Datangi Bareskrim, Grace Berharap Bawaslu Tidak Masuk Angin

Selasa, 22 Mei 2018  18:49

Datangi Bareskrim, Grace Berharap Bawaslu Tidak Masuk Angin

JAKARTA (BM) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Sekjennya, Raja Juli Antoni memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu.

"Jadi hari ini kami datang memenuhi panggilan Bareskrim terkait dengan temuan dan laporan dari Bawaslu dan kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Grace di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).

Sebelumnya, Grace dan Raja Juli dilaporkan oleh Ketua Bawaslu Abhan lantaran salah satu iklan PSI di media cetak diduga melanggar aturan Pemilu.

Menurut Grace, apa yang dilakukan oleh PSI yang menampilkan polling cawapres dan menteri Kabinet Kerja di media cetak, itu bukan tindakan pelanggaran pemilu.

"Bisa dilihat di sini tidak ada satupun wajah atau nama pengurus atau orang PSI yang ada di dalam poling ini," ujarnya.

Ia mengatakan, jika merujuk pasal 274 UU Pemilu, yang dikategorikan kampanye adalah menampilkan visi misi program dan meyakinkan pemilih mengajak pemilih untuk memilih.

"Di sini tidak ada visi misi nggak ada program, bahkan wajah saya, wajah sekjen, siapapun orang PSI tidak ada di sini," dalilnya.

"Kalau kita tutup logonya, nomornya orang tidak tahu ini iklan partai bahkan iklan PSI, ini hanya terlihat seperti polling, dan ini memang polling, polling ini ada di website kami umumkan melalui media cetak,” jelas Grace.

Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkarakan dugaan pelanggaran kampenye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri dinilainya sebagai bentuk  diskriminatif.

Sebab, materi iklan PSI di media cetak yang dipersoalkan Bawaslu sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan politik. Selain itu, baliho partai lain yang bertebaran di jalan-jalan dan nyata berkampanye tidak diproses oleh Bawaslu.

 “Kita melihat mengapa ada diskriminasi di sini, kenapa ada perlakuan tidak adil terhadap PSI,” kata mantan presenter itu.

Grace berharap Bawaslu tidak kemasukan angin dalam kasus ini. Bawaslu, kata dia, tidak boleh menjadi alat kepanjangan tangan dari pihak-pihak tertentu untuk memukul peserta pemilu lainnya.

“Itu celaka lah kita seluruh masyarakat Indonesia, hasil pemilu kita nantinya ternodai dengan kepentingan yang bisa merusak objektivitas Bawaslu sebagai pengawas pemilu," pungkas Grace.

Sebelumnya, PSI diduga melakukan kampanye di luar jadwal lantaran memasang lambang dan nomor urut dalam iklan polling yang ditayangkan salah satu media cetak bulan lalu.

Menurut Ketua Bawaslu Abhan, PSI dilaporkan dengan pasal pelanggaran tindak pidana kampanye di luar jadwal UU 7/2017 pasal 492.

Untuk prosedur tindak lanjutnya selanjutnya, Bawaslu pun menyerahkan kepada kepolisian. Untuk pengusutan kasus pelanggaran pemiliu, penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan berkas ke kejaksaan.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah selesai memeriksa Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan empat elite PSI lainnya. Setelah diperiksa, PSI yakin kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye akan dihentikan.

Adapun empat petinggi yang menjalani pemeriksaan adalah Ketum PSI Grace Natalie, Wasekjen PSI Chandra Wiguna, Manajer Kampanye PSI Andi Budiman, dan desainer grafis PSI Endika Wijaya. Mereka diperiksa sejak pukul 09.30 hingga 16.00 WIB.

"Mudah-mudahan polisi dan saya yakin sih kasus ini tidak akan berlanjut ke pengadilan mungkin di SP3 alias disetop," kata Raja Juli Antoni di Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Antoni yakin kasus itu disetop karena rekan-rekannya yang juga diperiksa mampu mengklarifikasi tujuan polling tersebut. Dia menegaskan PSI juga tidak berniat melakukan kampanye. Dalam pemeriksaan itu, Antoni mengaku dicecar 25 pertanyaan.

"Saya sendiri sih ada sekitar 25 pertanyaan. Jadi kami bisa jawab dengan memberikan klarifikasi dengan baik," ucap Antoni.

Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah munculnya logo PSI dalam polling tersebut. Antoni menyebutkan akan janggal jika polling itu tak mencantumkan pembuat polling.

"Kami menyatakan bagaimana mungkin sebuah pengumuman polling tidak ada tuannya. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap polling itu. Itulah fungsi logo PSI yang porsinya kurang dari 5 persen dari total itu. Kalau memang kami berniat berkampanye, ya, udah logo PSI semua atau wajah ketum atau sesuatu yg memperlihatkan siapa kita," terangnya.

"Kan nggak, dan nggak ada satu pun dari nama cawapres maupun menteri itu yang juga jadi pengurus PSI," imbuh Antoni.

Sebelumnya, Bawaslu meneruskan pelanggaran pidana pemilu PSI ke Bareskrim karena diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Adapun kampanye itu berupa Iklan yang dimuat di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. Dalam koran itu, PSI memuat tulisan 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo'.

Dalam iklan ini, ditampilkan pula foto Jokowi, lambang PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024. Toni dan Chandra dijerat Pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. (rmo/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>