adi Sutarwijono yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, sebelumnya izin mendirikan tower telekomunikasi berlaku temporer, yakni 2 tahunan. Sehingga setiap periode itu, pemilik tower harus mengurus pembaruan IMB dan membayar retribusi.

Namun, setelah muncul koreksi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, ketentuan lama itu diubah oleh pemkot. IMB Tower yang semula dibuat berdasar termin waktu 2 tahun, berganti menjadi IMB yang sekali terbit untuk selamanya.

"Saat ini, IMB reklame berlaku setiap tahun. Jelas ini diskriminasi. Ini yang kita desak ke Pemkot Surabaya agar mengubah ketentuan, dimana izin reklame diterbitkan satu kali seperti IMB tower dan IMB bangunan,” ujar legislator yang juga akrab disapa Awi itu.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebelumnya pajak reklame dibayar diawal untuk waktu 12 bulan kedepan, atau setiap tahun pengusaha reklame harus bayar pajak. Dengan revisi kembali Perda Reklame ini, dewan meminta Pemkot Surabaya agar izin reklame cukup satu kali seumur hidup.

Mantan wartawan yang kini kembali terpilih menjadi anggota legislatif periode 2019-2024 itu mengatakan, pendapatan asli daerah Pemkot Surabaya dari sektor reklame sama sekali tidak hilang, jika izin reklame berlaku seumur hidup.

Hal ini, lanjutnya, karena sudah kewajiban negara dalam hal melayani perizinan bagi warga negaranya. "Jadi, kewajibannya dahulu harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, soal restribusi bisa menyusul," katanya.
Jadi, kata Awi, soal IMB reklame memang tidak ada setiap tahun atau lima tahunan harus bayar, hanya di Surabaya saja hal tersebut terjadi.

Ia mencontohkan, bangun hotel setinggi apapun IMB-nya tetap seumur hidup, tidak ada bangunan hotel setinggi 20-30 lantai lantas IMB dibuat termin setiap tahun.

Sekretaris Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Jawa Timur,  Agus Winoto mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya agar tidak ada lagi diskriminasi perizinan karena itu jelas memberatkan para pengusaha. 

"Selama ini izin memasang reklame hanya berlaku satu tahun, sementara izin lainnya seperti bangunan atau tower telekomunikasi berlaku seumur hidup, ini jelas diskriminasi," ujarnya.

Ia berharap baik pengusaha, DPRD dan Pemkot Surabaya untuk bersama-sama mengevaluasi soal perizinan ini. "Bagaimanapun juga infrastruktur reklame meliputi konstruksi, ini perlu dievaluasi. Karena jika konstruksinya lemah akan membahayakan masyarakat," katanya. (adv/udi) 
 

Create Account



Log In Your Account