DPRD Jatim Dukung Pemprov Ambil Alih Penanganan Bencana Paci

Senin, 04 Desember 2017  21:43

DPRD Jatim Dukung Pemprov Ambil Alih Penanganan Bencana Paci
SURABAYA (BM) – Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur (Jatim), membuat para anggota dewan di DPRD Provinsi Jatim tidak ingin tinggal diam. Mereka ikut tergerak menolong para korban bencana, yang salah satunya di Pacitan.
Dewan juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang mengambil alih penanganan bencana alam di Pacitan. 

“Kami mendukung hal tersebut dan sesuai permintaan Bupati Pacitan yang mengharapkan bencana ini ditetapkan sebagai bencana provinsi. Ambil alih tersebut meliputi pembiayaan untuk perbaikan rumah, infrastruktur jalan dan penanganan warga masyarakat pasca terjadinya banjir,” ungkap Anggota Fraksi Partai Demokrat Jatim DPRD Jatim, Sri Subianti, Senin (4/12)

Lanjutnya, korban di Pacitan membutuhkan penanganan serius dan cepat. Karena itu, Sri Subianti berharap agar peran Pemprov. Jatim perlu dimaksimalkan.

Selain itu, DPRD Jatim juga akan memback up penuh upaya Pemprov Jatim dalam melakukan pemulihan termasuk perbaikan infrastruktur terdampak banjir dan longsor di kabupaten Pacitan. ”Jika anggaran yang dimiliki untuk penanganan bencana tersebut tak mencukupi, nantinya kami siap memback up penuh untuk menambah anggaran penanganan banjir di Pacitan,” jelasnya.

 
Alat Tangkap Ikan
Sementara itu, Komisi B DPRD Jatim juga mempertanyakan pengguna alat tangkap cangtrang. Hal tersebut dilakukan karena pendapatan nelayan di Pantura Jatim terancam menurun drastis, menyusul kebijakan Kementrian Perikanan dan Kelautan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Sementara hingga saat ini belum ada pengganti alat tangkap ikan kepada Nelayan. 

“Hingga saat ini Nelayan belum menerima tangkap ikam berupa jaring yang diperbolehkan oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ach. Firdaus Febrianto. 

Lebih lanjut dikatakan Firdaus, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim yang kabarnya mendapatkan bantuan tujuh ribu alat tangkap ikan hingga saat kini Nelayan Berondong Lamongan belum mendapatkan bantuan. Jika permasalahan ini dibiarkan hingga akhir Desember dipastikan pendapatan nelayan akan turun drastis.
 
"Sesuai aturannya jika penggunaan alat penangkap ikan cantrang masih dapat digunakan hingga akhir 2017. Selanjutnya kedepannya dilarang. Di satu sisi para nelayan belum mendapatkan alat pengganti penangkap ikan. Jika ini dibiarkan, kehidupan nelayan semakin miskin," tegas pria yang asli Lamongan ini.
\
Sesuai hasil turun lapangan ke masyarakat, penggunaan cantrang itu masih dapat ditoleransi. Asalnya, penggunaan alat penangkap ikan cantrang itu harus di tengah laut, yang artinya tidak akan membunuh ikan-ikan kecil dan terumbu karang. "Berdasar kenyataan tersebut, kami berencana akan menemui Menteri Perikanan dan Kelautan untuk meminta informasi terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang termasuk soal alat penggantinya," papar Politikus asal Partai Gerindra ini.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi DPRD Jatim Noer Soetjipto. Dikatakannya, jika pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang tidak realistis. Mengingat, selama ini penggunaan alat cantrang oleh nelayan Jawa Timur tidak ada tanda-tanda merusak biota laut.

"Sebaliknya penggunaan alat penangkap ikan payang justru itu yang merusak terumbu karang dan ikan-ikan kecil. Seharusnya Pemerintah melarang penggunaan payang daripada cantrang. Apalagi hingga saat ini belum ada alat pengganti cantrang yang kabarnya akan diberikan kepada tujuh ribu nelayan, " lanjutnya.

Ditambahkan jika nasib nelayan selama ini tidak pernah diperhatikan. Ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat nelayan yang memprihatinkan. Pasalnya, mereka bekerja berdasarkan dengan iklim dan cuaca. Sehingga dia berkerja aktif hanya sampai enam bulan. Selebihnya dia haris istirahat karena cuaca dan iklim yang ada tidak mendukung para Nelayan mencari nafkah di lautan. (adv/era) 
 
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>