Rawan Manipulasi, DPRD Minta Pemkot Cross Check SKTM

Senin, 15 Juli 2018  17:19

Rawan Manipulasi, DPRD Minta Pemkot Cross Check SKTM
SURABAYA ( BM) – Kalangan DPRD Surabaya menyoroti terbitnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai persyaratan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Pasalnya, SKTM banyak dipergunakan sebagai alat untuk pendaftaran sekolah di jalur mitra warga dengan kuota 20% bagi siswa miskin, namun yang terjadi pilihan mitra warga ini sering dipergunakan orang yang sudah mampu.  Hal ini dinilai sangat rawan terhadap manipulasi data.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey mengatakan, seharusnya pihak Kelurahan lebih selektif di dalam mengeluarkan SKTM untuk kepentingan PPDB. Misalnya, dengan cara melalukan cross check terhadap warga yang meminta surat dimaksud. Demikian juga, terhadap RT dan RW yang secara langsung mengetahui kondisi kehidupan warganya. Hanya orang yang tidak mampu secara ekonomi saja, yang berhak mendapatkan SKTM.

“Kondisi riil warga itu yang lebih mengetahui adalah RT/RW, harusnya Kelurahan tidak hanya menerima, menyetujui dan mengeluarkan SKTM itu, tetapi juga melakukan cross check ke lapangan, jangan sampai tidak tepat sasaran, akan lebih fatal lagi kalau ternyata yang seharusnya berhak justru tidak dapat,” ujarnya, Jumat (13/7).

Politisi Partai Nasdem ini juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuat mekanisme terkait validasi SKTM calon peserta didik baru yang menggunakan jalur mitra warga. Sistem itu akan terdeteksi, manakala ada orang tua siswa kondisi kehidupannya mampu,  jangan sampai masyarakat miskin yang tidak kebagian kuota karena ketidak tahuan dalam mencari sekolah negeri.

“Ini kan anggarannya ada di Dinas Pendidikan, maka dinas inilah yang seharusnya pro aktif untuk menelusuri keabsahan SKTM itu, jangan hanya terima berkas saja, bila perlu dibuatkan mekanisme yang bisa mendeteksi data SKTM yang diterima, apakah sudah sesuai kondisi riilnya atau tidak,” tegasnya.

Awey juga mengkritisi terbitnya Permendikbud No 14/2018 sebagai pengganti Permendikbud no 17/2017, tentang persyaratan SKTM bagi siswa tidak mampu.  Harusnya juga mengatur soal ancaman sanksi pengeluaran dari sekolah bagi siswa yang ketahuan memanipulasi SKTM. Memang tahun politik ini, banyak kepentingan partai politik dalam mencari dukungan demi meraup suaran di partainya.

“Aturan ini juga ada kelemahannya, karena tidak menyebutkan siapa dan instansi mana yang berwenang untuk menelusuri keabsahan SKTM ini, apalagi ini tahun politik, jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilu,” tegasnya..

Menurut Awey, SKTM yang dikeluarkan sangat berkaitan dengan pertanggunganjawab pihak-pihak yang terkait, seperti RT,RW, dan Kelurahan. Jangan sampai mereka akan terjerat masalah hukum hanya karena membuatkan SKTM warga. Pasalnya, memanipulasi data bisa dikatakan tindakan melawan hukum, karena memberi keterangan palsu.

“Kalau dilihat dari sisi hukum, manipulasi SKTM itu tindakan pidana, karena memberikan keterangan palsu, artinya pihak Kepolisian juga punya wewenang untuk menelusuri kasus ini, dan pihak manapun (sekolah/dispendik) bisa meminta bantuan kesana,” pungkasnya. (adv/dji)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>