Banding Diterima, Vonis Ahmad Dhani Berkurang 6 Bulan

Rabu, 13 Maret 2019  18:40

Banding Diterima, Vonis Ahmad Dhani Berkurang 6 Bulan

Ahmad Dhani

Jakarta (BM) – Perjuangan banding Ahmad Dhani tak sia-sia. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengabulkan permohonan bandingnya. PT Jakarta mengurangi masa hukuman terdakwa kasus ujaran kebencian itu, dari 1,5 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara.

"Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun," ujar majelis banding sebagaimana dilansir website PT Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Meski lamanya hukuman disunat, tapi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

"Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan," ujar majelis yang diketuai Ester Siregar dengan anggota Muhammad Yusuf dan Hidayat.

Adapun permohonan untuk tidak ditahan, diabaikan oleh majelis tinggi.

Soal masa penahanan itu, majelis Banding berpendapat oleh karena dalam amar putusan PN Jaksel menyebutkan 'Memerintahkan agar Terdakwa ditahan' adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Dan selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk menentukan penahanan sebagaimana pasal 238 ayat (2) KUHAP, isi Pasal 238 ayat (2) KUHAP menyatakan 'wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak diajukan permohonan banding'," ujarnya.

Dhani dinilai bersalah karena menyebarkan kebencian di akun Twitternya. Cuitan pertama berbunyi 'Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin.' Cuitan kedua berbunyi 'Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP.' Cuitan ketiga berbunyi 'Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP.'

Ahmad Dhani sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa.

 

Tak Ada Kebebasan Mutlak

Dalam memori banding, kuasa hukum Ahmad Dhani menyatakan cuitan tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagaimana diakui dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Namun, majelis tinggi menilai kebebasan itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin nomor 7, kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum," ujar majelis yang diketuai Ester Siregar dengan anggota Muhammad Yusuf dan Hidayat, Rabu (13/3/2019).

Menurut majelis banding, Negara tetap menjamin kebebasan berpendapat melalui penggunaan dan pemanfataan Teknologi Informasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

"Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," ujarnya.

Majelis hakim juga mengamini masyarakat yang melaporkan cuitan tersebut membuat resah.

"Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pelapor merasa resah dan tersinggung atas postingan di akun terdakwa," kata majelis banding dengan bulat.(det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>