Komisi C Minta Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

Senin, 12 Februari 2018  21:40

Komisi C Minta Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa
SURABAYA (BM) – Anggota DPRD Jatim tidak hanya peduli pada beras impor, jagung impor, kerusakan jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi, soal perbedaan fasilitas antara desa dan kota, juga menjadi ‘PR’ bagi para anggota DPRD Jatim itu.

“Perbedaan fasilitas tersebut bisa menjadi kesenjangan sosial antara desa dan kota. Pembangunan infrastruktur jalan di desa sangat minim, bahkan perbaikan jalan yang rusak saja tidak ada, sehingga kondisi jalan di desa sangat memprihatinkan, akibatnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat di desa dengan masyarakat di Kota semakin terlihat,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Imam Makruf, Senin (12/2).
 
Lanjutnya, kesenjangan antara desa dan kota disebabkan karena minimnya pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu, perekonomian antara masyarakat desa dengan masyarakat kota sangat terlihat perbedaannya, itu menunjukan besarnya kesenjangan yang terjadi antara Desa dengan Kota.

Masih banyak juga dijumpai kondisi jalan di desa yang tidak layak pakai, akibatnya para petani di desa tidak bisa mengeluarkan hasil panennya ke kota atau pasar. Sehingga akhirnga tengkulak yang memanfaatkan dengan begitu dampak fatalnya nilai jual petani rendah karena dimainkan tengkulak.
   
“Seharusnya ada pembangunan jalan di desa agar petani bisa mengakses pasar dengan begitu petani bisa menjual hasil panennya dengan harga yang sesuai, dengan begitu ekonomi petani bisa lebih sejahtera dan kesenjangan antara Desa dan Kota bisa sedikit berkurang,” pungkas Politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim Ini.

Imbuh pria yang akrab disapa Gus Makruf ini, selain ada pembangunan akses infrastruktur di desa, Pemprov Jatim juga harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, embung karena selama ini petani hanya mengandalkan tadah hujan untuk mengairi lahan pertaniannya, akibatnya jika tidak terjadi hujan kondisi pertanian tidak bisa tumbuh dengan baik imbasnya hasil panen pun tidak maksimal.
“Pemprov Jatim harus membangun infrastruktur pertanian agar petani tidak kesulitan mengairi sawahnya, dengan begitu hasil panen pun bisa melimpah,” imbuhnya.


Tetapkan Pejabat Daerah
Gubernur Jatim Soekarwo sudah menyerahkan nama-nama Pj dan Pjs untuk mengisi posisi Kepala Daerah yang maju Pilkada. Gubernur kelahiran Madiun ini mengajukan tiga nama kandidat setiap Kabupaten/Kota untuk dipilih dan diputuskan oleh Mendagri. Sementara itu, Wakil Ketua komisi A DPRD Jatim meminta PJ yang dipilih benar-benar netral.

Gubernur Soekarwo menuturkan, pihaknya sudah mengirim nama Pj (Penjabat) untuk tujuh (daerah)/nama yang diajukan dari Pejabat Pratama di jajaran Pemprov Jatim tidak hanya diambil dari Kepala Dinas, tapi juga Asisten dan Kepala Biro, tapi wewenangnya hanya mengajukan untuk keputusan menjadi wewenang mutlak Mendagri.

“Yang terpenting paham akan pemerintahan, seperti tahu masalah pembangunan dan pendidikan, serta terlibat di pengamanan. tapi untuk siapa Nama-nama yang diajukan Gubernur dua periode itu merahasikan Sebelum ada Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, dirinya belum bersedia mengungkapkan ke publik,” ungkap Politisi yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum, menuturkan untuk daerah yang wakil dan kepala daerahnya maju, maka Pj yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan. Namun, jika salah satu yang maju yakni Kepala Daerahnya maka Wakil Kepala Daerah yang mengantikan duduk di posisi kepala daerah, tapi harus dalam posisi netral, jika tidak netral dan terlibat dalam kegiatan memenangkancalon, hingga ikut berkampanye harus diganti dan itu menjadi kewenangan gubernur.

“Aturan tersebut berlaku setelah penetapan dan pihaknya akan mengawasi seluruh wakil kepala daerah yang menduduki posisi kepala daerah, jika ditemukan tidak netral, maka gubernur harus langsung mengusulkan untuk diganti,” ungkap Politisi dari Fraksi PKB ini.

Untuk mengurangi disparitas di daerah terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur, Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendorong agar ada penambahan Kecamatan di Jawa Timur. Pasalnya, selama ini prasarana pelayanan publik yang ada di Jatim selalu berjauhan dengan pusat pemerintahan di daerah.

“Saya mencontohkan di Malang ada  kecamatan yang puskesmasnya berjauhan hampir mendekati perbatasan dengan kota Batu. Ini jelas sangat sekali mengganggu pelayanan publik terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini juga ada di beberapa daerah di Jatim. Oleh sebab itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah kecamatan di Jatim,”ungkap Ketua FPG DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, saat ditemui di Surabaya, Senin (12/2).

Sahat mengatakan, dengan adanya penambahan kecamatan di Jawa Timur tersebut merupakan rekomendasi dari hasil Pansus RPJMD Jatim 2014-2019 dimana di dalamnya ada misi dari RPJMD antara lain di misi pertama disebutkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, pemerataan layanan dasar dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Tak hanya itu penambahan Kecamatan juga merupakan bagian dari misi RPJMD Jatim yaitu perluasan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya. (adv/era)


OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>