Komisi E DPRD Jatim Minta Sekolah Tak Perjualbelikan Bangku

Senin, 04 Juni 2018  19:33

Komisi E DPRD Jatim Minta Sekolah Tak Perjualbelikan Bangku

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch. Eksan

SURABAYA (BM) - Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta kepada sekolah untuk tidak memperjualbelikan bangku kosong pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Anggota legislatif menilai sudah seharusnya SMA/SMK yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) untuk mengisi jatah kursi kosong sesuai sistem PPDB.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch. Eksan di DPRD Jatim, Senin (28/5) mengatakan, ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan seseorang sesuai sistem PPDB yang telah diterapkan di SMA/SMK. Yakni, jalur reguler melalui tes, prestasi hingga bina warga. Oleh karena itu, dirinya berharap sekolah tidak melakukan penerimaan diluar hal tersebut.

“Jika pada saat proses pendaftaran ulang masih ada bangku kosong entah itu karena peserta didik mengundurkan diri atau dia punya alasan lain. Entah itu disebabkan tidak jadi melanjutkan sekolah karena ada pertimbangan lain. Ketika ada bangku kosong semacam itu tentu dalam hal ini jangan kemudian di perjual belikan,” ujar Eksan, Senin (4/6).

Eksan yang juga berasal dari Politisi Fraksi Nasdem tersebut menegaskan, jangan ada yang memasang harga tertentu di bangku kosong atau kuota penerimaan siswa. Tetapi lebih pada mereka yang seharusnya berhak mengisinya. Yakni harus diisi bagi mereka peserta didik dengan kriteria yang pantas masuk. “Seperti pada mereka yang cadangan itu yang di masukkan. Mereka pasti ada nilai yang memenuhi kriterianya,” jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Karimullah lebih menyoroti pada lembaga pendidikan SMA/SMK yang menerapkan uang daftar ulang berbeda pada setiap gelombang pendaftaran. Jangan sampai timbul sebuah persepsi negatif dari orang tua siswa. Sehingga timbul kekagetan dari orang tua karena tidak jumlah uang pendaftaran tidak sama dengan sebelumnya.

“Boleh lakukan kreasi-kreasi selama itu mengatakan pada perbaikan dan perlu ada sosialisasi yang jelas dan mantap. Agar tidak menimbulkan persepsi lain dari orang tua siswa,” urai Karimullah.
.
Karimullah Politisi Fraksi Golkar itu pun berjanji akan melakukan fungsi pengawasannya untuk memantau kebijakan baru. “Kita sebagai fungsi pengawasan memantau itu dengan lahirnya kebijakan baru. Tujuannya tidak lebih pasa memperhatikan sistem menjadi lebih baik. Pantauan kalau dianggap perlu menimbulkan sistem yang baik, maka akan kami lakukan,” tandasnya

Sementara itu, anggota DPRD Jatim juga mengikapi tentang inisiatif Pemprov Jawa Timur membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang farmasi. Hal ini mendapat dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim. Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua F-PKS, Irwan Setiawan.

Menurut Irwan, potensi pasar farmasi di Jawa Timur masih sangat luas, termasuk untuk Indonesia Timur. Bahkan pihaknya telah melakukan studi banding ke PT Kimia Farma yang merupakan BUMN produsen farmasi terbesar di Indonesia.
"Dalam kunjungan ke PT Kimia Farma kami mendapatkan banyak masukan tentang potensi perusahaan farmasi di Jawa Timur. Ini membuat niat kami semakin kuat untuk membentuk BUMD dibidang farmasi,” tutur politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu.

Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengungkapkan, selain potensi . Pembentukan perusahaan farmasi oleh Pemprov Jatim juga memiliki sejumlah tantangan. Namun, tantangan itu bisa diatasi lewat kajian akademis yang sudah dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD tersebut.

Karena itu, Fraksi PKS mendukung adanya peraturan daerah (perda) dalam rangka pembentukan BUMD farmas. Dengan demikian, payung hukumnya jelas, termasuk aturan teknis bagi manajemen perusahaan nantinya.

"Kami mendorong secepatnya perda untuk pembentukan BUMD farmasi ini disahkan. Dengan demikian secepatnya Jawa Timur akan memiliki perusahaan farmasi yang nantinya diharapkan bisa membuat harga obat menjadi murah dan tentunya mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov Jatim,” urai anggota dewan asal daerah pemilihan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo tersebut. (adv/era)
OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>