Divonis 1,5 Tahun, Buni Yani Akan Ajukan Banding

Selasa, 14 November 2017  17:21

Divonis 1,5 Tahun, Buni Yani Akan Ajukan Banding

Buni Yani melakukan orasi seusai sidang putusan yang memvonis 1,5 tahun penjara.

Jakarta (BM) – Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai M Saptono atas kasus posting-an video Ahok. Buni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terkait UU ITE. Meski begitu, hakim tidak memerintahkan Buni Yani ditahan. Usai sidang, Buni Yani naik mobil komando dan berorasi di depan massa.

Buni naik ke atas mobil komando yang terparkir di depan lokasi sidang di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung di Jalan Seram, Selasa (14/11/2017) sore. Dia mengenakan peci warna putih dan serban merah yang melingkar di lehernya.

Sambil dipayungi karena hujan yang mengguyur lokasi, Buni Yani memulai orasinya. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" teriak Buni Yani.

Buni Yani mengucapkan terima kasih kepada massa yang setia hadir sejak awal sidang hingga sidang vonis hari ini. Dia menyatakan, tidak akan berhenti berjuang.

"Kita tidak akan berhenti menemukan perjuangan dan keadilan. Ini sudah kriminalisasi semua," ujarnya. Buni Yani menegaskan akan melakukan upaya hukum lewat banding. Buni Yani mengajukan upaya banding karena merasa dikriminaliasi.

Buni mengatakan dia sebelumnya kerap ditanya wartawan soal persiapannya menyambut vonis hakim. Dia menyatakan, apa pun vonisnya, dia siap. Meski vonisnya ini tanpa disertai perintah penahanan, dia siap-siap saja jika harus ditahan.

"Jangankan penjara, saya sudah mewakafkan nyawa saya, demi perjuangan saya siap mati. Ini bukan gertak sambal, bukan, karena saya tahu nggak punya salah apa-apa jadi saya siap mati," ujar Buni, yang memakai peci berwarna putih.

 

Putusan

Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan terkait dengan postingan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu.

"Terdakwa dalam mengunggah atau mengupload mengetahui ada kata pakai yang diucapkan saksi Basuki Tjahaja Purnama, namun terdakwa menghilangkan kata pakai dalam dinding/wall akun Facebook kemudian mempostingnya," ujar hakim membacakan analisa yuridis putusan.

Menurut majelis hakim, Buni Yani mengedit video pidato Ahok dengan melakukan pemotongan durasi dari 1 jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI menjadi 30 detik

"Telah terjadi pengurangan durasi dari 1 jam 48 menit 33 detik yang dapat berakibat isi data video rekaman berkurang," papar hakim.

Hakim menyebut perbuatan Buni memenuhi keseluruhan unsur di dalam pasal tersebut.

Buni melakukan perbuatannya itu pada Kamis, 6 Oktober 2016 pukul 00.28 WIB di kediamannya di Cilodong. Sedangkan, video asli pidato Ahok diposting oleh Diskominfomas DKI Jakarta pada 28 September 2016 di akun resmi YouTube Pemprov DKI.

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan itu. "Saya akan laporkan hakim ke Komisi Yudisial," kata Aldwin saat diwawancarai wartawan seusai sidang vonis di depan gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung di Jalan Seram, Selasa (14/11/2017) sore.

"Lusa insyaallah," sambung Aldwin saat ditanya kapan pelaporan ke KY itu akan dilakukan.

Aldwin mengatakan vonis hakim untuk kliennya tidak didasari fakta persidangan. Aldwin yakin upaya hukum lanjutan yang diajukan mendapat dukungan.

Buni Yani, yang berada di samping Aldwin, tidak mau banyak berkomentar saat ditanya. Dia sebelumnya sudah menegaskan akan mengajukan permohonan banding dan menganggap vonis yang diterimanya sebagai bentuk kriminalisasi.

Adapun 4 pertimbangan hakim dalam vonis terhadap Buni:

1. Buni tidak berusaha mencari sumber video asli pidato Ahok. Hakim menyebut Buni sudah menonton video berdurasi 30 detik sebanyak 5-6 kali tetapi tidak berupaya untuk mencari sumber kebenaran video asli dan dengan sengaja tetap mengunggah video berdurasi 30 detik itu.

2. Buni tidak izin Diskominfomas DKI Jakarta unggah video Ahok. Hakim menyebut video asli Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik dan diunggah Diskominfomas DKI Jakarta di akun resmi YouTube Pemprov DKI. Namun Buni mengunggah video berdurasi yang sudah dikurangi menjadi 30 detik tanpa seizin Pemprov DKI ke akun Facebook-nya.

3. Buni menambahkan caption tanpa izin. Saat mengunggah video berdurasi 30 detik, Buni disebut hakim menambahkan caption di halaman Facebook-nya tanpa seizin Dikominfomas DKI Jakarta.

4. Buni meresahkan umat beragama. Hakim menyebut Buni pernah membaca UU ITE. Selain itu, Buni disebut sebagai dosen yang seharusnya menjadi teladan tetapi malah melanggar hukum. Perbuatan Buni juga disebut meresahkan umat beragama. (kom/det/tit)

OTHER NEWS


TERKINI

SELENGKAPNYA
EDISI TERBARU Edisi 21 Juni 2017

Untuk langganan Koran Berita Metro, hubungi (031)5318686 Alamat Jl.Tunjungan Nomor 86 Surabaya.

E-paper

>