DPRD Setujui Raperda Perubahan Keempat atas Perda No 8/2013

Senin, 06 Agustus 2018  17:09

DPRD Setujui Raperda Perubahan Keempat atas Perda No 8/2013
SURABAYA (BM) - DPRD Provinsi Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Dari pandangan fraksi-fraksi yang hadir, semua fraksi menyetujui dan menerima Raperda ini.

Persetujuan ini dituangkan melalui penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jl. Indrapura Surabaya.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengatakan, raperda tersebut diusulkan Pemeintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebagai dasar hukum penyertaan modal dari Pemprov kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. Askrida).

Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang jasa asuransi umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Pemprov Jatim seluruh Indonesia. “Raperda ini dimaksudkan untuk menambah dan atau mempertahankan jumlah kepemilikan saham Prov. Jatim pada PT. Askrida,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim Malik Effendy menyampaikan Peningkatan kepemilikan saham melalui mekanisme penyertaan modal ini penting mengingat PT. Askrida merupakan badan usaha yang sehat dan memberikan deviden besar. “Adanya kesempatan untuk menambah kepemilikan saham yang diberikan PT. Askrida merupakan peluang yang harus ditangkap para pemegang saham,” ungkap Malik, Senin (6/8).

Pakde Karwo juga meminta Pusat Pengelolaan Sampah Regional Terpadu yang akan segera dibangun oleh Pemprov Jatim di Dawarblandong Mojokerto nantinya dikelola oleh salah satu BUMD milik Pemprov Jatim. Sebab, jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga khususnya swasta, maka yang akan mendapat keuntungan besar bukanlah masyarakat.
"Kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga (swasta) saya tidak setuju karena mereka juga akan utang ke bank untuk modal selanjutnya mereka yang akan mengeruk keuntungan besar. Kalau sama-sama utang, ya sebaiknya diserahkan ke BUMD saja," ujar orang nomor satu di Jatim ini.

Menurut Pakde Karwo, izin operasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk lahan pusat pengelolaan sampah regional sudah turun tapi berharap hanya seluas 5 hektar saja. "Lima hektare yang sudah mendapat izin itu akan segera dibangun rumah dan tempat bekerja. Sedangkan untuk keseluruhan lahan yang sudah dibeli pemprov akan dibangun full pada 2019 mendatang," jelasnya.

Pusat pengelolaan sampah regional di Jatim itu, lanjut Pakde Karwo, akan difokuskan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Mengingat, hingga saat ini Jatim belum memiliki pusat pengelolaan limbah B3 padahal produksi limbah B3 Jatim menempati terbesar kedua se Indonesia.

"Tahun lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim sudah dialokasikan anggaran sekitar 50 miliar untuk pengadaan lahan proyek pusat penggelolaan limbah B3. BUMD Jatim yang sudah mengajukan diri untuk ikut mengelola ada dua yaitu PT JGU dan PT PWU," ungkap Gubernur Jatim Soekarwo.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi mengatakan bahwa produksi sampah di Jatim mencapai 626 juta ton per-tahun. Sedangkan khusus untuk limbah B3  hampir 170 juta ton per-tahun. Berdasar kenyataan ini, politisi asal FPKB mendesak supaya Pemprov Jatim segera mewujudkan pengolahan sampah regional terpadu.

"Jatim telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional Terpadu, tetapi belum efektif. Karena itu DPRD Jatim merekomendasikan, untuk segera menyelesaikan revisi Perda tersebut, yang telah terjadwal dalam Badan Legislasi daerah," pinta Aliyadi.

Fakta tentang potensi sampah di Jatim, tambah Aliyadi cukup miris. Mengingat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru terbangun sebanyak 18 unit IPAL komunal dari 74 kluster. Bahkan beberapa rumah sakit milik Pemda serta RS BLUD milik Pemprov Jatim juga belum memiliki IPAL. Padahal tupoksi program DLH merupakan aksi penyelamatan aset sumberdaya alam dan manusia.

"Untuk masa depan, lazimnya memperoleh prioritas  terutama kebutuhan riil sarana dan prasarana lingkungan hidup terdapat beberapa program yang patut dimulai, dan telah menjadi kebutuhan daerah adalah laboratorium deteksi B3," tambah politisi asli Madura.

Saat ini, limbah sampah di Jatim tercatat sebanyak 32 ribu meter kubik per-bulan, termasuk di dalamnya limbah B3 sehingga Jatim merupakan provinsi terbesar kedua penghasil limbah B3 setelah Jabar. "Berdasarkan perhitungan keuntungan usaha, pengoperasian pusat limbah dan sampah, merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena itu kami mendukung jika ditangani oleh BUMD Jatim," tambah Aliyad.

Tayangan ‘Karma’
Sementara itu, Anggota DPRD Jatim meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera mengevaluasi tayangan ‘Karma’ di salah satu stasiun swasta. Evaluasi itu dengan berpijak pada rekomendasi Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang dibahas dalam Konferwil 28 Juli kemarin, dimana tayangan ‘Karma’ haram ditonton karena sama halnya mempercayai peramal.

“Program apapun yang mengandung konten yang tidak mendidik harus menjadi warning. Mengingat rekomendasi Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur merupakan bagian dari kegelisahan secara moral dari Agama. Program itu bisa menimbulkan keyakinan dan Aqidah yang tidak sehat bagi masyarakat di Jawa Timur.,” ungkap Anggota DPRD Jatim, Moch Eksan, Senin (6/8)

Lanjutnya, ketika itu diharamkan bisa menjadi piranti mencegah individu-individu yang hidup di Jawa Timur, bahkan di Indonesia agar tidak menonton acara tersebut.  KPI bisa menjadikan landasan hasil Bahtsul Masa'il untuk memberikan peringatan kepada program yang menyelenggarakan tayangan Karma.

KPI tentunya bisa mengkajinya sebelum memberi teguran atau sanksi. Jika memang dirasa ada celah untuk melarang ditayangkan kembali, KPI harus tegas dalam mengambil kebijakan. "Ada landasan moral bahwa ada kegelisahan, ada kegalauan, ada kekhawatiran program itu bisa merusak Aqidah Umat Islam yang ada," ungkapnya.

Wakil Sekretaris PCNU Jember ini menjelaskan, evaluasi tayangan Karma  dalam rangka untuk melahirkan produk tayangan yang berkualitas, mendidik, menyehatkan pikiran dan menyehatkan fisik masyarakat. (adv/era)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>