Jelang Pilkada Serentak 2018, Gubernur Minta 3 Pilar Kecamat

Senin, 13 November 2017  19:34

Jelang Pilkada Serentak 2018, Gubernur Minta 3 Pilar Kecamat

Gubernur Jatim H Soekarwo bersama Kapolda, dan Pangdam V Brawijaya di Grand City Convex, Surabaya, Senin(13/11).

SURABAYA (BM) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta tiga pilar di kecamatan yakni camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer harus kompak. Kekompakan tiga pilar ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018.

 “Tiga pilar di kecamatan ini harus saling mendukung, sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan Pilkada serentak nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” ungkap Pakde Karwo Sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim, di Grand City Convex, Surabaya, Senin(13/11).

Pakde Karwo menambahkan, masyarakat Jatim  memiliki kultur yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, tiga pilar ini harus segera merespon jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan meski sedikit. “Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespon konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak, Pakde Karwo menjelaskan, Pemda memiliki peran penting yakni menyediakan seluruh dana Pilkada, dan menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DPA4. Selain itu, pemerintah juga bertugas berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing Pemda. “Di Jatim saya rasa birokrasinya sudah tidak bisa digiring kesana kemari, karena kemampuan SDM nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik.,” urai Pakde Karwo.

Lebih lanjut disampaikan, faktor pemicu konflik dalam Pilkada diantaranya yakni penyelenggara pilkada dinilai tidak netral, SDM nya kurang profesional, dan pasangan calon/paslon tidak legowo menerima kekalahan. Disamping itu, juga adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap/DPT, dan kekurangan logistik surat sura di TPS. “Dalam mengantisipasi beberapa hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta peran aktif masyarakat. Dukungan dari Pemda dan Jajaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas,” tukasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berpesan seluruh pihak baik Pemda, Forkopimda, paslon maupun media harus memiliki visi yang sama dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak. Khususnya bagi paslon juga harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jatim, serta jangan sampai Pilkada serentak ini lepas dari konteksnya dalam mensejahterakan masyarakat. “Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim, bukan untuk provinsi lainnya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Drs. Machfud Arifin,SH, mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi rawan saat pelaksanaan Pilkada diantaranya yakni wilayah Madura, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, dan Mojokerto. Dalam rangka mengamankan tahapan Pilkada serentak 2018 Polda Jatim menurunkan total 27.840 personel. Sedangkan pada tahap pungut dan hitung suara akan diturunkan maksimal 120.999 personel, terdiri dari Polri, TNI, serta Linmas.

“Guna mendukung terlaksananya Pilkada yang aman, tertib dan lancar telah dilakukan Cipta Kondisi melalui sinergitas 3 pilar plus dari provinsi hingga kecamatan. Ini sesuai dengan gagasan Pak Gubernur bahwa Pilkada Jatim ini untuk Jatim,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko menegaskan prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Termasuk mendukung pasangan calon kepala daerah.

"Netralitas bagi kami harga mati. Tidak ada pilihan. Tentara harus netral," kata Pangdam V/Brawijaya Kustanto Widiatmoko.

Kustanto yang besok jabatannya sebagai Pangdam VBrawijaya digantikan Mayjen TNI Arif Rahman menerangkan, peran TNI dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 di Jawa Timur yang utama, adalah netralitas.

"Yang penting adalah menegakkan netralitas. Dulu zaman orde baru, tentara masuk ke ruang politik praktis dan menjadi bagiannya. Reformasi, mengembalikan kembali ke keadaan sebelumnya," ujarnya.

"Saya tegaskan, seluruh jajaran TNI harus netral. Netralitas adalah segala-galanya. Tentara harus netral dan tidak boleh berpihak," jelasnya.

Pangdam juga mengingatkan kepada prajuritnya, untuk selalu membawa buku saku tentang netralitas TNI. JIka ada prajurit yang tidak paham tentang netralitas, maka harus membaca buku saku yang sudah dibagikan ke seluruh prajurit jajaran Kodam V/Brawijaya.

"Kalau netral, saya yakin pilkada dapat diselesaikan dengan aman," tegasnya.

Ia menambahkan, prajurit Kodam V/Brawijaya juga siap ditempatkan dimana saja untuk membantu kepolisian mengamankan pilkada serentak.

"Kami siap membantu Polri dalam menjaga kamtibmas. Tidak secara langsung pun, kami siap membantunya," jelasnya.

Pangdam juga meminta untuk mewaspadai berita yang tersebar di sosial media. Katanya, kabar hoax atau tidak hoax di media sosial saat ini sungguh luar biasa dampaknya.

"Di era sosial media ini, sangat cepat penyebaran informasinya. Apakah ini hoax atau tidak. Karena itu, kita turut bersama-sama menyadarkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi," terangnya.

Katanya, penyebaran di sosial media kadang lebih cepat dari upaya yang diantisipasinya.

"Karena itu, masyarakat harus disadarkan. Ketika ada isu yang berkembang aneh, segera lapor ke babinsa, ke bhabinkamtibmas, untuk diverifikasi dan dijelaskan secara utuh. Pak camat, pak danramil, kapolsek, harus bisa menjadi motor penggerak solusi semacam itu," tandasnya.

Ia berharap, pilkada bupati, wali kota dan gubernur di Jawa Timur berjalan aman, jujur dan adil. Serta bermartabat menghasilkan pemimpin yang tepat dan terhormat.

"Dan masyarakatnnya tidak terkotak-kotak, tidak terpecah belah seperti di kota-kota lain. Kalau itu terjadi (perpecahan di Jawa Timur), saya tidak bisa membayangkan, bagaimana sulitnya menyatukan kembali," tandasnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, S.H, M.H, Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta Kapolsek, Camat, dan Danramil se Jatim. (era/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>